Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per Bulan

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan mengenai kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp4,5 juta per bulan (Rp54 juta per tahun).

Dengan kenaikan ini, masyarakat yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak. "Peraturan tentang PTKP ini sudah saya tandatangani dan berlaku untuk tahun pajak 2016," ujar Bambang di Gedung Djuanda, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/6).

Bambang sangat mengharapkan kenaikan PTKP ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. "Konsumsi rumah tangga bisa naik 0,3% dan PDB 0,16 %. Penyerapan tenaga kerja bisa 40 ribu orang," tambahnya.

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Di sisi lain, Bambang menjelaskan adanya potensi pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp18,9 triliun pada 2016 akibat kenaikan PTKP tersebut.

“Ya, tentu ada potensi penerimaan hilang, tetapi secara berkelanjutan kenaikan itu diharapkan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi, dari meningkatnya konsumsi masyarakat,” papar Bambang.

Kenaikan PTKP sebesar 50% di 2016 ini dinilai cukup signifikan. Menurut Bambang, hal itu dilakukan supaya dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak perlu lagi dilakukan perubahan PTKP. “Ya, kita mengantisipasi agar tidak ada kenaikan tiap tahun," terang Bambang.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak

Aturan PTKP ini berlaku mundur dari Januari 2016. Konsekuensinya, kelebihan pajak yang sudah dibayar dari awal tahun oleh wajib pajak nantinya akan digunakan untuk menutup sisa kekurangan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun.

"Karena ini berlaku mundur dari awal tahun, tentu akan ada penyesuaian nantinya," pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: BKF Akan Fokuskan Kajian pada Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

Bambang sangat mengharapkan kenaikan PTKP ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. "Konsumsi rumah tangga bisa naik 0,3% dan PDB 0,16 %. Penyerapan tenaga kerja bisa 40 ribu orang," tambahnya.

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Di sisi lain, Bambang menjelaskan adanya potensi pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp18,9 triliun pada 2016 akibat kenaikan PTKP tersebut.

“Ya, tentu ada potensi penerimaan hilang, tetapi secara berkelanjutan kenaikan itu diharapkan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi, dari meningkatnya konsumsi masyarakat,” papar Bambang.

Kenaikan PTKP sebesar 50% di 2016 ini dinilai cukup signifikan. Menurut Bambang, hal itu dilakukan supaya dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak perlu lagi dilakukan perubahan PTKP. “Ya, kita mengantisipasi agar tidak ada kenaikan tiap tahun," terang Bambang.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak

Aturan PTKP ini berlaku mundur dari Januari 2016. Konsekuensinya, kelebihan pajak yang sudah dibayar dari awal tahun oleh wajib pajak nantinya akan digunakan untuk menutup sisa kekurangan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun.

"Karena ini berlaku mundur dari awal tahun, tentu akan ada penyesuaian nantinya," pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: BKF Akan Fokuskan Kajian pada Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%
Topik : Berita pajak, kenaikan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, PTKP
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI