Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Mau Berinvestasi? BKPM dan Polri Garansi Keamanannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Mau Berinvestasi? BKPM dan Polri Garansi Keamanannya

(foto: BKPM)

AMBON, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjamin keamanan investor dalam membenamkan modal ke Tanah Air.

Staf Khusus Kepala BKPM Rohalim Boy Sangadji menyampaikan sesuai arahan Presiden Jokowi, investor asing dan investor bermodal besar yang datang ke daerah agar bermitra dengan pengusaha lokal serta mendorong segera terealisasinya minat-minat investasi tersebut.

“Sebenarnya memiliki partner lokal ini pun bisa lebih menjamin keamanan berinvestasi karena partner lokal lebih tahu dengan daerahnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Meningkatkan Efektivitas Insentif Pajak Temporer untuk Tarik Investasi

Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan realisasi investasi menjadi wujud nyata komitmen BKPM. Satgas harus dapat memberikan solusi bagi hambatan investasi yang mengganggu keamanan investasi, seperti tata ruang, izin lokasi, dan peraturan yang tumpang tindih.

Direktur Wilayah IV, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Yos Harmen mengatakan jenis-jenis isu investasi yang ada antara lain lahan/RTRW, perizinan daerah dan pusat yang tidak sejalan, infrastruktur, sengketa antar investor, ketenagakerjaan, dan premanisme/ gangguan keamanan.

Hingga saat ini, BKPM terus melakukan sosialisasi pedoman kerja untuk mengupayakan perlindungan dan keamanan investasi bagi dunia usaha. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman antara BKPM dan Polri pada 2016.

Baca Juga: Ini 2 Jurus BKPM Amankan Realisasi Investasi

Acara sosialisasi di Maluku sekaligus menutup dari rangkaian 7 sosialisasi di kota-kota besar seluruh Indonesia. Lutfi Rumba, mewakili Gubernur Provinsi Maluku menyatakan peningkatan suasana kondusif untuk menjamin investasi dan pengembangan pariwisata merupakan fokus RPJMD Maluku.

“Investasi menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan tenaga kerja, baik PMA maupun PMDN. Anggaran dari pemerintah pusat masih kurang untuk mengembangkan wilayah Maluku. Oleh karena itu, kami harap investasi di Maluku menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Bentuk kerjasama antara BKPM dan Polri yang sudah berjalan sejak Nota Kesepahaman antara lain penyediaan official in charge untuk pertukaran informasi dan data, penyusunan langkah bersama untuk pengamanan, serta penyelenggaraan forum diskusi secara rutin.

Baca Juga: Investasi Asal Singapura Bisa Naik Signifikan, Ini Penjelasan BKPM

Selain itu, PoIri juga sudah menyediakan person in charge di BKPM untuk memfasilitasi pelayanan perizinan berusaha di bidang usaha yang berada di bawah kewenangan Polri. (kaw)

Topik : investasi, BKPM, perizinan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:00 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:05 WIB
KERJA SAMA BILATERAL
Senin, 24 Februari 2020 | 19:22 WIB
KEMUDAHAN BERUSAHA
Senin, 24 Februari 2020 | 18:10 WIB
INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH