Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

KPP Madya Bandung Beri Penghargaan 10 WP Badan

9
9

Pemberian penghargaan kepada WP oleh KPP Madya Bandung. 

BANDUNG, DDTCNews – KPP Madya Bandung memberikan penghargaan kepada 10 wajib pajak (WP) badan yang memiliki kontribusi besar pada penerimaan pajak di wilayahnya.

Penghargaan diberikan dalam Tax Gathering KPP Madya Bandung bertajuk ‘Apresiasi dan Inspirasi bagi Kontributor Negeri’ di The Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu (10/4/2019). Dalam acara tersebut, otoritas mengundang 75 WP dengan kontribusi pembayaran pajak yang besar.

“75 WP ini berkontribusi 79%—80% realisasi penerimaan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Kami dari DJP sangat mengapresiasi kepatuhan Anda, para WP,” ujar Kepala KPP Madya Bandung Andi Setiawan.

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI

Di hadapan para WP, Andi menegaskan komitmen KPP Madya Bandung untuk bekerja cermat, amanah, responsif, dan empati (CARE). Pelayanan pun akan terus ditingkatkan, terlebih KPP Madya Bandung meraih wilayah bebas korupsi (WBK).

Selain itu, sambungnya, KPP Madya Bandung akan senantiasa memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, terutama integritas dalam bekerja. Dengan demikian, dia berharap layanan yang diberikan kepada WP bisa terus membaik.

Untuk memberikan kemudahan kepada WP, KPP Madya Bandung juga memperkenalkan M-Tax 441. Aplikasi ini coba dikembangkan oleh otoritas untuk meningkatkan pelayanan secara online. Dengan demikian, beberapa urusan administrasi pajak bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

Baca Juga: Petugas Pajak Disebut Semena-mena Terhadap WP, Ini Respons DJP

Tahun ini, KPP Madya Bandung mendapat jatah target penerimaan senilai Rp13,4 triliun. Dari 963 WP yang terdaftar, ada sekitar 633 WP yang wajib SPT. Tahun ini, KPP masih mengandalkan sektor industri pengolahan dan konstruksi.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor menambahkan langkah ekstensifikasi juga akan dilakukan oleh otoritas. Di wilayah yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJP Jawa Barat I, baru 3,2 juta yang terdaftar sebagai WP. Padahal, menurutnya, ada potensi jumlah WP hingga 6 juta.

Ekstensifikasi ini dinilai penting, terlebih target pertumbuhan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar 22%. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan alamiah penerimaan pajak di Jawa Barat (dengan perhitungan laju PDB dan inflasi) hanya 9%.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

“Nah, selisihnya ini yang akan dicari melalui peningkatan pelayanan sehingga basis pajak bertambah. Selain itu, kami juga ada joint program dengan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Anggaran,” katanya sambil mengimbau agar WP Badan tidak lupa melaporkan SPT pada bulan ini.

Berikut daftar 10 WP yang mendapat penghargaan dari KPP Madya tahun ini:

1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
2. Kaldusari Nabati Indonesia
3. Profesional Telekomunikasi Indonesia
4. Indolakto
5. Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
7. Bio Farma
8. Eigerindo Multiproduk Industri
9. Multi Garmenjaya
10. Medion Ardika Bakti

Baca Juga: OECD: Ada Peluang Bagi Otoritas Lindungi Basis Pajak

“75 WP ini berkontribusi 79%—80% realisasi penerimaan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Kami dari DJP sangat mengapresiasi kepatuhan Anda, para WP,” ujar Kepala KPP Madya Bandung Andi Setiawan.

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI

Di hadapan para WP, Andi menegaskan komitmen KPP Madya Bandung untuk bekerja cermat, amanah, responsif, dan empati (CARE). Pelayanan pun akan terus ditingkatkan, terlebih KPP Madya Bandung meraih wilayah bebas korupsi (WBK).

Selain itu, sambungnya, KPP Madya Bandung akan senantiasa memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, terutama integritas dalam bekerja. Dengan demikian, dia berharap layanan yang diberikan kepada WP bisa terus membaik.

Untuk memberikan kemudahan kepada WP, KPP Madya Bandung juga memperkenalkan M-Tax 441. Aplikasi ini coba dikembangkan oleh otoritas untuk meningkatkan pelayanan secara online. Dengan demikian, beberapa urusan administrasi pajak bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

Baca Juga: Petugas Pajak Disebut Semena-mena Terhadap WP, Ini Respons DJP

Tahun ini, KPP Madya Bandung mendapat jatah target penerimaan senilai Rp13,4 triliun. Dari 963 WP yang terdaftar, ada sekitar 633 WP yang wajib SPT. Tahun ini, KPP masih mengandalkan sektor industri pengolahan dan konstruksi.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor menambahkan langkah ekstensifikasi juga akan dilakukan oleh otoritas. Di wilayah yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJP Jawa Barat I, baru 3,2 juta yang terdaftar sebagai WP. Padahal, menurutnya, ada potensi jumlah WP hingga 6 juta.

Ekstensifikasi ini dinilai penting, terlebih target pertumbuhan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar 22%. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan alamiah penerimaan pajak di Jawa Barat (dengan perhitungan laju PDB dan inflasi) hanya 9%.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

“Nah, selisihnya ini yang akan dicari melalui peningkatan pelayanan sehingga basis pajak bertambah. Selain itu, kami juga ada joint program dengan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Anggaran,” katanya sambil mengimbau agar WP Badan tidak lupa melaporkan SPT pada bulan ini.

Berikut daftar 10 WP yang mendapat penghargaan dari KPP Madya tahun ini:

1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
2. Kaldusari Nabati Indonesia
3. Profesional Telekomunikasi Indonesia
4. Indolakto
5. Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
7. Bio Farma
8. Eigerindo Multiproduk Industri
9. Multi Garmenjaya
10. Medion Ardika Bakti

Baca Juga: OECD: Ada Peluang Bagi Otoritas Lindungi Basis Pajak
Topik : kepatuhan pajak, Ditjen Pajak, KPP Madya Bandung, WP Badan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:25 WIB
DIALOG 100 EKONOM
Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:49 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA