DDTC PODTAX

Memajaki Orang Kaya, Solusi Krisis?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
Memajaki Orang Kaya, Solusi Krisis?

BELUM optimalnya kinerja penerimaan dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan masih menjadi tantangan hingga saat ini. Kondisi ini juga menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak Indonesia.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah mengakui kepatuhan wajib pajak yang rendah akan terus menghambat target penerimaan. Tax ratio Indonesia yang relatif rendah ketimbang negara lain mengindikasikan masih ada compliance gap dan policy gap dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Baca Juga:
Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Oleh karena itu, salah satu fokus pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan high net worth individual (HNWI).

Terkait HNWI –yang masuk dalam kelompok wajib pajak orang pribadi nonkaryawan–, belakangan marak wacana atau usulan mengenai pengenaan pajak tambahan. Dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19, pengenaan pajak ini dinilai akan menjadi burden sharing. Namun, apakah ini bisa menjadi solusi di Indonesia?

Pada episode kesepuluh DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi bersama dengan Dosen PKN STAN Kristian Agung P. Mereka berdiskusi seputar penerapan pajak atas HNWI sebagai langkah mengatasi krisis ekonomi. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 September 2020 | 11:51 WIB

Postax DDTC memang selalu mudah dimengerti dan berisi berita-berita yang up to date. Di negara berkembang, pajak orang pribadi memiliki kontribusi yang tinggi dalam pemasukan sektor perpajakan. dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, semoga indonesia juga dapat mengikuti jejak tersebut.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?