Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

A+
A-
2
A+
A-
2
Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Damas Dwi Anggoro.

MALANG, DDTCNews – Pemerintah melakukan beragam extraordinary actions untuk meredam dampak dari tekanan pandemi Covid-19. Salah satunya, terkait kebijakan perpajakan.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Damas Dwi Anggoro memandang extraordinary action tersebut diakomodir pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Beleid ini pun ikut mengatur tentang aspek perpajakan.

Belum berhenti di situ, pemerintah bersama parlemen juga sedang menggodok Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Baca Juga: Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

"KUP itu dimaknai dengan undang-undang atau hukum pajak formil. Sedangkan hukum pajak materiel adalah ada PPN dan PPh. Setelah keberhasilan UU Ciptaker, pemerintah ingin mengulang keberhasilannya dengan merancang peraturan,” kata Damas dalam Seminar Perpajakan Nasional 2021 FIA Universitas Brawijaya, berjudul Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi, Sabtu (25/9/2021).

Damas menjelaskan poin-poin rencana kebijakan pajak ke depan terbagi atas empat kelompok yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan cukai.

Dalam poin KUP, Damas menyoroti perlunya keselarasan antara RUU KUP dengan asas kepastian hukum. Adanya perbedaan ketentuan antara RUU KUP dan UU Cipta Kerja, menurutnya, justru akan memunculkan kerancuan dan ketidakpastian.

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

"Jika dalam RUU KUP terdapat ketentuan UU Cipta Kerja yang dihapus, mana yang akan dipakai oleh wajib pajak?" tanya Damas.

Dalam hal ini, kedua peraturan perundang-undangan tersebut berada pada level yang sama sehingga tidak dapat berlaku lex specialis derogat legi generali. Prinsip yang berlaku hanyalah lex superior derogat legi inferiori yang berarti hukum baru mengesampingkan hukum lama.

Damas menyarankan pemerintah dan parlemen yang tengah menyusun RUU KUP agar menuliskan secara eksplisit terkait ketentuan mana yang diutamakan. Hal ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum.

Baca Juga: UU HPP Sah, Ini Proyeksi Penerimaan Perpajakan dan Tax Ratio 2021-2025

Dalam poin KUP, Damas juga mengapresiasi pemerintah yang mulai fokus memberlakukan sanksi finansial ketimbang sanksi pidana atas pelanggaran pajak. Pada hakikatnya, sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir penegakan hukum pajak atau ultimum remedium.

"Saya setuju dengan pendapat Thuronyi yang menyatakan sanksi finansial akan menaikkan revenue sedangkan penjara hanya akan meningkatkan expenditure," ujarnya.

Berikutnya, dalam poin PPN, Damas menilai perluasan objek pajak atas jasa pendidikan, keuangan, kesehatan, dan lainnya merupakan unpopular policy. Damas menyatakan apabila perluasan ingin diberlakukan, pemerintah harus hati-hati menerapkannya.

Baca Juga: Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

"Walaupun di saat bersamaan ketika jasa-jasa tersebut dikenakan pajak nantinya akan ada mekanisme PK-PM. Namun, pada ujungnya yang menjadi end user yaitu masyarakat ini perlu diperhatikan," jelas Damas.

Dalam hal pemberian fasilitas PPN, Damas menyarankan agar pemerintah menjelaskan secara tuntas mana saja yang menjadi objek PPN dan mana yang tidak.

Selanjutnya berkaitan dengan pengenaan PPh. Daman menyampaikan sejumlah kebijakan baru seperti penambahan tax bracket, pengaturan kembali fringe benefits, General Anti Avoidance Rules (GAAR), penyesuaian insentif WP UKM, dan penerapan alternative minimum tax tidak banyak menimbulkan perdebatan.

Baca Juga: Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Terakhir pada poin cukai terdapat penambahan objek plastik dan pengenaan pajak karbon. Daman berpendapatan rencana penerapan pajak karbon memancing protes dari para pengusaha karena menyebabkan multiplier effect.

Damas mencontohkan saat pajak karbon dikenakan, harga keramik menjadi mahal. Kemudian, para developer yang menggunakan keramik juga ikut terdampak dan menaikkan harga properti. (vallencia/sap)

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan
Topik : kebijakan perpajakan, kebijakan pajak, kebijakan fiskal, aturan pajak, tax ratio, Universitas Brawijaya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:20 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

Senin, 11 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKF: UU HPP Bakal Dekatkan Kinerja Perpajakan ke Level Potensial

Senin, 11 Oktober 2021 | 15:25 WIB
UU HPP

UU HPP Berlaku, Tax Ratio Diprediksi Tembus 10% di 2025

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?