Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Ilustrasi. oto udara pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/6/2021).  ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

JAKARTA, DDTCNews – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan pendanaan pembebasan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp13,4 triliun hingga akhir Juli 2021.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan lembaganya akan terus melakukan berbagai upaya dan sinergi untuk percepatan proses pendanaan. Menurutnya, pembayaran dana pembebasan lahan tetap dilaksanakan bahkan di tengah masa pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19.

"Hal ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan terhadap percepatan perwujudan infrastruktur PSN dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Rilis PMK Baru Pemberian Jaminan Proyek Strategis Nasional

Basuki mengatakan nilai pendanaan yang senilai Rp13,4 triliun tersebut kebanyakan untuk jalan tol senilai Rp11,0 triliun dan bendungan sebesar Rp1,7 triliun.

Jalan Tol Cisumdawu dan Trans-Sumatra menjadi proyek dengan serapan pendanaan tertinggi di sektor jalan tol. Sementara di proyek non-tol, Bendungan Bener di Jawa Tengah dan Bendungan Karian di Banten menjadi proyek dengan serapan tertinggi tahun ini.

Basuki menjelaskan sejak 2016, dana yang telah dibayarkan LMAN untuk pembebasan lahan pembangunan PSN telah mencapai Rp80,2 triliun. Dari angka tersebut, serapan terbesar juga terjadi pada sektor jalan tol, yakni Rp70,9 triliun.

Baca Juga: Kawal Proyek Nasional, BPKP Buat Model Pengawasan APIP di Daerah

Menurutnya, kinerja pendanaan lahan telah mendorong beroperasinya 1.415 kilometer jalan tol baru, 1 pelabuhan, dan 2 bendungan. Menurutnya, pendanaan oleh LMAN masih akan terus berlanjut untuk mendukung proyek-proyek nasional.

Misalnya, selama pandemi Covid 19, pembayaran dana ganti rugi pembebasan lahan tercatat telah mencapai Rp31,2 triliun. Selain untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, dana pembebasan lahan juga bermanfaat bagi masyarakat penerima untuk meningkatkan daya beli.

“Yang berimplikasi pada pergerakan ekonomi dan menopang kehidupan ekonomi sosial di masa pembatasan mobilitas masyarakat," imbuh Basuki. (kaw)

Baca Juga: Dikurangi, PSN 2021 Jadi 201 Proyek dan 10 Program

Topik : LMAN, pembebasan lahan, proyek strategis nasional, LMAN, jalan tol, bendungan

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah