INTERNATIONAL BUDGET FORUM

Kontribusi Sektor Pelabuhan Terhadap Penerimaan Harus Meningkat

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 November 2019 | 16:12 WIB
Kontribusi Sektor Pelabuhan Terhadap Penerimaan Harus Meningkat

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta W.D. Nugraha. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kontribusi penerimaan negara dari sektor pelabuhan perlu ditingkatkan. Pasalnya, sektor ini berperan strategis dalam arus perdagangan sebuah negara.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta W.D. Nugraha dalam International Budget Forum (IBF) pada hari ini, Senin (4/11/2019). Desain kebijakan yang baik sangat dibutuhkan.

“Pelabuhan memegang peranan penting sebagai pintu masuk utama perdagangan di sebuah negara yang perlu ditingkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Baca Juga:
Sri Mulyani Revisi Penyelesaian Barang Cukai yang Dirampas Negara

Selama ini, sambung Kunta, upaya pengumpulan penerimaan negara dari pelabuhan mengalami sejumlah kendala. Kendala itu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pengelolaan pelabuhan.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pelabuhan adalah kurang memadainya infrstruktur. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara.

Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari sejak 4 hingga 6 November 2019 ini merupakan acara berbagi pengetahuan antarnegara, baik Indonesia, Korea Selatan, China, dan Malaysia. Mereka belajar mendesain penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang efektif.

Baca Juga:
Soal Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara, Menko Sampaikan Ini

Desain PNBP yang efektif diyakini mampu meningkatkan pelayanan dan penerimaan, terutama dari sektor pelabuhan (port). Apalagi, sejak 2018, Indonesia telah menetapkan aturan baru untuk PNBP agar lebih profesional dalam memberi pelayanan dan meningkatkan penerimaan.

“Tujuannya untuk mengembangkan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelayanan publik dengan mengkombinasikan antara penerimaan dari pajak dan bukan pajak dengan meningkatkan pengelolaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar dari praktik negara-negara lain mengenai pengelolaan pelabuhannya,” jelas Kunta. (MG-avo/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara, Menko Sampaikan Ini

Minggu, 21 April 2024 | 09:00 WIB RPP PEMBERIAN PINJAMAN

Susun RPP soal Pemberian Pinjaman, Kemenkeu Gelar Konsultasi Publik

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak