Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

A+
A-
5
A+
A-
5
Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

DIGITALISASI telah menjadi bagian penting dalam sistem pajak berbagai negara. Sejumlah tantangan yang muncul akibat digitalisasi mulai dimanfaatkan menjadi peluang untuk memperkuat sistem pajak yang ada. Kondisi juga terjadi di Indonesia yang terus melakukan digitalisasi dalam proses bisnis dan administrasi pajak.

Salah satu publikasi terkini berjudul Indonesia Embraces the Next Stage of Tax Digitisation: What Can be Expected? mengulas secara tajam mengenai digitalisasi sistem pajak di Indonesia. Melalui digitalisasi, sistem pajak yang selama ini terbentuk diharapkan dapat lebih kuat.

Publikasi yang dimuat dalam International Tax Review baru-baru ini menjadi bagian dalam segmen Expert Analysis. Publikasi tersebut ditulis Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Keduanya memiliki segudang pengalaman di bidang pajak, baik nasional maupun internasional. Mereka juga rutin telah menulis ratusan publikasi mengenai pajak.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Tulisan kali ini dimulai dari digitalisasi sistem pajak yang berjalan beriringan dengan momentum reformasi pajak di Tanah Air. Secara perlahan, digitalisasi telah masuk ke dalam berbagai layanan pajak berbasis elektronik di Indonesia.

Langkah selanjutnya dari digitalisasi tersebut adalah menyambut era otomatisasi di dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini sudah masuk dalam agenda pembaruan sistem inti administrasi pajak (PSIAP).

Tujuan dari agenda tersebut adalah untuk menciptakan administrasi pajak yang mudah, andal, dan terintegrasi. Selain itu, otoritas ingin meningkatkan pelayanan serta pengawasan. Melalui sistem ini, akan ada banyak proses bisnis yang terintegrasi dengan berbagai data pajak.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Tak sebatas pada perkembangan PSIAP, Darussalam dan Danny Septriadi juga memberikan perspektif optimisme dalam memaknai digitalisasi yang tengah berlangsung. Pertama, transformasi digital dapat membantu meningkatkan kepastian pajak. Kedua, teknologi yang ada dapat menciptakan keadilan dengan memastikan seluruh segmentasi wajib pajak terlibat sesuai proporsi kewajibannya.

Ketiga, digitalisasi administrasi pajak dapat mendorong terciptanya pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih mudah. Keempat, biaya kepatuhan pajak bagi wajib pajak dan biaya administrasi otoritas pajak juga akan berkurang.

Kelima, implementasi PSIAP secara menyeluruh diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk merevitalisasi tax ratio Indonesia dalam jangka panjang. Keenam, digitalisasi dapat membantu menghalangi terjadinya tindak korupsi.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Digitalisasi pajak yang dibangun tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Lebih dari itu, melalui digitalisasi, wajib pajak diharapkan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian, hubungan antara wajib pajak dengan DJP juga diharapkan makin kuat.

Dari tulisan ini kita dapat memaknai digitalisasi pajak di Indonesia dapat menjadi sebuah titik balik dari terciptanya sistem pajak yang lebih kuat dan transparan. Digitalisasi ini patut didukung dan disambut dengan optimisme yang tinggi agar semua yang dicita-citakan dapat terwujud.

Artikel ini tentunya relevan dibaca perumus kebijakan, sektor privat, hingga akademisi untuk melihat lebih detail mengenai digitalisasi yang dapat membawa banyak perubahan dalam sistem pajak Indonesia.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Ingin mengetahui pembahasan selengkapnya? Artikel menarik ini dapat diakses melalui International Tax Review dalam segmen Expert Analysis.

Topik : jurnal, pajak, International Tax Review, DDTC, digitalisasi, PSIAP, Darussalam, Danny Septriadi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PMK 141/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan