Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per Bulan

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan mengenai kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp4,5 juta per bulan (Rp54 juta per tahun).

Dengan kenaikan ini, masyarakat yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak. "Peraturan tentang PTKP ini sudah saya tandatangani dan berlaku untuk tahun pajak 2016," ujar Bambang di Gedung Djuanda, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/6).

Bambang sangat mengharapkan kenaikan PTKP ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. "Konsumsi rumah tangga bisa naik 0,3% dan PDB 0,16 %. Penyerapan tenaga kerja bisa 40 ribu orang," tambahnya.

Baca Juga: Performa Penerimaan Kuartal I/2019 Menguatkan Risiko Shortfall

Di sisi lain, Bambang menjelaskan adanya potensi pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp18,9 triliun pada 2016 akibat kenaikan PTKP tersebut.

“Ya, tentu ada potensi penerimaan hilang, tetapi secara berkelanjutan kenaikan itu diharapkan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi, dari meningkatnya konsumsi masyarakat,” papar Bambang.

Kenaikan PTKP sebesar 50% di 2016 ini dinilai cukup signifikan. Menurut Bambang, hal itu dilakukan supaya dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak perlu lagi dilakukan perubahan PTKP. “Ya, kita mengantisipasi agar tidak ada kenaikan tiap tahun," terang Bambang.

Baca Juga: DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

Aturan PTKP ini berlaku mundur dari Januari 2016. Konsekuensinya, kelebihan pajak yang sudah dibayar dari awal tahun oleh wajib pajak nantinya akan digunakan untuk menutup sisa kekurangan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun.

"Karena ini berlaku mundur dari awal tahun, tentu akan ada penyesuaian nantinya," pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak

Bambang sangat mengharapkan kenaikan PTKP ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. "Konsumsi rumah tangga bisa naik 0,3% dan PDB 0,16 %. Penyerapan tenaga kerja bisa 40 ribu orang," tambahnya.

Baca Juga: Performa Penerimaan Kuartal I/2019 Menguatkan Risiko Shortfall

Di sisi lain, Bambang menjelaskan adanya potensi pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp18,9 triliun pada 2016 akibat kenaikan PTKP tersebut.

“Ya, tentu ada potensi penerimaan hilang, tetapi secara berkelanjutan kenaikan itu diharapkan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi, dari meningkatnya konsumsi masyarakat,” papar Bambang.

Kenaikan PTKP sebesar 50% di 2016 ini dinilai cukup signifikan. Menurut Bambang, hal itu dilakukan supaya dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak perlu lagi dilakukan perubahan PTKP. “Ya, kita mengantisipasi agar tidak ada kenaikan tiap tahun," terang Bambang.

Baca Juga: DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

Aturan PTKP ini berlaku mundur dari Januari 2016. Konsekuensinya, kelebihan pajak yang sudah dibayar dari awal tahun oleh wajib pajak nantinya akan digunakan untuk menutup sisa kekurangan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun.

"Karena ini berlaku mundur dari awal tahun, tentu akan ada penyesuaian nantinya," pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak
Topik : Berita pajak, kenaikan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, PTKP
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI