PENYELAMATAN EKONOMI

Menkeu: Tangani Covid-19, Pejabat Dibayangi Trauma BLBI dan Century

Muhamad Wildan | Minggu, 26 Juli 2020 | 06:01 WIB
Menkeu: Tangani Covid-19, Pejabat Dibayangi Trauma BLBI dan Century

Menkeu Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/6/2020).Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama untuk sektor riil. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Masalah hukum yang muncul pada masa setelah penanganan krisis seperti Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kasus Bank Century diakui masih menjadi trauma yang menghantui para birokrat dan pengambil keputusan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam pengalaman krisis sebelumnya, memang banyak kebijakan yang diaudit setelah masa krisis ini dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggap merugikan negara.

"Memang beberapa birokrat masih takut. Ini aman enggak ya? Tahun depan dipanggil nggak ya?' Itu memang suasana batin yang dominan," ujar Sri Mulyani, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Sri Mulyani mengatakan hantu trauma ini sepenuhnya disadari oleh presiden sejak pemerintah mulai menyusun landasan hukum penanganan Covid-19 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020.

Melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan melalui UU No. 2/2020 ini, kekuatan hukum dari penanganan krisis menjadi lebih baik apabila dibandingkan dengan penanganan krisis sebelumnya.

Lebih lanjut, keterlibatan aparat penegak hukum dalam perumusan kebijakan penanganan Covid-19 juga semakin meningkat. Setiap kebijakan yang sedang dirumuskan dan akan digulirkan selalu melibatkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri).

Baca Juga:
Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Selain itu, juga melewati konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Proses ini yang kita harap bisa memperbaiki pengelolaan keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Dihadirkannya aparat penegak hukum ini juga berfungsi agar birokrat bisa mendapatkan jaminan bahwa langkah-langkah yang diambilnya tidak akan menjadi masalah hukum ke depan sepanjang tidak ada niat buruk dari kebijakan yang diambil.

"Bapak Presiden mengatakan kalau tidak ada niat buruk seperti untuk memperkaya diri atau konflik kepentingan, seharusnya tidak perlu khawatir," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Apabila merujuk pada Perppu No. 1/2020, nampak bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada birokrat dan pengambil kebijakan di tengah masa pandemi Covid-19 ini.

Pada Pasal 27 ayat 1, ditegaskan biaya yang dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis, bukan kerugian negara.

Pada Pasal 27 ayat 2, pejabat KSSK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pejabat lain yang melaksanakan Perpu No. 1/2020 tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tugas dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Senin, 25 Maret 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Senin, 25 Maret 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi