Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Reportase

Menguji Keadilan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Menguji Keadilan Pajak

PRINSIP proporsionalitas (proportionality) dan kewajaran (reasonableness) sering digunakan sebagai standar dalam judicial review sebagai prinsip dalam menginterpretasi hukum lain yang berhubungan dengan sengketa. Prinsip ini juga digunakan dalam berbagai putusan pengadilan di berbagai yurisdiksi.

Namun, dalam penyelesaian sengketa pajak, prinsip proportionality dan reasonableness sangat jarang digunakan, dibahas atau dipelajari secara mendalam. Padahal, penerapannya dapat menghasilkan hukum pajak yang adil, konsisten, dan efisien.

Buku berjudul ‘Proportionality and Fair Taxation’ yang ditulis praktisi perpajakan Joao Dacio Rolim ini menyajikan pandangan tentang bagaimana prinsip proportionality dan reasonableness diterapkan di area hukum pajak.

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

Dalam buku setebal 240 halaman ini, Rolim menyatakan agar setiap aturan pajak haruslah reasonably proportionate. Dengan kata lain, setiap aturan haruslah proporsional dengan tujuan dari diadakannya aturan tersebut (all rules must be proportionate to their objective).

Lalu, bagaimana standar reasonableness ini diterapkan? Buku terbitan Kluwer Law International tahun 2014 ini memberi ilustrasi menarik. Misalkan ada aturan bahwa tarif pajak tertinggi dikenakan pada individu dengan berat badan lebih dari 180 kg dengan tujuan melindungi kesehatan.

Hal ini mungkin akan dianggap sebagai aturan yang tidak memiliki justifikasi yang beralasan (lack a reasonable justification) atau tidak mempunyai alasan yang cukup kuat. Namun, berbeda halnya jika aturan persyaratan berat badan ini dikombinasikan dengan faktor-faktor lain.

Baca Juga: Belajar Teknik Audit Pajak atas Cash-Based Economy

Misalnya, gaji, tinggi badan, umur, dan rekomendasi medis. Dengan kombinasi itu, maka peraturan ini akan memiliki cukup alasan (reasonable) dan juga tepat (suitable) diterapkan dalam rangka melawan kegemukan, terlebih jika ada insentif pajak bagi individu yang mengikuti program diet.

Akan halnya jika prinsip proporsionalitas yang diterapkan, pengenaan tarif tertinggi itu sebetulnya tak diperlukan. Ada cara lain yang lebih baik dalam melawan kegemukan, misalnya memajaki junk food, makanan yang berlemak tinggi atau tidak memiliki nilai nutrisi dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Hal yang sama juga berlaku untuk kasus penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam buku ini, Rolim menggunakan putusan The European Court Of Justice dalam kasus Cadbury Schweppes sebagai contoh penerapan prinsip proporsionality dan reasonableness dalam area pajak langsung.

Baca Juga: Menggali Divergensi Sistem Pajak Penghasilan Secara Global

Kedua prinsip itu berperan dalam menentukan seadil dan seobjektif mungkin, isu legal dan fakta yang relevan dalam penghindaran pajak, seperti tujuan usaha (business purpose/valid commercial reason) dan substansi ekonomi (economic substance/wholly or not wholly artificial arrangement).

Tidak hanya dalam area pajak langsung, penerapan prinsip proportionality dan reasonableness juga dibahas dalam konteks penghindaran pajak pada area pajak tidak langsung. Contohnya dalam putusan The European Court Of Justice dalam kasus Halifax dan Part Service.

Dalam kasus ini, prinsip proporsionality dan reasonableness digunakan dalam menentukan apakah tujuan utama dari suatu rangkaian transaksi adalah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pajak yang bertentangan dengan tujuan dari diadakannya suatu peraturan. Atau dengan kata lain apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan hukum atau penyalahgunaan hak.

Baca Juga: Memahami Kaitan Etika dan Perpajakan

Secara keseluruhan, buku ini membahas sejauh mana prinsip proportionality dan reasonableness digunakan sebagai instrumen dalam menentukan bobot dari prinsip atau aturan hukum lain yang berhubungan dengan pajak dalam rangka interpretasi dan aplikasi hukum pajak secara efektif.

Dengan kedalaman pembahasan yang disajikan seperti itu, buku ini layak dibaca terutama oleh para pengacara, praktisi dan akademisi pajak, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan perpajakan. Buku ini tersedia di DDTC Library,*

Baca Juga: Apa Itu Penyidikan Pajak?
Topik : buku pajak, interpretasi hukum, hukum pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 Maret 2020 | 10:17 WIB
SISTEM PAJAK
Kamis, 26 Maret 2020 | 17:40 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 25 Maret 2020 | 16:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 24 Maret 2020 | 18:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:16 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:09 WIB
REALOKASI APBD
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL