Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menguji Keadilan Pajak

0
0

PRINSIP proporsionalitas (proportionality) dan kewajaran (reasonableness) sering digunakan sebagai standar dalam judicial review sebagai prinsip dalam menginterpretasi hukum lain yang berhubungan dengan sengketa. Prinsip ini juga digunakan dalam berbagai putusan pengadilan di berbagai yurisdiksi.

Namun, dalam penyelesaian sengketa pajak, prinsip proportionality dan reasonableness sangat jarang digunakan, dibahas atau dipelajari secara mendalam. Padahal, penerapannya dapat menghasilkan hukum pajak yang adil, konsisten, dan efisien.

Buku berjudul ‘Proportionality and Fair Taxation’ yang ditulis praktisi perpajakan Joao Dacio Rolim ini menyajikan pandangan tentang bagaimana prinsip proportionality dan reasonableness diterapkan di area hukum pajak.

Baca Juga: Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak

Dalam buku setebal 240 halaman ini, Rolim menyatakan agar setiap aturan pajak haruslah reasonably proportionate. Dengan kata lain, setiap aturan haruslah proporsional dengan tujuan dari diadakannya aturan tersebut (all rules must be proportionate to their objective).

Lalu, bagaimana standar reasonableness ini diterapkan? Buku terbitan Kluwer Law International tahun 2014 ini memberi ilustrasi menarik. Misalkan ada aturan bahwa tarif pajak tertinggi dikenakan pada individu dengan berat badan lebih dari 180 kg dengan tujuan melindungi kesehatan.

Hal ini mungkin akan dianggap sebagai aturan yang tidak memiliki justifikasi yang beralasan (lack a reasonable justification) atau tidak mempunyai alasan yang cukup kuat. Namun, berbeda halnya jika aturan persyaratan berat badan ini dikombinasikan dengan faktor-faktor lain.

Baca Juga: Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

Misalnya, gaji, tinggi badan, umur, dan rekomendasi medis. Dengan kombinasi itu, maka peraturan ini akan memiliki cukup alasan (reasonable) dan juga tepat (suitable) diterapkan dalam rangka melawan kegemukan, terlebih jika ada insentif pajak bagi individu yang mengikuti program diet.

Akan halnya jika prinsip proporsionalitas yang diterapkan, pengenaan tarif tertinggi itu sebetulnya tak diperlukan. Ada cara lain yang lebih baik dalam melawan kegemukan, misalnya memajaki junk food, makanan yang berlemak tinggi atau tidak memiliki nilai nutrisi dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Hal yang sama juga berlaku untuk kasus penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam buku ini, Rolim menggunakan putusan The European Court Of Justice dalam kasus Cadbury Schweppes sebagai contoh penerapan prinsip proporsionality dan reasonableness dalam area pajak langsung.

Baca Juga: Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Perpajakan

Kedua prinsip itu berperan dalam menentukan seadil dan seobjektif mungkin, isu legal dan fakta yang relevan dalam penghindaran pajak, seperti tujuan usaha (business purpose/valid commercial reason) dan substansi ekonomi (economic substance/wholly or not wholly artificial arrangement).

Tidak hanya dalam area pajak langsung, penerapan prinsip proportionality dan reasonableness juga dibahas dalam konteks penghindaran pajak pada area pajak tidak langsung. Contohnya dalam putusan The European Court Of Justice dalam kasus Halifax dan Part Service.

Dalam kasus ini, prinsip proporsionality dan reasonableness digunakan dalam menentukan apakah tujuan utama dari suatu rangkaian transaksi adalah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pajak yang bertentangan dengan tujuan dari diadakannya suatu peraturan. Atau dengan kata lain apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan hukum atau penyalahgunaan hak.

Baca Juga: BP2D Malang Rilis Buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah

Secara keseluruhan, buku ini membahas sejauh mana prinsip proportionality dan reasonableness digunakan sebagai instrumen dalam menentukan bobot dari prinsip atau aturan hukum lain yang berhubungan dengan pajak dalam rangka interpretasi dan aplikasi hukum pajak secara efektif.

Dengan kedalaman pembahasan yang disajikan seperti itu, buku ini layak dibaca terutama oleh para pengacara, praktisi dan akademisi pajak, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan perpajakan. Buku ini tersedia di DDTC Library,*

Baca Juga: Standar Pembuktian dalam Sengketa Pajak

Buku berjudul ‘Proportionality and Fair Taxation’ yang ditulis praktisi perpajakan Joao Dacio Rolim ini menyajikan pandangan tentang bagaimana prinsip proportionality dan reasonableness diterapkan di area hukum pajak.

Baca Juga: Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak

Dalam buku setebal 240 halaman ini, Rolim menyatakan agar setiap aturan pajak haruslah reasonably proportionate. Dengan kata lain, setiap aturan haruslah proporsional dengan tujuan dari diadakannya aturan tersebut (all rules must be proportionate to their objective).

Lalu, bagaimana standar reasonableness ini diterapkan? Buku terbitan Kluwer Law International tahun 2014 ini memberi ilustrasi menarik. Misalkan ada aturan bahwa tarif pajak tertinggi dikenakan pada individu dengan berat badan lebih dari 180 kg dengan tujuan melindungi kesehatan.

Hal ini mungkin akan dianggap sebagai aturan yang tidak memiliki justifikasi yang beralasan (lack a reasonable justification) atau tidak mempunyai alasan yang cukup kuat. Namun, berbeda halnya jika aturan persyaratan berat badan ini dikombinasikan dengan faktor-faktor lain.

Baca Juga: Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

Misalnya, gaji, tinggi badan, umur, dan rekomendasi medis. Dengan kombinasi itu, maka peraturan ini akan memiliki cukup alasan (reasonable) dan juga tepat (suitable) diterapkan dalam rangka melawan kegemukan, terlebih jika ada insentif pajak bagi individu yang mengikuti program diet.

Akan halnya jika prinsip proporsionalitas yang diterapkan, pengenaan tarif tertinggi itu sebetulnya tak diperlukan. Ada cara lain yang lebih baik dalam melawan kegemukan, misalnya memajaki junk food, makanan yang berlemak tinggi atau tidak memiliki nilai nutrisi dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Hal yang sama juga berlaku untuk kasus penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam buku ini, Rolim menggunakan putusan The European Court Of Justice dalam kasus Cadbury Schweppes sebagai contoh penerapan prinsip proporsionality dan reasonableness dalam area pajak langsung.

Baca Juga: Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Perpajakan

Kedua prinsip itu berperan dalam menentukan seadil dan seobjektif mungkin, isu legal dan fakta yang relevan dalam penghindaran pajak, seperti tujuan usaha (business purpose/valid commercial reason) dan substansi ekonomi (economic substance/wholly or not wholly artificial arrangement).

Tidak hanya dalam area pajak langsung, penerapan prinsip proportionality dan reasonableness juga dibahas dalam konteks penghindaran pajak pada area pajak tidak langsung. Contohnya dalam putusan The European Court Of Justice dalam kasus Halifax dan Part Service.

Dalam kasus ini, prinsip proporsionality dan reasonableness digunakan dalam menentukan apakah tujuan utama dari suatu rangkaian transaksi adalah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pajak yang bertentangan dengan tujuan dari diadakannya suatu peraturan. Atau dengan kata lain apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan hukum atau penyalahgunaan hak.

Baca Juga: BP2D Malang Rilis Buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah

Secara keseluruhan, buku ini membahas sejauh mana prinsip proportionality dan reasonableness digunakan sebagai instrumen dalam menentukan bobot dari prinsip atau aturan hukum lain yang berhubungan dengan pajak dalam rangka interpretasi dan aplikasi hukum pajak secara efektif.

Dengan kedalaman pembahasan yang disajikan seperti itu, buku ini layak dibaca terutama oleh para pengacara, praktisi dan akademisi pajak, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan perpajakan. Buku ini tersedia di DDTC Library,*

Baca Juga: Standar Pembuktian dalam Sengketa Pajak
Topik : buku pajak, interpretasi hukum, hukum pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 22 April 2019 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Jum'at, 28 Oktober 2016 | 18:02 WIB
FILOSOFI PAJAK
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Senin, 22 April 2019 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Jum'at, 28 Oktober 2016 | 18:02 WIB
FILOSOFI PAJAK
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 26 April 2019 | 15:28 WIB
PERTUKARAN INFORMASI PAJAK
Rabu, 12 Oktober 2016 | 06:03 WIB
KETENTUAN PAJAK
Senin, 31 Oktober 2016 | 14:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Senin, 17 Oktober 2016 | 13:15 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 30 Juli 2019 | 19:10 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 08 Desember 2016 | 14:02 WIB
TRANSER PRICING
Terpopuler