SELANDIA BARU

Khawatir Inflasi Makin Meroket, Selandia Baru Setop Insentif Pajak

Dian Kurniati | Senin, 07 Maret 2022 | 13:30 WIB
Khawatir Inflasi Makin Meroket, Selandia Baru Setop Insentif Pajak

Grant Robertson. (foto: rnz.co.nz)

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru mengisyaratkan tidak melanjutkan pemberian insentif pajak kepada masyarakat pada tahun ini.

Menteri Keuangan Grant Robertson mengatakan pemberian insentif berpotensi meningkatkan inflasi yang saat ini sudah tinggi. Dia mengisyaratkan pemerintah tidak akan memasukkan pagu insentif pemotongan tarif pajak dalam APBN.

"Saya pikir pemotongan pajak pada saat ini akan menjadi kebijakan pemerintah yang paling menyebabkan inflasi," katanya, dikutip Senin (7/3/2022).

Baca Juga:
Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Robertson mengatakan biaya hidup di Selandia Baru telah meningkat lebih dari 11,5% dalam 4 tahun terakhir. Badan Statistik juga mencatat tingkat inflasi pada akhir 2021 juga naik 5,9% secara tahunan, terbesar dalam lebih dari 30 tahun.

Dia membantah pandangan partai oposisi tentang pemberian insentif pajak untuk membantu masyarakat berpenghasilan lebih rendah. Sebaliknya, Robertson menyebut insentif akan membuat masyarakat berpenghasilan tinggi mendapatkan manfaat keringanan pajak lebih besar ketimbang kelompok berpenghasilan rendah.

Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan kebijakan penanganan dampak inflasi melalui peningkatan taraf hidup masyarakat seperti menaikkan upah dan tunjangan. Strategi itu dinilai akan membantu kelompok berpenghasilan rendah, yang paling terkena dampak paling berat akibat inflasi.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Robertson pun menegaskan pemerintah akan membuat langkah-langkah untuk mengatasi lonjakan inflasi, karena kondisi itu akan menyebabkan lebih sedikit uang yang diinvestasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

"Kami melakukan yang terbaik untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah untuk melewati situasi ini, tetapi inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh faktor luar negeri," ujarnya dilansir 1news.co.nz.

Sebelumnya, pimpinan Partai Nasional Christopher Luxon sebagai kelompok oposisi menyatakan akan memberikan insentif pajak apabila berada di pemerintahan. Menurutnya, insentif pajak akan memberikan keringanan kepada masyarakat yang terdampak inflasi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan