Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Meracik Sistem PPN Modern Pro Ekonomi dan Penerimaan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Meracik Sistem PPN Modern Pro Ekonomi dan Penerimaan Pajak

DAPATKAH PPN didesain agar optimal untuk penerimaan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi? Apalagi, dalam konteks masa kini, pemerintah berbagai negara tengah berupaya membangun sistem pajak yang mampu mengemban kedua tujuan tersebut.

PPN ternyata dinilai sebagai jenis pajak andalan utama. Sebab, selama didesain secara netral, keputusan ekonomi masyarakat tidak akan terdampak. Dengan begitu, kinerja penerimaan yang didapat juga akan dapat meningkat.

Adapun studi empiris yang menguji bagaimana netralitas dapat mendorong ketercapaian kedua tujuan tersebut telah dilakukan oleh Santiago Acosta-Ormaechea dan Atsuyoshi Morozumi pada 2019.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Sampel diambil dari 30 negara OECD yang melakukan berbagai perubahan desain PPN selama 1970-2016. Dalam kurun waktu 47 tahun tersebut, Ormaechea dan Morozumi meneliti kinerja PPN mampu ditingkatkan dari 2 indikator kebijakan, yaitu tarif PPN dan C-efficiency.

Sebagai informasi, C-efficiency merupakan indikator yang mengukur deviasi desain sistem PPN yang berlaku terhadap suatu desain hypothetical, ketika seluruh barang dan jasa final dalam suatu ekonomi mendapat perlakuan PPN yang sama tanpa terkecuali.

Makin besar deviasi kebijakan – seperti pengecualian, pembedaan tarif, dan fasilitas yang diberikan –, makin rendah pula nilai indikator C-efficiency. Disajikan dalam IMF Working Paper berjudul The Value Added Tax and Growth: Design Matters, kedua penulis menyampaikan 2 temuan utama.

Baca Juga: Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Pertama, untuk mencapai penerimaan PPN dengan besaran nilai tertentu, kenaikan tarif PPN diimbangi dengan relaksasi pajak lainnya. Langkah ini akan mendorong pencapaian target penerimaan tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat satu kondisi yang wajib dipenuhi, yaitu adanya peningkatan nilai C-efficiency.

Kedua, peningkatan C-efficiency diimbangi dengan penurunan tarif PPN juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, terdapat tanda tanya, apakah hal ini mampu mendorong capaian penerimaan lebih baik atau tidak?

Satu hal yang pasti, dari seluruh data sampel, rata-rata tarif PPN adalah sebesar 18,2%. Dengan demikian, dapat diduga masih terdapat ruang bagi negara yang besar tarifnya masih cukup signifikan di bawah angka tersebut, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Satu hal yang pasti, peran penting netralitas PPN teruji secara empiris oleh kajian yang dilakukan Acosta-Ormachea dan Morozumi. Makin serupa perlakuan PPN terhadap setiap barang dan jasa, makin besar pula dukungan sistem PPN terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam jangka pendek, beberapa kompromi tetap dapat dilakukan untuk mendorong konsumi kelompok masyarakat tertentu atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu. Namun, dalam kacamata jangka panjang, ada baiknya hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang sementara dan terus dievaluasi. Tujuannya, C-efficiency PPN suatu negara makin meningkat.

Pada akhirnya, kenaikan tarif PPN secara bertahap dalam batasan tertentu – sebagai upaya meningkatkan netralitas – dan pemberian kemudahan administrasi merupakan racikan yang tepat.

Baca Juga: Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Tidak hanya minim distorsi terhadap ekonomi, upaya ini juga sejalan dengan kepentingan fiskal nasional melalui bertambahnya kontribusi PPN terhadap pendapatan negara. Sebagai catatan, dalam penelitian lain yang dilakukan Simon dan Harding (2020), PPN juga dikenal sebagai jenis pajak yang relatif stabil ketika terjadi perlemahan ekonomi

Maka tak heran jika pada masa depan, PPN dapat dianggap sebagai ‘mesin uang’ bagi banyak negara (Darussalam, 2017). Simak ‘PPN Bakal Menjadi Mesin Uang’.

Uraian penelitian Acosta-Ormachea dan Morozumi sangat berperan dalam membuka keterhubungan dinamika desain PPN terhadap kinerja penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Baca Juga: DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Menurut kedua penulis tersebut, pada masa kini dan mendatang, studi yang mengaitkan kedua hal ini akan makin diperlukan dalam menentukan arah reformasi perpajakan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, jurnal, resensi jurnal, PPN, pajak, C-efficiency

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:30 WIB
PMK 18/2021

WP Usaha Kecil Bisa Perpanjang Waktu Pelunasan Pajak, Simak Caranya

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN GRESIK

Ada UU HKPD, Gresik Siapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang Baru

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:30 WIB
FILIPINA

DPR Targetkan RUU Kemudahan Membayar Pajak Bisa Disahkan Tahun Ini

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala