BERITA TERKINI
KOMUNISME merupakan ideologi yang sempat dominan pada abad ke-20 di kawasan Eropa Timur. Ideologi tersebut menghendaki kendali penuh dari pemerintah terhadap segala kegiatan ekonomi, termasuk di antaranya sektor pajak.
Namun demikian, pada akhir abad ke-20, pemerintahan komunis di kawasan Eropa Timur berangsur redup akibat permasalahan ekonomi dan berbagai dinamika lainnya. Rezim komunisme pun akhirnya jatuh setelah runtuhnya Uni Soviet, negara pemimpin blok timur.
Pada masa inilah, transisi negara-negara Eropa Timur dari sistem ekonomi komando yang otoriter, menuju sistem yang liberal dan demokratis dimulai. Lantas, seperti apa perjalanan transisi sistem politik dan ekonomi kawasan Eropa Timur pascakomunisme?
Buku berjudul Tax Politics in Eastern Europe: Globalization, Regional Integration, and the Democratic Compromise menawarkan jawabannya. Secara garis besar, buku ini membahas dampak reformasi sistem politik terhadap sistem pajak di negara-negara tersebut.
Buku ini juga merupakan karya tulis pertama yang secara sistematis mengkaji variasi kebijakan pajak di negara-negara Eropa Timur usai rezim komunis lengser. Tak hanya itu, buku ini juga menyajikan analisis empiris yang mendalam terkait dengan penerapan kebijakan tersebut.
Menariknya lagi, analisis juga didukung dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan pajak.
Buku yang ditulis oleh Hilary Appel ini terdiri atas tujuh bab yang membahas proses transformasi politik dan perpajakan di Eropa Timur. Pembahasan dimulai dari awal jatuhnya rezim pajak berbasis nilai komunisme hingga penerapan sistem pajak berbasis kapitalisme.
Buku terbitan University of Michigan Press ini kemudian menganalisis pengaruh berbagai faktor domestik dan internasional selama proses penerapan sistem pajak baru di negara-negara eks komunis tersebut.
Appel menjelaskan permasalahan yang kerap dialami oleh negara-negara Eropa Timur selama proses transisi adalah minimnya kemampuan birokrasi serta regulasi yang memadai dalam menerapkan sistem pajak baru di bawah sistem ekonomi yang lebih liberal.
Selanjutnya, buku ini mengungkap reformasi pajak memiliki konsekuensi materiel yang signifikan terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama pada aspek kelembagaan. Konsekuensi ini terjadi lantaran alokasi sumber daya dan distribusi beban keuangan pada masa transisi masih sangat dipengaruhi oleh iklim politik masing-masing negara.
Akibatnya, kendali pemerintah atas pertumbuhan pendapatan nasional berkurang secara signifikan. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya angka pengangguran di beberapa negara Eropa Timur pada dekade 1990an sebagai akibat dari reformasi sistem ekonomi dan pajak yang lebih liberal tanpa didukung oleh birokrasi dan regulasi yang memadai.
Tak ketinggalan, buku ini menganalisis perubahan sistem pajak berdasarkan jenis pajaknya. Pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi tetap menjadi subjek politisasi pemerintah kala itu.
Meski begitu, sebagian besar pajak lainnya seperti PPh Badan dan semua jenis pajak atas konsumsi, tidak lagi terlalu terpengaruh oleh tekanan politik dalam negeri lantaran telah terintegrasi secara bertahap dengan perekonomian global.
Secara umum, buku yang diterbitkan pada 2011 ini memberikan wawasan yang cukup menarik terkait dengan permasalahan yang kerap dialami selama proses transisi sistem pajak yang diakibatkan oleh reformasi politik.
Untuk itu, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi khususnya bagi akademisi serta masyarakat yang ingin mengetahui korelasi antara sistem politik, ekonomi, dan pajak. Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (rig)
