Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kurangi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Siapkan Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Kurangi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Siapkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Dewan Investasi Thailand (Thailand Board of Investment/BOI) mengumumkan pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sekretaris Jenderal BOI Duangjai Asawachintachit mengatakan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha memberikan dukungan penuh kepada perusahaan yang berkomitmen menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Salah satu skema insentif yang ditawarkan adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) dalam periode waktu tertentu atau tax holiday.

"Tax holiday selama 3 tahun akan ditawarkan untuk investasi pengembangan mesin yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya, Senin (7/9/2021).

Baca Juga: Soal Kebijakan Insentif Pajak 2022, Ini Kata Wamenkeu

Duangjai mengatakan pemberian insentif tersebut akan mendorong pengurangan gas rumah kaca, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan membantu dalam pengembangan model Bio-Circular-Green Economy (BCG).

Kemudian, pemerintah juga mengubah ketentuan pemberian insentif pajak pada beberapa kategori bisnis. Investasi pada fasilitas gudang berpendingin atau cold storage dan operasi transportasinya menggunakan pendingin alami yang mengurangi dampak terhadap lingkungan akan diberikan pembebasan PPh badan 3 tahun.

Sementara itu, investasi pada fasilitas produksi petrokimia yang menerapkan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage/CCUS akan diberikan pembebasan PPh badan selama 8 tahun.

Baca Juga: Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran

Duangjai menyebut pertemuan dengan perdana menteri juga menyepakati peningkatan kebijakan promosi investasi untuk produksi semua jenis kendaraan listrik. Hal itu dimaksudkan untuk lebih mendongkrak sektor kendaraan listrik yang menjadi salah satu industri prioritas di Thailand.

Di sisi lain, pemerintah memutuskan memperpanjang tenggat waktu bagi perusahaan yang wajib disertifikasi oleh standar internasional, seperti ISO 9002 atau CMMI. Perpanjangan diberikan 6 bulan, dari 1 April hingga 31 Desember 2021. Kelonggaran waktu diberikan mengingat pandemi Covid-19 masih mengganggu mobilitas masyarakat.

"Pada periode yang sama, perusahaan juga dapat mengajukan keringanan untuk penghentian sementara operasi untuk jangka waktu lebih dari 2 bulan," ujarnya, dilansir thailand.prd.go.th. (sap)

Baca Juga: Wah, 57.529 Wajib Pajak Sudah Manfaatkan Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Topik : insentif pajak, diskon pajak, pajak migas, pajak karbon, EBT, energi bersih

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 09 September 2021 | 09:04 WIB
Kebijakan yang menarik sekali. Pajak dapat dijadikan instrumen pendukung tujuan lainnya seperti menekan emisi gas karbon dengan cara memberikan insentif pajak terhadap perusahaan yang ramah lingkungan. Semoga bisa diterapkan di Indonesia segera.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Lakukan Pengawasan Pemanfaatan Insentif, Wajib Pajak Dikunjungi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:53 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

78,4% Pengisi Survei Minta Penerimaan Pajak Karbon Dipakai untuk Ini

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya