Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Memahami Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

A+
A-
2
A+
A-
2
Memahami Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

Iustrasi (shutterstock.com)

BAGI orang-orang yang begelut di dunia investasi, istilah capital gains atau keuntungan modal pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Capital gains secara umum dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal (investasi atau real estate) di mana harga jual melebihi harga pembelian investasi.

Berbagai negara di dunia ada yang mengenakan pajak atas capital gains, atau yang lebih dikenal dengan capital gains tax dengan mengenakan pajak atas keuntungan nilai aset setiap periode tertentu, meskipun aset tersebut tidak dijual. Namun ada pula negara yang tidak menerapkan konsep tersebut.

Misalnya, di Indonesia, kenaikan nilai aset baru dipajaki apabila aset tersebut dialihkan dan pengenaannya bersifat final, serta dikenakan atas nilai akhirnya saja, tidak dihitung berdasarkan selisih nilai perolehan aset dan nilai jualnya. Sistem tersebut berbeda dengan konsep capital gains tax yang diterapkan di berbagai negara. Untuk itu, sangat penting untuk memahami terminologi capital gains itu sendiri.

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

Terminologi capital gains hanya ditemukan satu kali saja dalam OECD Model dan UN Model, yaitu dalam judul Pasal 13. Terminologi capital gains juga tidak digunakan dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Pasal 13 OECD Model dan UN Model.

Adapun terminologi yang digunakan dalam ayat-ayat dari Pasal 13 OECD Model dan UN Model adalah gains dari pengalihan harta. Lebih lanjut, terminologi capital gains juga tidak didefinisikan dalam OECD Commentary dan UN Commentary (Li & Avella, 2014).

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Pada dasarnya, permasalahan definisi capital gains tidak dapat dilepaskan dari konsep penghasilan dan hubungan antara pemajakan atas penghasilan (taxation of income) dan pemajakan atas modal (taxation of capital). Hubungan antara konsep penghasilan dan capital gains dapat ditelusuri pada perkembangan konsep penghasilan di akhir abad 19 (Lang, 2005).

Ketika itu, terdapat dua kategori utama konsep penghasilan. Pertama, teori Schanz-Haig-Simon yang mengartikan penghasilan sebagai ‘the net accretion of one’s economic power between two points of time’. Dalam pendekatan ini, capital gains akan diperlakukan sebagai penghasilan normal (ordinary income).

Kedua, source theories, di mana penghasilan diperlakukan layaknya ‘buah’ dari suatu ‘pohon’ (income as fruits of capital assets). Perlu diperhatikan, penghasilan dalam source theories ini hanya mencakup penghasilan yang berasal dari suatu sumber dan tidaktermasuk keuntungan dari penjualan sumber itu sendiri. Karena itu, penghasilan yang diperoleh dari penjualan ‘buah’ dikenakan pajak, tetapi capital gain yang berasal dari penjualan ‘pohon’ tidak dikenakan pajak (income and tree doctrine).

Baca Juga: Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Dua pendekatan yang berbeda ini menimbulkan perbedaan definisi penghasilan (income) dan keuntungan (gains) serta cara pemajakannya di berbagai negara. Perbedaan konsep income dan gains serta cara pemajakan atas capital gains di berbagai negara menyebabkan tidak adanya konsensus internasional mengenai definisi capital gains. Tidak adanya konsensus internasional mengenai definisi capital gains juga dipengaruhi oleh perbedaan di berbagai negara terkait definisi capital assets dan perbedaan sistem pajak penghasilan antara global system dan schedular system.

Menurut Simontacchi (2017), definisi capital gains dalam P3B bergantung pada definisi penghasilan dalam ketentuan domestik negara pihak dalam P3B dan sistem pajak yang dipilih oleh negara tersebut untuk memajaki capital gains. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 1 OECD Commentary atas Pasal 13, perbedaan perlakuan pajak atas capital gains di beberapa negara anggota OECD juga menyebabkan OECD Model tidak mengatur definisi capital gains.

Di beberapa negara, capital gains tidak dianggap sebagai ordinary income. Sementara itu, di negara lainnya, capital gains yang diperoleh suatu badan usaha dikenakan pajak, sementara capital gains yang diperoleh orang pribadi di luar aktivitasnya melakukan usaha tidak dikenakan pajak (OECD, 2006). Perbedaan definisi dan perlakuan pajak atas capital gains di berbagai negara inimenyebabkan OECD dan UN tidak mengatur definisi capital gains, baik dalam model P3B maupun Commentary-nya.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Apabila melihat struktur OECD Model dan UN Model, pasal pemajakan atas capital gains termasuk dalam pasal substantif pemajakan atas penghasilan maka dapat dikatakan bahwa OECD Model dan UN Model menganggap pemajakan atas capital gainstermasuk dalam kategori pemajakan atas penghasilan, bukan termasuk pemajakan atas modal.

OECD Model dan UN Model juga tidak mengatur secara spesifik bagaimana cara menghitung gains, apakah berbasis netto ataugross. Ketentuan perhitungan gains dikembalikan kepada ketentuan domestik. Namun, Paragraf 12 OECD Commentary atas Pasal 13 menyarankan agar basis pemajakan atas gains adalah netto, yaitu dengan cara mengurangkan biaya dari harga penjualan.*

* Penjelasan secara komprehensif mengenai capital gains dapat dibaca dalam buku 'Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi' terbitan DDTC, 2017.

Baca Juga: Apa Itu Amortisasi?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, capital gains, capital gains tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

Senin, 09 Mei 2022 | 15:02 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK

Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya