Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lebih Bayar Akibat Perubahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25

A+
A-
12
A+
A-
12
Lebih Bayar Akibat Perubahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Pertanyaan:
SAYA adalah staf pajak di suatu perusahaan cat di Jakarta. Saya mau bertanya terkait dengan insentif angsuran PPh Pasal 25. Perusahaan kami sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli dan Agustus 2020 dengan pengurangan sebesar 30%.

Permasalahannya, kami tidak mengetahui jika terdapat aturan baru yang mengubah besaran insentif angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% dan jangka waktu pelaporan realisasi insentif dari tiga bulan sekali menjadi setiap bulan.

Pertanyaannya, bagaimana perlakuan atas kelebihan angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan untuk masa pajak Juli dan Agustus 2020 karena adanya perubahan insentif dari 30% menjadi 50% tersebut?

Nugraha, Jakarta.

Jawaban:
Terima kasih Bapak Nugraha atas pertanyaannya. Merujuk pada kasus di atas, perusahaan Bapak masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 44/2020) untuk pemanfaatan insentif angsuran PPh Pasal 25.

Namun demikian, PMK 44/2020 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 (PMK 110/2020).

Terdapat dua perubahan dalam PMK 110/2020 terkait dengan insentif angsuran PPh Pasal 25, yaitu perubahan insentif pengurangan angsuran dari 30% menjadi 50% dan jangka waktu pelaporan realisasi insentif dari tiga bulan sekali menjadi setiap bulan.

Dalam Pasal 10 PMK 110/2020 diatur pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% berlaku sejak masa pajak Juli 2020 bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Dengan demikian, seharusnya per Juli 2020, wajib pajak telah memperhitungkan insentif angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, bukan 30% lagi seperti yang diatur dalam PMK 44/2020.

Terkait dengan kasus yang perusahaan Bapak alami, dirjen pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-47/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 (SE-47/2020). SE ini diterbitkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan PMK 110/2020.

Berdasarkan ketentuan huruf E angka 6 huruf e SE-47/2020, insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberikan sejak:

  1. Masa pajak Juli 2020 bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; atau
  2. Masa pajak pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan,

sampai dengan masa pajak Desember 2020.

Selanjutnya, huruf E angka 6 huruf h SE-47/2020 mengatur:

Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yang seharusnya diberikan pengurangan pada Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dan huruf f, kelebihan pembayaran PPh tersebut diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak berikutnya.”

Kemudian, huruf E angka 6 huruf i SE-47/2020 mengatur:

“Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk mengajukan pemindahbukuan, kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak berikutnya.”

Selanjutnya, huruf E angka 6 huruf j SE-47/2020 mengatur:

“Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf I dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bagi perusahaan Bapak yang kelebihan membayar angsuran PPh Pasal 25 karena adanya perubahan insentif, terdapat dua cara perlakuan atas kelebihan tersebut. Pertama, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 masa pajak berikutnya. Kedua, kelebihan tersebut dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian jawaban kami, semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 110/2020, PMK 44/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Jum'at, 03 Desember 2021 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim