TAX AMNESTY

Masih Banyak UMKM Belum Melek Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
Masih Banyak UMKM Belum Melek Pajak Paparan DJP dalam sosialiasi kick-off tax amnesty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/11). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Balai Kota DKI Jakarta. Mengingat, masih ada pelaku UMKM yang belum terjaring, bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Staff Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan wajib pajak harus diberikan edukasi perpajakan. Bagi yang belum memiliki NPWP, segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP jika ingin berpartisipasi di tax amnesty.

“Dalam acara ini saja ternyata masih ditemui pelaku UMKM yang sudah punya NPWP tapi belum benar melaporkan SPT, ” ungkapnya di Jakarta, Senin (14/11).

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Menurut Suryo, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program tax amnesty dan perpajakan pada umumnya menjadi salah satu sebab rendahnya kontribusi dalam membangun negara dari sektor perpajakan.

“Baik suka maupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, pajak tetap harus dibayarkan karena pajak itu kewajiban warga negara,” tuturnya.

Suryo melanjutkan segala bentuk kesalahan perpajakan, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana bisa dihapuskan melalui keikutsertaan warga negara pada program tax amnesty. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Senin, 22 April 2024 | 08:25 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M

Minggu, 21 April 2024 | 08:30 WIB KP2KP PINRANG

Edukasi Bendahara soal TER PPh 21, Fiskus: Tak Ada Beban Pajak Baru

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara