KPP MADYA GRESIK

Lunasi Utang Pajak, 2 Sepeda Motor Milik WP Akhirnya Dilelang KPP Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Maret 2022 | 17:00 WIB
Lunasi Utang Pajak, 2 Sepeda Motor Milik WP Akhirnya Dilelang KPP Ini

Ilustrasi.

GRESIK, DDTCNews – KPP Madya Gresik telah melelang barang sitaan pajak berupa dua unit sepeda motor, yaitu satu unit sepeda motor milik wajib pajak VF dan satu unit sepeda motor milik wajib pajak PT AG pada 25 Februari 2022.

Proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya ini dipimpin Pejabat Lelang Widara Linggar Putri dan dihadiri Kasi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Gresik serta Juru Sita Pajak Negara (JSPN) sebagai saksi.

Lelang tersebut dilaksanakan secara daring di www.lelang.go.id dengan closed bidding. Berdasarkan pelaksanaan lelang, kedua sepeda motor tersebut berhasil terjual di atas harga limit kepada pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Setelah pemenang lelang melunasi harga lelang dan biaya lelang, pemenang lelang dapat mengambil objek lelang tersebut di KPP Madya Gresik. Hasil dari lelang akan digunakan untuk pembayaran utang pajak dan biaya penagihan wajib pajak tersebut.

Merujuk pada UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya setelah dilakukan penyitaan, barang sitaan tersebut akan dilelang.

Sebelum dilelang, KPP akan menerbitkan pengumuman lelang terlebih dahulu. Sebelumnya, KPP telah melakukan pengumuman lelang melalui surat nomor PENG-1/WPJ.24/KP.17/2022 dan PENG-2/WPJ.24/KP.17/2022.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP).

Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara