Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya

BEBERAPA tahun terakhir, isu permasalahan lingkungan makin sering menjadi topik perbincangan. Mulai dari masalah sampah di darat dan lautan, pemanasan global, hingga perubahan iklim. Perlu disadari permasalahan lingkungan ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tapi negara-negara di dunia.

Persoalan tersebut dinilai menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak secara signifikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan juga diperkirakan dapat menimbulkan ganggungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi pada kemudian hari.

Merespons permasalahan tersebut, berbagai negara serta instansi nasional dan internasional berupaya untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satu kebijakan yang diusulkan dari sisi fiskal ialah menerapkan pajak lingkungan (environmental taxes).

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pajak lingkungan? Kemudian, bagaimana prinsip pemungutannya?

Definisi dan prinsip pemungutan pajak lingkungan dijawab tuntas dalam buku yang berjudul A Proposition for a Multilateral Carbon Tax Treaty. Ditulis oleh Tatiana Falcao, karya ini merupakan hasil penelitian disertasinya yang kemudian diterbitkan pada 2019.

Penelitian yang dilakukan penulis mengacu pada prinsip dan peraturan terkait dengan lingkungan yang berlaku secara internasional, seperti UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, dan the Paris Agreement.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Penulis mengungkapkan berbagai negara dan organisasi internasional telah banyak memberikan definisi mengenai pajak lingkungan. Namun demikian, definisi yang diberikan tersebut hanya dengan menggunakan contoh untuk menjelaskan pajak lingkungan.

Definisi yang diberikan tersebut tidak dapat menggambarkan permasalahan dan tidak dapat menghubungkannya dengan materi perpajakan.

Menurut Falcao, definisi pajak lingkungan yang paling komprehensif diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut OECD, pajak lingkungan adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Baca Juga: Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Pajak lingkungan tersebut, menurut OECD, dapat terbagi menjadi empat kategori, yakni pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya. Pajak lingkungan harus digunakan secara eksklusif untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat pemungutan pajak lingkungan harus berdasarkan tiga prinsip umum. Pertama, prinsip pencemar membayar (polluters pay principle). Prinsip ini pertama kali diusulkan pada 1970 oleh OECD. Pada dasarnya pandangan yang ditawarkan adalah pihak pencemar diwajibkan untuk memikul biaya yang diperlukan dalam rangka memperbaiki lingkungan.

Biaya yang dikeluarkan pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut dihitung berdasarkan pada barang dan/atau jasa yang menyebabkan pencemaran lingkungan selama proses produksi atau proses konsumsi dilakukan. Prinsip ini juga berpijak pada pemahaman bahwa kegiatan positif ataupun negatif terhadap lingkungan harus dihitung dengan matang.

Baca Juga: Pajak Karbon Mendesak, Energi Terbarukan Berpeluang Rebut Pasar

Kedua, prinsip pencegahan (the prevention principle). Prinsip pencegahan ini diadopsi dari prinsip dasar hukum lingkungan yang berlaku secara internasional. Dalam prinsip ini, setiap negara harus mengetahui jenis kegiatan yang menghasilkan polusi dan menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negaranya sendiri dan negara lain.

Kemudian negara penghasil polusi harus melakukan upaya optimal untuk mencegah kerusakan lingkungan atas kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukannya.

Ketiga, prinsip kehati-hatian (the precautionary principle). Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip ketiga yang bertujuan untuk melakukan penanggulangan atas adanya kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya

Prinsip ini berfokus pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan atas suatu aktivitas yang dilakukan masa sekarang. Prinsip kehati-hatian tersebut pertama kali dicetuskan dalam The World Charter for Nature dan diadopsi oleh PBB pada 1982.

Falcao menyatakan pada dasarnya permasalahan global membutuhkan solusi yang global. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pajak lingkungan perlu menjadi diskursus internasional dan melibatkan pemerintah negara, lembaga internasional, serta pengusaha.

Buku ini memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang saat ini sedang dihadapi. Buku yang diterbitkan IBFD ini cocok dibaca oleh para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan khususnya instansi pemerintah yang hendak menyusun kebijakan pajak atas lingkungan.

Baca Juga: Cara Minta Izin Pembukuan Berbahasa Inggris dengan Satuan Rupiah

Nah tertarik membaca buku ini?. Silakan baca bukunya secara gratis di DDTC Library!*

Topik : buku, resensi buku, pajak lingkungan, DDTC Library

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 12 Juli 2021 | 15:30 WIB
HUT KE-14 DDTC

Peluncuran Buku Pajak Terbaru DDTC! 100 Buku Gratis, Daftar di Sini

Senin, 12 Juli 2021 | 13:50 WIB
HUT KE-14 DDTC

Pendaftaran 3 Hari Lagi, Ada 250 Buku Komik DDTC Dibagikan Gratis

Jum'at, 09 Juli 2021 | 15:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sejarah dan Perkembangan Pemungutan PPN

Jum'at, 09 Juli 2021 | 10:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada 6 Tahap Pemulihan Aset dalam Penagihan Pajak, Apa Saja?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji