Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Membangun Pondasi Penerapan Pajak Kekayaan untuk HNWI

A+
A-
497
A+
A-
497
Membangun Pondasi Penerapan Pajak Kekayaan untuk HNWI

KETIMPANGAN kekayaan merupakan masalah akut yang mengganggu aspek sosial dan ekonomi suatu negara. Sebanyak 1% orang terkaya Indonesia menguasai 44,6% aset di Tanah Air (Credit Suisse Research, 2019).

Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan jumlah orang kaya naik sebesar 45%. Jumlahnya juga diprediksi akan terus naik hingga 110% pada 2025 (Frank, 2021). Namun, ironisnya, kemiskinan pada masa pandemi sekitar 10%, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan 2018 (BPS, 2022).

Dengan kondisi tersebut, upaya untuk memperkuat redistribusi pendapatan menjadi makin urgen. Upaya tersebut, salah satunya dilakukan dengan instrumen pajak. Pemungutan pajak dari orang kaya (high net worth individuals/HNWI) perlu didistribusikan dengan baik melalui belanja negara.

Pada Januari 2022, sekitar 100 orang terkaya di dunia menyatakan sudah saatnya bagi pemerintah mengambil lebih banyak uang—melalui pajak—dari mereka. Dalam surat terbuka ‘In Tax We Trust’, mereka meminta ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan ekstrem.

Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek untuk memajaki HNWI. Pasalnya, HNWI memiliki kompleksitas kepentingan bisnis, pembayaran pajak, risiko penghindaran pajak, serta pengaruh yang kuat terhadap integritas sistem perpajakan (OECD, 2009).

Terkait dengan penghasilan, pemerintah Indonesia telah berusaha menggali potensi pemajakan HNWI melalui skema pajak progresif. Baru-baru ini, melalui penerbitan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), layer PPh orang pribadi diubah dengan penambahan tarif tertinggi sebesar 35%.

Pada dasarnya, skema PPh progresif memperhatikan kemampuan pembayaran (ability to pay) dari wajib pajak. Makin banyaknya penghasilan yang didapat wajib pajak berkorelasi dengan makin tingginya tarif pajak yang berlaku.

Lantas, pertanyaannya, apakah HNWI sudah membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan kemampuan mereka? Apakah kebijakan yang telah dijalankan selama ini sudah cukup untuk menjaring pajak dari HNWI?

Cara mudah pengecekannya dilakukan dengan melihat data kontribusi HNWI di Indonesia yang dicerminkan dari penerimaan PPh Pasal 25/29 orang pribadi. Sayangnya, dalam rentang 2015-2020, penerimaan PPh Pasal 25/29 orang pribadi hanya sebesar 0,68% dari pendapatan negara.

Kecilnya kontribusi penerimaan pajak HNWI terhadap total pendapatan negara dikarenakan basis pemajakan segmen HNWI belum sepenuhnya terekspos sistem PPh di Tanah Air. Pada sisi lain, tax gap PPh orang pribadi di Indonesia juga masih tinggi. Artinya, penerimaan PPh belum optimal.

Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan belum optimalnya sistem PPh. Artinya masih ada celah (loopholes) dari sisi peraturan. Dengan mengeksploitasi celah itu, HNWI bisa memperkecil kewajiban perpajakan. Hal ini akan mendistorsi filosofi ability to pay.

Pajak Berbasis Kekayaan

UNTUK meningkatkan kontribusi HNWI dalam pendapatan negara, pemajakan berbasis kekayaan (wealth tax) tampaknya dapat dijadikan opsi. Wealth tax adalah pajak yang dikenakan pada kekayaan bersih individu atau nilai pasar dari total aset dikurangi dengan beberapa pengurang tertentu. (Saez,2020).

Dengan wealth tax, HNWI setidaknya dapat menyetorkan pajak minimum ke kas negara. Secara sederhana, wealth tax memiliki tujuan untuk memastikan HNWI dapat dikenai pajak sesuai dengan kemampuan pembayaran. Hal ini berpotensi menekan penghindaran pajak.

Di sisi lain, wealth tax juga akan berdampak pada upaya pengurangan ketimpangan kekayaan. Jika diterapkan, wealth tax berpotensi menghasilkan penerimaan cukup besar. Hal ini mengingat kekayaan gabungan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai US$162 miliar yang setara dengan Rp2.311 triliun (Forbes, 2022). Dengan tarif 1% saja, wealth tax dari 50 orang itu akan menyumbang Rp23 triliun.

Dalam menerapkan wealth tax, pemerintah perlu membangun pondasi kebijakan yang kuat. Pertama, pemerintah perlu membangun kerja sama antara otoritas pajak dan wajib pajak secara kooperatif, sehingga secara simultan memunculkan kepercayaan (trust) dari masyarakat.

Kedua, wealth tax harus mereduksi aspek pemajakan berganda (double taxation). Formula kebijakan dengan membuat threshold kekayaan bersih, deduction, dan tarif yang sangat rendah berpotensi mereduksi potensi double taxation pada skema wealth tax.

Ketiga, pemerintah perlu lembaga khusus untuk melaksanakan administrasi wealth tax dan menangani kasus pajak HNWI. Lembaga bertugas untuk mengeksplorasi terkait nilai pasar dari kekayaan HNWI secara presisi.

Dengan demikian, ketika terjadi pemeriksaan atas pengembalian wealth tax, DJP dapat melakukan cross-check melalui Lembaga tersebut. DJP bisa melihat kesesuaian jumlah pengembalian pajak dengan nilai pasar kekayaan HNWI yang telah dieksplorasi.

Terakhir, pembangunan basis data yang kuat untuk mengoptimalkan wealth tax. Hal ini dilakukan karena pada umumnya penghasilan HNWI berasal dari passive income dalam ruang lingkup global. Dengan basis data yang kuat, fiskus bisa mudah menilai kekayaan bersih HNWI secara akurat.

Dengan berbagai pondasi tersebut, pemerintah telah berinvestasi untuk menyeimbangkan kembali ketimpangan redistribusi kekayaan. Wealth tax pada dasarnya akan terkait dengan progresivitas untuk HNWI karena karakter mereka ‘hard to tax’.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2022. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2022, pajak orang kaya, HWI, HNWI, pajak kekayaan, wealth tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Iqbal Nurrasyid

Rabu, 26 Oktober 2022 | 15:33 WIB
Keren banget adek satu ini 😭
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 15:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Target Pajak 2023 Naik, DJP Fokus Ekstensifikasi dan Awasi WP Kaya

Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Meracik Kebijakan Pajak yang Tetap Menarik bagi Orang Kaya

Selasa, 27 September 2022 | 11:51 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mewacanakan Pengenaan Pajak Properti yang Menganggur

Senin, 26 September 2022 | 16:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Menggagas Penerapan Pajak Perayaan sebagai Solusi Masalah Kesenjangan

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP