Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Masih WDP

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2015 atau sama dengan opini LKPP tahun 2014.

LKPP tahun 2015 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Isinya telah menyajikan informasi APBN dan posisi keuangan pemerintah pusat secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Di tahun 2015, pemerintah menyajikan beberapa laporan baru dalam rangkaian LKPP di antaranya laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah tahun 2015 belum bisa sempurna lantaran pada tahun 2015 itu, pemerintah pertama kalinya menerapkan standar akuntasi pemerintah yang berbasis akrual.  

Menurutnya, sistem akuntansi yang berbasis akrual tersebut sangat berbeda dengan sistem akuntansi berbasis kas yang digunakan pemerintah selama ini.

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan BPK untuk memperbaiki LKPP. Status LKPP tahun 2015 yang masih WDP mempengaruhi tingkat kepercayaan terutama saat mengajukan permohonan utang.

"Saya sudah bicara dengan pimpinan BPK untuk bagaimana perbaiki laporan keuangan pemerintah pusat karena bagaimana pun juga, status laporan keuangan pemerintah pusat yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sangat memengaruhi persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara, itu ongkosnya jelas," paparnya di rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).

Sementara itu, jumlah lementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya naik menjadi 367 entitas dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 275 entitas.

367 entititas itu terdiri dari 56 K/L dari 85 K/L, 29 pemerintah provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 222 pemerintah kabupaten dari 415 kabupaten yang ada, dan 60 pemerintah kota dari total 93 kota. (Amu)