Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Memahami Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

A+
A-
2
A+
A-
2
Memahami Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

Iustrasi (shutterstock.com)

BAGI orang-orang yang begelut di dunia investasi, istilah capital gains atau keuntungan modal pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Capital gains secara umum dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal (investasi atau real estate) di mana harga jual melebihi harga pembelian investasi.

Berbagai negara di dunia ada yang mengenakan pajak atas capital gains, atau yang lebih dikenal dengan capital gains tax dengan mengenakan pajak atas keuntungan nilai aset setiap periode tertentu, meskipun aset tersebut tidak dijual. Namun ada pula negara yang tidak menerapkan konsep tersebut.

Misalnya, di Indonesia, kenaikan nilai aset baru dipajaki apabila aset tersebut dialihkan dan pengenaannya bersifat final, serta dikenakan atas nilai akhirnya saja, tidak dihitung berdasarkan selisih nilai perolehan aset dan nilai jualnya. Sistem tersebut berbeda dengan konsep capital gains tax yang diterapkan di berbagai negara. Untuk itu, sangat penting untuk memahami terminologi capital gains itu sendiri.

Baca Juga: Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

Terminologi capital gains hanya ditemukan satu kali saja dalam OECD Model dan UN Model, yaitu dalam judul Pasal 13. Terminologi capital gains juga tidak digunakan dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Pasal 13 OECD Model dan UN Model.

Adapun terminologi yang digunakan dalam ayat-ayat dari Pasal 13 OECD Model dan UN Model adalah gains dari pengalihan harta. Lebih lanjut, terminologi capital gains juga tidak didefinisikan dalam OECD Commentary dan UN Commentary (Li & Avella, 2014).

Baca Juga: Apa Itu Pink Tax?

Pada dasarnya, permasalahan definisi capital gains tidak dapat dilepaskan dari konsep penghasilan dan hubungan antara pemajakan atas penghasilan (taxation of income) dan pemajakan atas modal (taxation of capital). Hubungan antara konsep penghasilan dan capital gains dapat ditelusuri pada perkembangan konsep penghasilan di akhir abad 19 (Lang, 2005).

Ketika itu, terdapat dua kategori utama konsep penghasilan. Pertama, teori Schanz-Haig-Simon yang mengartikan penghasilan sebagai ‘the net accretion of one’s economic power between two points of time’. Dalam pendekatan ini, capital gains akan diperlakukan sebagai penghasilan normal (ordinary income).

Kedua, source theories, di mana penghasilan diperlakukan layaknya ‘buah’ dari suatu ‘pohon’ (income as fruits of capital assets). Perlu diperhatikan, penghasilan dalam source theories ini hanya mencakup penghasilan yang berasal dari suatu sumber dan tidaktermasuk keuntungan dari penjualan sumber itu sendiri. Karena itu, penghasilan yang diperoleh dari penjualan ‘buah’ dikenakan pajak, tetapi capital gain yang berasal dari penjualan ‘pohon’ tidak dikenakan pajak (income and tree doctrine).

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Dua pendekatan yang berbeda ini menimbulkan perbedaan definisi penghasilan (income) dan keuntungan (gains) serta cara pemajakannya di berbagai negara. Perbedaan konsep income dan gains serta cara pemajakan atas capital gains di berbagai negara menyebabkan tidak adanya konsensus internasional mengenai definisi capital gains. Tidak adanya konsensus internasional mengenai definisi capital gains juga dipengaruhi oleh perbedaan di berbagai negara terkait definisi capital assets dan perbedaan sistem pajak penghasilan antara global system dan schedular system.

Menurut Simontacchi (2017), definisi capital gains dalam P3B bergantung pada definisi penghasilan dalam ketentuan domestik negara pihak dalam P3B dan sistem pajak yang dipilih oleh negara tersebut untuk memajaki capital gains. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 1 OECD Commentary atas Pasal 13, perbedaan perlakuan pajak atas capital gains di beberapa negara anggota OECD juga menyebabkan OECD Model tidak mengatur definisi capital gains.

Di beberapa negara, capital gains tidak dianggap sebagai ordinary income. Sementara itu, di negara lainnya, capital gains yang diperoleh suatu badan usaha dikenakan pajak, sementara capital gains yang diperoleh orang pribadi di luar aktivitasnya melakukan usaha tidak dikenakan pajak (OECD, 2006). Perbedaan definisi dan perlakuan pajak atas capital gains di berbagai negara inimenyebabkan OECD dan UN tidak mengatur definisi capital gains, baik dalam model P3B maupun Commentary-nya.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Apabila melihat struktur OECD Model dan UN Model, pasal pemajakan atas capital gains termasuk dalam pasal substantif pemajakan atas penghasilan maka dapat dikatakan bahwa OECD Model dan UN Model menganggap pemajakan atas capital gainstermasuk dalam kategori pemajakan atas penghasilan, bukan termasuk pemajakan atas modal.

OECD Model dan UN Model juga tidak mengatur secara spesifik bagaimana cara menghitung gains, apakah berbasis netto ataugross. Ketentuan perhitungan gains dikembalikan kepada ketentuan domestik. Namun, Paragraf 12 OECD Commentary atas Pasal 13 menyarankan agar basis pemajakan atas gains adalah netto, yaitu dengan cara mengurangkan biaya dari harga penjualan.*

* Penjelasan secara komprehensif mengenai capital gains dapat dibaca dalam buku 'Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi' terbitan DDTC, 2017.

Baca Juga: Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Topik : kamus pajak, capital gains, capital gains tax

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 14 Juni 2021 | 18:51 WIB
KAMUS PPh

Apa Itu Stelsel Akrual dan Stelsel Kas?

Jum'at, 11 Juni 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu SKT PBB?

Rabu, 09 Juni 2021 | 17:10 WIB
KAMUS PPN

Apa Itu Tarif Efektif dalam PPN?

Senin, 07 Juni 2021 | 18:56 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN?

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:12 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Bulan Ini, Ada Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:02 WIB
AGENDA PAJAK

Kupas Tuntas PPN Sembako, Ikuti Webinar Ini Gratis