Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Konsep & Aplikasi 'Advance Pricing Agreement'

0
0

DALAM transaksi antara wajib pajak dengan pihak afiliasi sering ditemukan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk itu, ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) menyediakan salah satu cara penyelesaiannya.

Pasal tersebut mengatur bahwa Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Perjanjian tersebut berlaku selama suatu periode tertentu dan Dirjen Pajak berwenang untuk mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

Baca Juga: Yakinkan Otoritas Pajak, Pembuatan TP Doc Harus Tepat

Perjanjian antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Atas pertimbangan ini, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, pemerintah menetapkan aturan melalui Menteri Keuangan mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA).

Buku berjudul A Practical Guide to APAs ini secara garis besar memberikan panduan praktik atas praktik APA. Adapun buku ini terdiri dari 6 (enam) Bab di mana bab-bab tersebut membahas secara menyeluruh mengenai APA mulai dari definisi APA sampai dengan penjelasan mengenai praktik yang ada di lapangan.

Baca Juga: Singapura Rilis Panduan Baru Transfer Pricing untuk Pedagang Komoditas

Penulis menjelaskan konsep APA dengan memaparkan definisi yang terdapat dari beberapa sumber dan menjabarkan kelebihan dan kekurangan APA itu sendiri. Pada bagian penjelasan definisi, penulis menjelaskan definisi dari beberapa sumber seperti OECD, European Union dan beberapa negara spesifik yang mendrfinisikan secara berbeda dari OECD dan European Union.

Pada penjelasan tersebut dijelaskan bahwa APA dapat didefinisikan sebagai suatu penetapan yang biasanya dimulai oleh wajib pajak untuk menentukan kriteria yang tepat (contohnya: metode, pembanding dan penyesuaian yang tepat) untuk pendekatan transfer pricing.

Selain itu, beberapa negara khusus seperti Amerika Serikat mendefinisikan APA sebagai perjanjian antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam menentukan metode untuk mengalokasikan pendapatan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Baca Juga: Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-Cola

Selain itu, penulis juga menjabarkan kelebihan dan kekurangan APA menurut OECD. Untuk kelebihan APA itu sendiri, beberapa di antaranya adalah APA dapat menghindari konflik terkait masalah legal (hukum), mengurangi adanya pemeriksaan yang memakan waktu dan biaya, mengurangi risiko terjadinya perpajakan berganda, dan lainnya.

Sedangkan kekurangan dari APA yang dijelaskan penulis adalah adanya risiko perpajakan berganda, tidak ada jaminan akan adanya kesepakatan, dan kekurangan lainnya.

Penulis juga menceritakan mengenai sejarah APA yang terdapat di beberapa negara di Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin.  Pada bagian penjelasan konsep APA tersebut terdapat banyak ilustrasi yang digambarkan sehingga konten lebih mudah untuk dimengerti. Buku ini juga memaparkan penerapan APA dalam beberapa negara khusus seperti Denmark, Jerman, Portugal, Itali, dan negara lainnya.

Baca Juga: Wah, Muncul Dorongan Agar CbCR Dapat Diakses Publik

Selain menjelaskan konsep dan penerapa APA itu sendiri, setidaknya terdapat 6 (enam) lampiran yang dituangkan dalam buku ini, yang secara garis besar menjelaskan mengenai penerapan praktik APA. 

Khususnya, lampiran-lampiran yang terdapat dalam buku ini menjelaskan mengenai template pengajuan proses APA yang dijabarkan secara jelas mulai dari proses pengajuan sampai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan APA sehingga memudahkan pembacanya untuk  memahami hal-hal penting dalam proses APA.

Tidak hanya menjelaskan mengenai proses pengajuan APA secara teknis, buku ini juga menuangkan ringkasan peraturan-peraturan APA yang terdapat dalam beberapa negara selama 2007 sampai dengan 200.

Baca Juga: Skema Bisnis Multinasional Berubah, Isu Transfer Pricing Makin Urgen

buku ini juga memberikan tautan-tautan yang relevan menengai pengembangan peraturan APA sehingga memudahkan bagi para pihak akademis untuk mempelajari mengenai komparasi peraturan APA dan tetap mengikuti perkembangan peraturan terkait.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh praktisi khususnya pihak yang menangani tax risk management dalam perusahaan, dikarenakan buku ini menjabarkan referensi yang tepat serta pengaplikasian secara teknis atas kegiatan APA. DDTC Library*

Baca Juga: Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan

Perjanjian tersebut berlaku selama suatu periode tertentu dan Dirjen Pajak berwenang untuk mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

Baca Juga: Yakinkan Otoritas Pajak, Pembuatan TP Doc Harus Tepat

Perjanjian antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Atas pertimbangan ini, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, pemerintah menetapkan aturan melalui Menteri Keuangan mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA).

Buku berjudul A Practical Guide to APAs ini secara garis besar memberikan panduan praktik atas praktik APA. Adapun buku ini terdiri dari 6 (enam) Bab di mana bab-bab tersebut membahas secara menyeluruh mengenai APA mulai dari definisi APA sampai dengan penjelasan mengenai praktik yang ada di lapangan.

Baca Juga: Singapura Rilis Panduan Baru Transfer Pricing untuk Pedagang Komoditas

Penulis menjelaskan konsep APA dengan memaparkan definisi yang terdapat dari beberapa sumber dan menjabarkan kelebihan dan kekurangan APA itu sendiri. Pada bagian penjelasan definisi, penulis menjelaskan definisi dari beberapa sumber seperti OECD, European Union dan beberapa negara spesifik yang mendrfinisikan secara berbeda dari OECD dan European Union.

Pada penjelasan tersebut dijelaskan bahwa APA dapat didefinisikan sebagai suatu penetapan yang biasanya dimulai oleh wajib pajak untuk menentukan kriteria yang tepat (contohnya: metode, pembanding dan penyesuaian yang tepat) untuk pendekatan transfer pricing.

Selain itu, beberapa negara khusus seperti Amerika Serikat mendefinisikan APA sebagai perjanjian antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam menentukan metode untuk mengalokasikan pendapatan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Baca Juga: Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-Cola

Selain itu, penulis juga menjabarkan kelebihan dan kekurangan APA menurut OECD. Untuk kelebihan APA itu sendiri, beberapa di antaranya adalah APA dapat menghindari konflik terkait masalah legal (hukum), mengurangi adanya pemeriksaan yang memakan waktu dan biaya, mengurangi risiko terjadinya perpajakan berganda, dan lainnya.

Sedangkan kekurangan dari APA yang dijelaskan penulis adalah adanya risiko perpajakan berganda, tidak ada jaminan akan adanya kesepakatan, dan kekurangan lainnya.

Penulis juga menceritakan mengenai sejarah APA yang terdapat di beberapa negara di Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin.  Pada bagian penjelasan konsep APA tersebut terdapat banyak ilustrasi yang digambarkan sehingga konten lebih mudah untuk dimengerti. Buku ini juga memaparkan penerapan APA dalam beberapa negara khusus seperti Denmark, Jerman, Portugal, Itali, dan negara lainnya.

Baca Juga: Wah, Muncul Dorongan Agar CbCR Dapat Diakses Publik

Selain menjelaskan konsep dan penerapa APA itu sendiri, setidaknya terdapat 6 (enam) lampiran yang dituangkan dalam buku ini, yang secara garis besar menjelaskan mengenai penerapan praktik APA. 

Khususnya, lampiran-lampiran yang terdapat dalam buku ini menjelaskan mengenai template pengajuan proses APA yang dijabarkan secara jelas mulai dari proses pengajuan sampai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan APA sehingga memudahkan pembacanya untuk  memahami hal-hal penting dalam proses APA.

Tidak hanya menjelaskan mengenai proses pengajuan APA secara teknis, buku ini juga menuangkan ringkasan peraturan-peraturan APA yang terdapat dalam beberapa negara selama 2007 sampai dengan 200.

Baca Juga: Skema Bisnis Multinasional Berubah, Isu Transfer Pricing Makin Urgen

buku ini juga memberikan tautan-tautan yang relevan menengai pengembangan peraturan APA sehingga memudahkan bagi para pihak akademis untuk mempelajari mengenai komparasi peraturan APA dan tetap mengikuti perkembangan peraturan terkait.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh praktisi khususnya pihak yang menangani tax risk management dalam perusahaan, dikarenakan buku ini menjabarkan referensi yang tepat serta pengaplikasian secara teknis atas kegiatan APA. DDTC Library*

Baca Juga: Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan
Topik : buku pajak, a practical guide to APAs, kesepakatan harga transfer, transfer pricing
artikel terkait
Minggu, 26 Juni 2016 | 16:08 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
Senin, 30 Juli 2018 | 17:25 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 08 November 2016 | 09:37 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
Senin, 30 Juli 2018 | 17:25 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 08 November 2016 | 09:37 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 24 Januari 2017 | 17:07 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 04 April 2019 | 16:55 WIB
SENGKETA PAJAK
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Jum'at, 26 April 2019 | 15:28 WIB
PERTUKARAN INFORMASI PAJAK
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 18:59 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 31 Mei 2017 | 11:07 WIB
PAJAK PERTAMBANGAN
Senin, 31 Oktober 2016 | 14:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI