Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menyongsong 2021 dengan Kebijakan Fiskal Ekspansif-Konsolidatif

A+
A-
0
A+
A-
0
Menyongsong 2021 dengan Kebijakan Fiskal Ekspansif-Konsolidatif

PEMERINTAH optimis bahwa ekonomi Indonesia di tahun ini akan beranjak pulih, setelah kontraksi dalam akibat Pandemi Covid-19. Momentum pemulihan ekonomi juga menjadi penentu penerimaan perpajakan 2021.

Dalam Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, Kementerian Keuangan telah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun. Lantas, bagaimana peluang Indonesia dalam mencapai target tersebut?

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji memprediksi bahwa sektor pajak Indonesia akan bergerak semakin dinamis dengan berbagai perubahan baru yang terjadi pada 2021 dan tahun mendatang.

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Ia berpendapat pada 2021, pemulihan ekonomi akan membutuhkan daya tahan anggaran yang lebih baik. Dalam konteks ini, pemerintah membutuhkan sumber-sumber penerimaan baru, khususnya dari sektor pajak.

Selain itu, Indonesia juga memiliki target fiskal jangka menengah yang perlu dicapai salah satunya defisit anggaran. “Di tahun 2023, defisit anggaran Indonesia perlu kembali ke level normal yaitu dibawah 3% [terhadap PDB] sehingga optimalisasi penerimaan pajak harus mulai dilakukan,” tutur Bawono.

Dalam mencapai target tersebut, pemerintah mulai menyasar untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan konsolidatif. “Bagaimana pemerintah di berbagai negara meramu kebijakan pajak untuk menyeimbangkan dua sisi inilah yang akan membuat sistem pajak domestik dan global akan semakin dinamis,” jelasnya.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Selain itu, Bowono juga mengidentifikasi empat strategi kebijakan pajak baru yang dapat dilakukan untuk membentuk fondasi keberlanjutan fiskal ke depan.

Penasaran apa saja strateginya? Simak obrolan lengkap mereka dalam episode spesial akhir tahun DDTC PodTax melalui Youtube atau Spotify! Jangan lupa juga untuk ikut kuisnya dan menangkan hadiah menarik!

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?
Topik : podtax, podcast, pajak, penerimaan pajak, outlook 2021, bawono kristiaji

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya