Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mayoritas WP Bakal Bebas dari Pajak Solidaritas

1
1

Ilustrasi runtuhnya tembok Berlin, 1989. (foto: AFP

FRANKFURT, DDTCNews – Pemerintah Jerman berencana untuk mengurangi secara drastis pajak solidaritas (solidarity tax) yang telah diterapkan sejak tiga dekade lalu untuk membiayai reunifikasi Jerman.

Menteri Keuangan Olaf Scholz mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pada Jumat pekan lalu, untuk mendapat persetujuan dari kementerian lain. RUU tersebut akan membuat 90% wajib pajak benar-benar terbebas dari pajak solidaritas terhitung mulai 2021.

“Ini juga merupakan kontribusi bagi ekspansi ekonomi di Jerman. Kami tahu ekonomi agak lemah,” kata Scholz, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Pajak Daging Diusulkan Naik untuk Jaga Iklim, Apa Hubungannya?

Pengurangan pajak solidaritas tersebut ditujukan untuk membantu warga dengan pendapatan kecil dan menengah. Namun, selain membebaskan 90% wajib pajak menengah ke bawah, pemerintah juga memberikan pengurangan terhadap 6,5% wajib pajak kaya.

Lebih lanjut, pajak ini menyumbang pendapatan pada negara senilai 18,9 miliar euro (sekitar Rp300,9 triliun) pada 2018. Oleh karena itu, pengurangan akan membuat pendapatan turun sekitar 10 miliar euro (sekitar Rp159,2 triliun) pada anggaran umum 2021.

Selanjutnya, pendapatan pada 2024 juga akan berkurang senilai 12 miliar euro (sekitar Rp191,1 triliun). Namun, masih terdapat penghasilan yang diperoleh dari pajak ini. Sebab, wajib pajak kaya yang jumlahnya sekitar 10% dari total wajib pajak akan tetap membayar pajak solidaritas ini.

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak Mobil Listrik Diperpanjang

Dilansir dari bloomberg.com, pengurangan pajak solidaritas adalah bagian dari perjanjian koalisi yang disusun setelah pemilihan parlemen pada 2017. Pajak solidaritas memberikan beban tambahan sebesar 5,5% pada pajak penghasilan baik untuk orang pribadi maupun perusahaan.

Pajak ini pertama kali diperkenalkan pada 1991 untuk membantu menutupi biaya reunifikasi dan berinvestasi dalam infrastruktur di bekas Jerman Timur. Pajak ini awalnya dimaksudkan sebagai tindakan sementara, tetapi dibuat permanen sejak 1995. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Salah Satu Bos Deutsche Bank Jadi Target Penyelidikan Pajak, Ada Apa?

“Ini juga merupakan kontribusi bagi ekspansi ekonomi di Jerman. Kami tahu ekonomi agak lemah,” kata Scholz, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Pajak Daging Diusulkan Naik untuk Jaga Iklim, Apa Hubungannya?

Pengurangan pajak solidaritas tersebut ditujukan untuk membantu warga dengan pendapatan kecil dan menengah. Namun, selain membebaskan 90% wajib pajak menengah ke bawah, pemerintah juga memberikan pengurangan terhadap 6,5% wajib pajak kaya.

Lebih lanjut, pajak ini menyumbang pendapatan pada negara senilai 18,9 miliar euro (sekitar Rp300,9 triliun) pada 2018. Oleh karena itu, pengurangan akan membuat pendapatan turun sekitar 10 miliar euro (sekitar Rp159,2 triliun) pada anggaran umum 2021.

Selanjutnya, pendapatan pada 2024 juga akan berkurang senilai 12 miliar euro (sekitar Rp191,1 triliun). Namun, masih terdapat penghasilan yang diperoleh dari pajak ini. Sebab, wajib pajak kaya yang jumlahnya sekitar 10% dari total wajib pajak akan tetap membayar pajak solidaritas ini.

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak Mobil Listrik Diperpanjang

Dilansir dari bloomberg.com, pengurangan pajak solidaritas adalah bagian dari perjanjian koalisi yang disusun setelah pemilihan parlemen pada 2017. Pajak solidaritas memberikan beban tambahan sebesar 5,5% pada pajak penghasilan baik untuk orang pribadi maupun perusahaan.

Pajak ini pertama kali diperkenalkan pada 1991 untuk membantu menutupi biaya reunifikasi dan berinvestasi dalam infrastruktur di bekas Jerman Timur. Pajak ini awalnya dimaksudkan sebagai tindakan sementara, tetapi dibuat permanen sejak 1995. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Salah Satu Bos Deutsche Bank Jadi Target Penyelidikan Pajak, Ada Apa?
Topik : pajak solidaritas, solidarity tax, Jerman
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA