Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya

BEBERAPA tahun terakhir, isu permasalahan lingkungan makin sering menjadi topik perbincangan. Mulai dari masalah sampah di darat dan lautan, pemanasan global, hingga perubahan iklim. Perlu disadari permasalahan lingkungan ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tapi negara-negara di dunia.

Persoalan tersebut dinilai menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak secara signifikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan juga diperkirakan dapat menimbulkan ganggungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi pada kemudian hari.

Merespons permasalahan tersebut, berbagai negara serta instansi nasional dan internasional berupaya untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satu kebijakan yang diusulkan dari sisi fiskal ialah menerapkan pajak lingkungan (environmental taxes).

Baca Juga: PPS Segera Berakhir! Ayo, Cek Informasi Selengkapnya di Perpajakan ID

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pajak lingkungan? Kemudian, bagaimana prinsip pemungutannya?

Definisi dan prinsip pemungutan pajak lingkungan dijawab tuntas dalam buku yang berjudul A Proposition for a Multilateral Carbon Tax Treaty. Ditulis oleh Tatiana Falcao, karya ini merupakan hasil penelitian disertasinya yang kemudian diterbitkan pada 2019.

Penelitian yang dilakukan penulis mengacu pada prinsip dan peraturan terkait dengan lingkungan yang berlaku secara internasional, seperti UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, dan the Paris Agreement.

Baca Juga: Segera Hadir! Versi Digital Buku Transfer Pricing DDTC Edisi Kedua

Penulis mengungkapkan berbagai negara dan organisasi internasional telah banyak memberikan definisi mengenai pajak lingkungan. Namun demikian, definisi yang diberikan tersebut hanya dengan menggunakan contoh untuk menjelaskan pajak lingkungan.

Definisi yang diberikan tersebut tidak dapat menggambarkan permasalahan dan tidak dapat menghubungkannya dengan materi perpajakan.

Menurut Falcao, definisi pajak lingkungan yang paling komprehensif diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut OECD, pajak lingkungan adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Baca Juga: DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

Pajak lingkungan tersebut, menurut OECD, dapat terbagi menjadi empat kategori, yakni pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya. Pajak lingkungan harus digunakan secara eksklusif untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat pemungutan pajak lingkungan harus berdasarkan tiga prinsip umum. Pertama, prinsip pencemar membayar (polluters pay principle). Prinsip ini pertama kali diusulkan pada 1970 oleh OECD. Pada dasarnya pandangan yang ditawarkan adalah pihak pencemar diwajibkan untuk memikul biaya yang diperlukan dalam rangka memperbaiki lingkungan.

Biaya yang dikeluarkan pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut dihitung berdasarkan pada barang dan/atau jasa yang menyebabkan pencemaran lingkungan selama proses produksi atau proses konsumsi dilakukan. Prinsip ini juga berpijak pada pemahaman bahwa kegiatan positif ataupun negatif terhadap lingkungan harus dihitung dengan matang.

Baca Juga: Pertimbangan dalam Mendesain Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Kedua, prinsip pencegahan (the prevention principle). Prinsip pencegahan ini diadopsi dari prinsip dasar hukum lingkungan yang berlaku secara internasional. Dalam prinsip ini, setiap negara harus mengetahui jenis kegiatan yang menghasilkan polusi dan menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negaranya sendiri dan negara lain.

Kemudian negara penghasil polusi harus melakukan upaya optimal untuk mencegah kerusakan lingkungan atas kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukannya.

Ketiga, prinsip kehati-hatian (the precautionary principle). Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip ketiga yang bertujuan untuk melakukan penanggulangan atas adanya kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Lagi, Artikel Pajak Profesional DDTC Masuk Publikasi Internasional

Prinsip ini berfokus pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan atas suatu aktivitas yang dilakukan masa sekarang. Prinsip kehati-hatian tersebut pertama kali dicetuskan dalam The World Charter for Nature dan diadopsi oleh PBB pada 1982.

Falcao menyatakan pada dasarnya permasalahan global membutuhkan solusi yang global. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pajak lingkungan perlu menjadi diskursus internasional dan melibatkan pemerintah negara, lembaga internasional, serta pengusaha.

Buku ini memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang saat ini sedang dihadapi. Buku yang diterbitkan IBFD ini cocok dibaca oleh para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan khususnya instansi pemerintah yang hendak menyusun kebijakan pajak atas lingkungan.

Baca Juga: DDTC Resmi Luncurkan Buku Digital Desain Sistem Perpajakan Indonesia

Nah tertarik membaca buku ini?. Silakan baca bukunya secara gratis di DDTC Library!*

Topik : buku, resensi buku, pajak lingkungan, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP