Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu Sri Mulyani Bertemu Sekjen OECD, Ini yang Dibahas

A+
A-
2
A+
A-
2
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Sekjen OECD, Ini yang Dibahas

Suasana pertemuan bilateral. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) José Ángel Gurría di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Riyadh.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyatakan dukungan kepada OECD untuk dapat segera menyelesaikan rumusan arsitektur perpajakan internasional untuk menciptakan sistem yang adil, sederhana, dan transparan.

“Sekaligus berpihak pada negara berkembang, terutama dalam ranah ekonomi digital,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Tobin Tax dan Pajak Digital Resmi Berlaku, Ini Penjelasan Pemerintah

Indonesia, sambungnya, berharap konsensus global atas sistem perpajakan internasional dapat tercapai. Isu pajak internasional ini yang mendorong dirinya untuk menghadiri pertemuan tingkat G20 di Riyadh, Arab Saudi pada pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan agenda prioritas Presiden Jokowi yang meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi dan melanjutkan proses reformasi.

Saat ini, pemerintah juga sedang menyusun omnibus law untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi. Omnibus law tersebut merupakan penyederhanaan dan sinergi atas ratusan kebijakan dan peraturan.

Baca Juga: OECD Tunggu Tim Perpajakan Internasional Biden

Sekjen OECD José Ángel Gurría memberikan apresiasi pada kebijakan dan aksi Indonesia dalam memberikan bantuan pembangunan kapasitas perpajakan dengan mengirimkan para inspektor untuk memberikan pelatihan tentang perpajakan melalui skema kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).

Selain itu, OECD juga menyampaikan perlunya untuk mencermati lebih dalam usulan pendekatan safe harbour yang diajukan oleh Amerika Serikat. Seperti diketahui, usulan safe harbour itu baru akan dibahas setelah ada kesepakatan terkait Unified Approach.

OECD, sambung Gurría, baru mengirimkan tim teknis ke Indonesia untuk melakukan survei ekonomi. Hasil dari survei akan dituangkan dalam konsep laporan awal yang akan didiskusikan kembali pada tataran kebijakan pada Juli 2020. Laporan akhir dari survei ekonomi akan diterbitkan sekitar Oktober 2020.

Baca Juga: Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Namun, OECD menyampaikan bahwa pelaksanaan survei ekonomi tahun 2021 mendatang mengalami kesulitan pendanaan karena Belanda menarik dukungan pembiayaannya. Saat ini, OECD sedang mengeksplorasi sumber pendanaan yang dimungkinkan, misalnya dari Korea atau Uni Eropa. OECD juga menyampaikan sekiranya Indonesia akan turut berkontribusi di dalamnya.

OECD juga sedang melakukan review kebijakan investasi di Indonesia. Sekitar April—Mei 2020 diharapkan sudah ada temuan awal (preliminary findings). Menkeu Sri Mulayani mendukung review tersebut

Dalam kesempatan itu, OECD juga memandang isu kelangkaan air, baik air bersih maupun air untuk menunjang kegiatan ekonomi seperti pertanian, menjadi sangat serius. Contohnya adalah debet air sungai Mekong yang melintasi beberapa negara seperti di China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam sudah sangat jauh berkurang karena dibangunnya beberapa waduk.

Baca Juga: Begini Kinerja Penanganan Pencucian Uang Bidang Pajak 2016-2020

Terkait dengan survei ekonomi, Menkeu Sri Mulyani mendukung pelaksanaan survei tersebut di Indonesia. Terkait dengan kesulitan pembiayaan pada tahun mendatang, disarankan agar OECD juga membuka peluang dukungan dari para donor internasional.

Dia juga sangat mendukung langkah OECD Di Indonesia dalam isu air. Air dan pengelolaan sampah adalah hal yang sangat serius, tapi penanganannya pada tingkat daerah kurang optimal. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan berupa pembangunan kapasitas dan insentif bagi daerah yang memperhatikan isu lingkungan. (kaw)

View this post on Instagram

Dalam rangkaian acara Pertemuan G20 saya juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organization Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Riyadh, Saudi Arabia. Pada kesempatan tersebut pihak OECD memberikan apresiasi terhadap kebijakan dan aksi Indonesia dalam memberikan bantuan pembangunan kapasitas perpajakan dengan mengirimkan para inspector untuk memberikan pelatihan tentang perpajakan melalui skema South South Cooperation. Sementara itu dalam hal pengelolaan pajak digital, saya memberikan dukungan kepada OECD untuk dapat segera menyelesaikan rumusan arsitektur perpajakan Internasional dengan membuat sistem perpajakan yang adil, sederhana, transparan dan berpihak pada negara berkembang. Indonesia berharap pada tercapainya konsensus global atas sistem perpajakan Internasional. Isu pajak Internasional inilah yang mendorong semangat tim pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan untuk menghadiri pertemuan G20. Saya juga menjelaskan agenda prioritas pemerintah Presiden Jokowi yang meliputi pembangunan human capital, percepatan pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi dan melanjutkan proses reformasi. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi. Omnibus law tersebut merupakan penyederhanaan dan sinergi atas ratusan kebijakan dan peraturan yang tidak relevan dan duplikasi. Riyadh, Saudi Arabia, 22 Februari 2020

Baca Juga: Negara Ini Targetkan Jumlah Wajib Pajak Digital Capai 1.000

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on


Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Januari 2021 | 10:30 WIB
PORTUGAL
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:02 WIB
PMK 236/2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 18:38 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 17:44 WIB
VAKSIN COVID-19
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK