Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Menyongsong Perubahan Administrasi Pajak pada Era Kenormalan Baru

A+
A-
2
A+
A-
2
Menyongsong Perubahan Administrasi Pajak pada Era Kenormalan Baru

Tampilan depan Bab 3 Indonesia Taxation Quarterly Report (Q2-2020) bertajuk Tax Revenue Prospect during Economic Recovery

JAKARTA, DDTCNews – Pandemi Covid-19 memberi tantangan bagi otoritas pajak untuk tetap menjaga kestabilan sistem perpajakan dan penerimaan negara. Meskipun layanan tatap muka dibatasi, proses administrasi pajak tetap harus berjalan agar penerimaan pajak juga tidak terganggu.

Hal ini disampaikan oleh DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q2-2020) bertajuk Tax Revenue Prospect during Economic Recovery.yang dirilis pada Selasa (2/9/2020). Download laporan tersebut di sini.

Pandemi Covid-19 yang menuntut social distancing dan mengurangi kerumunan untuk mencegah berperan mengubah sistem administrasi pajak yang awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi secara online dengan menggunakan sarana elektronik.

Baca Juga: Menakar Insentif Pajak untuk Industri Otomotif

“Situasi yang terjadi saat ini memaksa lembaga pemerintahan dan publik untuk lebih banyak memanfaatkan teknologi digital dalam merespons dampak krisis dalam jangka pendek (react), menyelesaikan masalah dalam jangka menengah (resolve), dan memformulasi ulang sistem dan kebijakan dalam jangka panjang (reinvent),” demikian pernyataan DDTC Fiscal Research.

Transformasi administrasi pajak, menurut DDTC Fiscal Research, harus didukung dengan aturan, proses bisnis, dan roadmap yang tepat agar mudah diimplementasikan dan tepat guna.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait digitalisasi administrasi pajak, seperti proses pemeriksaan secara elektronik, e-objection, dan persidangan secara elektronik.

Baca Juga: Tata Kelola Anggaran dan Pajak Daerah di Masa Pandemi

Melalui digitalisasi layanan selama pandemi, pemerintah tetap dapat memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses semua pihak.

Seperti yang diketahui, perkembangan administrasi pajak telah melalui perkembangan panjang dan signifikan sejak penggunaan e-SPT pada 2002, e-Filling pada 2007, hingga core tax system yang akan diuji coba pada 2023 dan berlaku pada 2024.

Laporan tersebut juga memberikan beberapa contoh negara lain yang melakukan transformasi administrasi perpajakan. Salah satunya, otoritas pajak di Australia yang telah beranjak dari proses bisnis berupa web based menjadi smartphone based sehingga lebih memudahkan wajib pajak untuk dapat berinteraksi ataupun berkonsultasi dengan pegawai pajak.

Baca Juga: Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

Di Brasil, Italia, dan Rusia, otoritas pajak di negara-negara tersebut tengah memperbaiki dan mengintegrasi sistem e-invoicing pada transaksi pajak pertambahan nilai (PPN).

“Bagaimanapun, digitalisasi menawarkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi ataupun memenuhi kewajiban pajaknya. Hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak yang utamanya disebabkan oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak,” imbuh DDTC Fiscal Research.

Walaupun transformasi digital sistem perpajakan di Indonesia tengah dilakukan dan terus ditingkatkan, masih terdapat banyak potensi yang dirasa masih dapat diperbaiki dan dioptimalkan ke depannya. Salah satu kuncinya adalah mendesain transformasi digital yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (customer) untuk menjamin ketertarikan dan partisipasi yang tinggi.

Baca Juga: Menghadapi Era Baru Bea Meterai

Dalam laporan tersebut dinyatakan digitalisasi saja tidak cukup. Modernisasi administrasi perpajakan juga harus didukung dengan peningkatan kepatuhan pajak, kepercayaan antara otoritas dan wajib pajak, transparansi, serta kepastian.

Sebagai informasi, laporan kuartalan DDTC Fiscal Research ini menjadi salah satu wujud konkret dari pelaksanaan salah satu misi DDTC, yaitu mengeliminasi asimetri informasi perpajakan untuk masyarakat perpajakan Indonesia.*

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jadwal Rapat Kemenkeu Mulai Bulan Depan, Ada Apa?
Topik : DDTC Fiscal Research, DDTC, virus Corona, administrasi pajak, digitalisasi, kajian pajak, riset
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:38 WIB
PENANAMAN MODAL
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 12:47 WIB
REALISASI INVESTASI KUARTAL III/2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:40 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA