Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Memahami Arti Repatriasi Harta

A+
A-
1
A+
A-
1
Memahami Arti Repatriasi Harta

KATA repatriasi menjadi ramai dibahas seiring dengan bergulirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah. Lantas, bagaimana definisi repatriasi dalam dunia perpajakan.

Secara harfiah, kata repatriasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya). Nah, dalam konteks pajak, bagaimana definisi repatriasi dalam program pengampunan pajak.

Rujukan definisi repatriasi dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak sama sekali tidak disebutkan. Hal yang sama juga dalam batang tubuh aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Istilah repatriasi baru ada pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK No 118/PMK.03/2016 dalam bentuk formulir surat pernyataan harta bersih yang berada di luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Berbagai literatur mengungkapkan bahwa repatriasi dalam konteks pengampunan pajak adalah kembalinya harta warga negara yang diparkir di luar negeri.

Oleh sebab itu, dalam konteks perpajakan Indonesia, pengertian repatriasi harta adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah NKRI.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Jadi dapat diidentifikasi bahwa harta repatriasi beragam jenisnya. Bentuk dari harta dan aset dapat berupa rekening tabungan, properti (rumah dan tanah), kendaraan bermotor, uang tunai, surat beharga, logam mulia dan lain sebagainya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sendiri punya aturan main terkait repatriasi harta dalam periode pengampunan pajak. Untuk tarif pajaknya dibagi kedalam tiga periode yakni; 4% untuk periode I, 6% untuk periode II dan 10% untuk periode III.

Ditjen Pajak juga punya serangkaian syarat pasca WNI memulangkan hartanya kembali ke dalam negeri. Otoritas pajak itu mensyaratkan harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

Baca Juga: Apa Itu Tarif Ad Valorem?
  • Surat berharga Negara Republik Indonesia;
  • Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  • Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  • Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  • Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  • Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
  • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
  • Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin krusial lainnya adalah harta yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan pengampunan pajak.

Hal ini bertujuann agar dana yang dialihkan tersebut dapat diinvestasikan di dalam negeri dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan.*

Baca Juga: Apa Itu SPPT dan SKP PBB?
Topik : kamus pajak, repatriasi, pengampunan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 04 September 2020 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 26 Agustus 2020 | 19:07 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG