Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Menkeu Sri Mulyani Bertemu Sekjen OECD, Ini yang Dibahas

A+
A-
2
A+
A-
2
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Sekjen OECD, Ini yang Dibahas

Suasana pertemuan bilateral. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) José Ángel Gurría di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Riyadh.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyatakan dukungan kepada OECD untuk dapat segera menyelesaikan rumusan arsitektur perpajakan internasional untuk menciptakan sistem yang adil, sederhana, dan transparan.

“Sekaligus berpihak pada negara berkembang, terutama dalam ranah ekonomi digital,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Harga Produk Netflix Cs Naik karena Kena PPN? Ini Kata Dirjen Pajak

Indonesia, sambungnya, berharap konsensus global atas sistem perpajakan internasional dapat tercapai. Isu pajak internasional ini yang mendorong dirinya untuk menghadiri pertemuan tingkat G20 di Riyadh, Arab Saudi pada pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan agenda prioritas Presiden Jokowi yang meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi dan melanjutkan proses reformasi.

Saat ini, pemerintah juga sedang menyusun omnibus law untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi. Omnibus law tersebut merupakan penyederhanaan dan sinergi atas ratusan kebijakan dan peraturan.

Baca Juga: Produk Digital Luar Negeri Mulai Kena PPN, Seperti Apa?

Sekjen OECD José Ángel Gurría memberikan apresiasi pada kebijakan dan aksi Indonesia dalam memberikan bantuan pembangunan kapasitas perpajakan dengan mengirimkan para inspektor untuk memberikan pelatihan tentang perpajakan melalui skema kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).

Selain itu, OECD juga menyampaikan perlunya untuk mencermati lebih dalam usulan pendekatan safe harbour yang diajukan oleh Amerika Serikat. Seperti diketahui, usulan safe harbour itu baru akan dibahas setelah ada kesepakatan terkait Unified Approach.

OECD, sambung Gurría, baru mengirimkan tim teknis ke Indonesia untuk melakukan survei ekonomi. Hasil dari survei akan dituangkan dalam konsep laporan awal yang akan didiskusikan kembali pada tataran kebijakan pada Juli 2020. Laporan akhir dari survei ekonomi akan diterbitkan sekitar Oktober 2020.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Namun, OECD menyampaikan bahwa pelaksanaan survei ekonomi tahun 2021 mendatang mengalami kesulitan pendanaan karena Belanda menarik dukungan pembiayaannya. Saat ini, OECD sedang mengeksplorasi sumber pendanaan yang dimungkinkan, misalnya dari Korea atau Uni Eropa. OECD juga menyampaikan sekiranya Indonesia akan turut berkontribusi di dalamnya.

OECD juga sedang melakukan review kebijakan investasi di Indonesia. Sekitar April—Mei 2020 diharapkan sudah ada temuan awal (preliminary findings). Menkeu Sri Mulayani mendukung review tersebut

Dalam kesempatan itu, OECD juga memandang isu kelangkaan air, baik air bersih maupun air untuk menunjang kegiatan ekonomi seperti pertanian, menjadi sangat serius. Contohnya adalah debet air sungai Mekong yang melintasi beberapa negara seperti di China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam sudah sangat jauh berkurang karena dibangunnya beberapa waduk.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Terkait dengan survei ekonomi, Menkeu Sri Mulyani mendukung pelaksanaan survei tersebut di Indonesia. Terkait dengan kesulitan pembiayaan pada tahun mendatang, disarankan agar OECD juga membuka peluang dukungan dari para donor internasional.

Dia juga sangat mendukung langkah OECD Di Indonesia dalam isu air. Air dan pengelolaan sampah adalah hal yang sangat serius, tapi penanganannya pada tingkat daerah kurang optimal. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan berupa pembangunan kapasitas dan insentif bagi daerah yang memperhatikan isu lingkungan. (kaw)

View this post on Instagram

Dalam rangkaian acara Pertemuan G20 saya juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organization Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Riyadh, Saudi Arabia. Pada kesempatan tersebut pihak OECD memberikan apresiasi terhadap kebijakan dan aksi Indonesia dalam memberikan bantuan pembangunan kapasitas perpajakan dengan mengirimkan para inspector untuk memberikan pelatihan tentang perpajakan melalui skema South South Cooperation. Sementara itu dalam hal pengelolaan pajak digital, saya memberikan dukungan kepada OECD untuk dapat segera menyelesaikan rumusan arsitektur perpajakan Internasional dengan membuat sistem perpajakan yang adil, sederhana, transparan dan berpihak pada negara berkembang. Indonesia berharap pada tercapainya konsensus global atas sistem perpajakan Internasional. Isu pajak Internasional inilah yang mendorong semangat tim pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan untuk menghadiri pertemuan G20. Saya juga menjelaskan agenda prioritas pemerintah Presiden Jokowi yang meliputi pembangunan human capital, percepatan pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi dan melanjutkan proses reformasi. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi. Omnibus law tersebut merupakan penyederhanaan dan sinergi atas ratusan kebijakan dan peraturan yang tidak relevan dan duplikasi. Riyadh, Saudi Arabia, 22 Februari 2020

Baca Juga: Soal Pemungutan PPN Produk Digital dari Dalam Negeri, Ini Kata DJP

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Mei 2020 | 16:52 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Selasa, 19 Mei 2020 | 14:46 WIB
PRANCIS
Selasa, 19 Mei 2020 | 14:13 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK