Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Memajaki Keuntungan dalam Ekonomi Global, Bagaimana Idealnya?

A+
A-
4
A+
A-
4
Memajaki Keuntungan dalam Ekonomi Global, Bagaimana Idealnya?

PERKEMBANGAN digital dalam perekonomian secara global memunculkan model bisnis baru yang makin beragam dan adaptif seperti marketplace, iklan, retail, model berlangganan, dan sebagainya dalam meraup keuntungan di berbagai negara tanpa harus hadir secara fisik.

Lantas, bagaimana pemajakan atas keuntungan perusahaan dengan model bisnis tersebut? Seperti apa skema pemajakan yang ideal atas keuntungan dari aktivitas bisnis antaryurisdiksi? Nah, buku berjudul “Taxing Profit in A Global Economy” ini menawarkan jawabannya.

Saat ini, diskursus mengenai peralihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah serta alokasi hak pemajakan setiap negara terhadap keuntungan ekonomi digital tengah menjadi salah satu isu sentral dalam sistem pajak global.

Baca Juga: Setoran Pajak Properti Vatikan Tembus Rp120 Miliar Tahun Lalu

Salah satu inisiatif internasional dalam mengantisipasi persoalan tersebut dituangkan ke dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Saat ini, proyek tersebut tengah berjalan dan diharapkan dapat mencegah berbagai praktik penghindaran pajak.

Namun, berbagai kalangan berpendapat proyek itu belum berhasil manjawab persoalan fundamental mengenai sistem pemajakan terhadap keuntungan dari perusahaan multinasional, khususnya mengenai penentuan di mana pengenaan pajak dilakukan dan besarannya.

Untuk itu, buku yang ditulis oleh Michael P. Devereux dan beberapa ekonom lainnya ini mengadopsi pendekatan yang berbeda, yaitu dengan meneropong prinsip fundamental dalam menghasilkan sistem pajak internasional yang sesuai pada konteks kontemporer.

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Sebelum masuk pada desain pengaturan, buku tersebut terlebih dahulu menganalisis beberapa permasalahan fundamental terkait dengan prinsip dan praktik pemajakan atas keuntungan serta alokasi hak perpajakan antaryurisdiksi.

Beberapa di antaranya adalah mengenai definisi dari keuntungan sebagai basis pemajakan, kriteria, dan prinsip yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak, justifikasi pemajakan, serta opsi-opsi pemajakan bagi pemilik bisnis.

Buku ini juga menyarankan sistem pemajakan keuntungan perusahaan multinasional perlu memenuhi lima kriteria utama yaitu efisiensi ekonomi, isu keadilan, ketahanan dari modus penghindaran pajak, kemudahan administrasi, serta desain insentif yang kompatibel.

Baca Juga: Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Selanjutnya, evaluasi rezim dalam praktik pemajakan penghasilan pada konteks internasional juga tak luput menjadi pembahasan. Dari hasil evaluasi, para penulis mendapati sistem pajak atas keuntungan masih belum mencerminkan lima kriteria utama yang dianjurkan.

Di sisi lain, persaingan pajak antarnegara juga terus menekan tarif pajak efektif sehingga mengancam kelangsungan sistem pajak dalam jangka panjang. Ancaman lain juga datang dari tren pengalihan keuntungan antarnegara yang modusnya semakin sulit diprediksi.

Dalam menanggapi problematika tersebut, berbagai opsi reformasi telah dipertimbangkan dan dibahas secara luas, mulai dari yang membutuhkan perubahan marjinal sampai dengan bentuk reformasi yang sistematis.

Baca Juga: Ketentuan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan

Salah satu opsi kebijakan yang dieksplorasi adalah mengenai alokasi hak dalam pengenaan pajak atas keuntungan. Buku terbitan Oxford University ini menyebutkan beberapa opsi antara lain pemajakan di negara asal, negara domisili bisnis dan pemilik manfaat, atau negara tujuan.

Selain itu, buku yang diterbitkan pada 2021 ini menawarkan dua alternatif rezim dalam pemajakan atas keuntungan perusahaan multinasional yaitu sistem Residual Profit Split dan Destination Based Cash-Flow Tax.

Secara umum, kedua rezim tersebut merupakan bentuk reformasi yang koheren, komprehensif, serta mencerminkan lima kriteria utama yang perlu dipenuhi dalam pemajakan atas keuntungan di era ekonomi global. Penasaran dengan deskripsi dan fitur dari kedua alternatif rezim tersebut? Silakan Anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 Juni 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PPh
Senin, 21 Juni 2021 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 Juni 2021 | 16:30 WIB
WALES
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH