Menyeimbangkan antara Tujuan Pemulihan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

Selasa, 29 September 2020 | 09.09 WIB

Ukuran Teks

ARTIKEL dengan judul Indonesia’s DGT attempts to stay balanced amid economic recovery merupakan salah satu artikel menarik yang mengulas isu-isu seputar kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan penerimaan pajak dalam masa pandemi Covid-19.

Artikel yang dimuat dalam International Tax Review dan menjadi bagian dalam Special Focus Indonesia (1st edition). Artikel ini ditulis oleh dua profesional pajak yang juga merupakan partner di DDTC, yaitu David Hamzah Damian selaku Partner on Tax Compliance & Litigation Services DDTC dan Romi Irawan selaku Partner of Transfer Pricing Services DDTC. Pengalaman penulis dalam bidang perpajakan baik sebagai praktisi maupun akademisi menjadi indikasi awal mengenai kualitas dari artikel ini.

Artikel ini dimulai dengan informasi mengenai bagaimana Pemerintah mengelola APBN terkait target penerimaan pajak dan insentif pajak yang bertujuan untuk pemberian bantuan terhadap pihak-pihak yang terdampak pandemi.

Kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh DJP juga diseimbangkan dengan isu bagaimana menjaga penerimaan pajak serta menjaga kapasitas DJP dalam menghadapi kemungkinan tingginya pemeriksaan pajak rutin lebih bayar di tahun 2021. Data-data terkait kinerja serta kapasitas DJP terkait pemeriksaan pajak dan penyelesaian sengketa juga dibahas.

Penulis dalam artikel ini turut menganalisis kebijakan dan pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah dan DJP pada khususnya, pada saat pra pandemi dan selama pandemi. Penulis juga membahas apa yang perlu dipertimbangkan terkait kebijakan dan pendekatan yang akan dilakukan pasca pandemi nantinya.

Artikel disusun dengan sangat komprehensif oleh penulis. Ini terlihat dari isi artikel yang membahas mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan selama pandemi, kebijakan-kebijakan terkait pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan pajak sebelum masa pandemi. Serta, diperbandingkan dengan kebijakan selama masa pandemi, masalah sengketa pajak yang selama ini dihadapi pemerintah (fiskus) dan wajib pajak, pengaruh pandemi pada praktik transfer pricing, dan artikel ditutup dengan outlook kebijakan pasca pandemi.