Berita
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Lima Tahun Berturut-turut, BPJS Kesehatan Defisit Triliun Rupiah

A+
A-
0
A+
A-
0
Lima Tahun Berturut-turut, BPJS Kesehatan Defisit Triliun Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyebutkan BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit sebesar Rp15,5 triliun per 31 Desember 2019.

Menurut data Kemenkeu, tren defisit BPJS Kesehatan terus meningkat dalam lima tahun terakhir ini. Pada 2014, defisit tercatat Rp9 triliun dan menjadi Rp6 triliun pada 2016. Lalu, naik lagi menjadi 13,5 triliun pada 2017 dan mencapai Rp15,5 triliun pada 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit tahun lalu sebenarnya ditaksir Rp32 triliun. Defisit itu lalu ditambal pemerintah melalui pembayaran iuran kelompok penerima bantuan tunai (PBI), ASN, TNI dan Polri sebesar Rp13,5 triliun.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

"Ada defisit yang diperkirakan Rp32 triliun, sehingga semua faskes dan rumah sakit sudah mengalami gagal bayar atau gagal diberikan kompensasi yang cukup kronis," katanya di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Sri Mulyani menambahkan saat ini masih ada 5.000 fasilitas kesehatan (faskes) seperti klinik dan rumah sakit yang klaimnya belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu, beban defisit keuangan tersebut harus tetap diselesaikan tahun ini.

Tahun ini, lanjut Menkeu, pemerintah akan mengalokasikan Rp48 triliun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dari kelompok penerima bantuan iuran PBI, ASN, TNI, dan Polri.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Dia berharap dana itu bisa menambah penerimaan BPJS Kesehatan agar bisa memenuhi semua kewajibannya yang tertunda kepada faskes.

Pada saat bersamaan, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan tetap berjalan. Menurutnya, iuran BPJS Kesehatan harus dinaikkan karena tren defisit keuangannya terus melebar setiap tahun.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Perpres No. 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi ketentuan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

Khusus untuk kelompok PBI, ASN, TNI, dan Polri yang iurannya dibayar negara, kenaikan iuran sudah berlaku sejak Agustus 2019. (rig)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit tahun lalu sebenarnya ditaksir Rp32 triliun. Defisit itu lalu ditambal pemerintah melalui pembayaran iuran kelompok penerima bantuan tunai (PBI), ASN, TNI dan Polri sebesar Rp13,5 triliun.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

"Ada defisit yang diperkirakan Rp32 triliun, sehingga semua faskes dan rumah sakit sudah mengalami gagal bayar atau gagal diberikan kompensasi yang cukup kronis," katanya di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Sri Mulyani menambahkan saat ini masih ada 5.000 fasilitas kesehatan (faskes) seperti klinik dan rumah sakit yang klaimnya belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu, beban defisit keuangan tersebut harus tetap diselesaikan tahun ini.

Tahun ini, lanjut Menkeu, pemerintah akan mengalokasikan Rp48 triliun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dari kelompok penerima bantuan iuran PBI, ASN, TNI, dan Polri.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Dia berharap dana itu bisa menambah penerimaan BPJS Kesehatan agar bisa memenuhi semua kewajibannya yang tertunda kepada faskes.

Pada saat bersamaan, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan tetap berjalan. Menurutnya, iuran BPJS Kesehatan harus dinaikkan karena tren defisit keuangannya terus melebar setiap tahun.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Perpres No. 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi ketentuan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

Khusus untuk kelompok PBI, ASN, TNI, dan Polri yang iurannya dibayar negara, kenaikan iuran sudah berlaku sejak Agustus 2019. (rig)

Topik : bpjs kesehatan, defisit keuangan, apbn, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Minggu, 05 April 2020 | 09:00 WIB
SE 09/2020
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA