Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Keterbukaan Informasi Berjalan, DJP Olah Data Wajib Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Keterbukaan Informasi Berjalan, DJP Olah Data Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (15/5), kabar datang dari Ditjen Pajak yang sudah mulai menjalankan automatic exchange of information (AEoI). Pasalnya, otoritas pajak sudah mulai menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan.

Kabar selanjutnya masih datang dari otoritas pajak yang memiliki senjata baru untuk mendukung pengumpulan pajak, yakni sistem teknologi informasi perpajakan atau sistem core tax terbaru, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang disahkan Presiden RI Joko Widodo pada 3 Mei 2018.

Selain itu, kabar lain mengenai program pengampunan pajak jilid II pun menghiasi media massa pagi ini. Kabarnya program jilid II yang dirilis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165/2017 kurang diminati oleh wajib pajak.

Baca Juga: PMK Terbit Pekan Ini, Diskon 50% PPh Pasal 25 Bisa Langsung Dipakai

Berkut ringkasannya:

  • DJP Optimis AEoI Dorong Penerimaan PPh:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan data itu telah diterima sejak April 2018, hanya saja dia belum mendapat laporan persisnya. Saat ini, baru sekitar 4 ribu lembaga keuangan yang terdaftar. Bergulirnya program ini membuat otoritas pajak merasa lebih optimis penggalian potensi pajak penghasilan (PPh), terutama PPh orang pribadi non karyawan bisa semakin maksimal.

  • Data WP di DJP akan Diproses Secara Rinci:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan data nasabah keuangan yang masuk ke otoritas pajak nantinya akan melewati proses pencocokan lebih dulu. Menurutnya proses ini tidak sederhana, proses itu meliputi proses cleansing, evaluasi, lalu pencocokkan dengan basis data yang dimiliki otoritas pajak.

Baca Juga: Mau Ajukan Surat Keberatan Pajak? Kini Sudah Bisa Pakai E-Objection
  • Core Tax System Baru, Cegah Petugas Pajak Nakal:

Perpres 40/2018 untuk pengadaan core tax baru memang sudah diteken, tapi tetap harus menunggu pengumuman resminya untuk menjalankan isi Perpres tersebut. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dengan adanya Perpres itu, tidak ada lagi petugas Ditjen Pajak yang nakal. Pasalnya, petugas yang membuka data wajib pajak akan diketahui identitasnya dalam tax payer account milik wajib pajak, bahkan tidak bisa dihapus data pembuka rekening.

  • Tax Amnesty Jilid II Sepi Peminat:

Program pengampunan pajak jilid II ini memberi kesempatan bagi wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak pada Juli 2016-Maret 2017, untuk melakukan pengungkapan aset sukarela dengan tarif final (Pasfinal). Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal menjelaskan realisasi penerimaannya tidak terlalu signifikan, program ini masih butuh pengembangan dan improvisasi. Sayangnya, Yon enggan mengungkapkan berapa realisasi yang tercapai dalam berjalannya program ini dan akan semakin banyak wajib pajak yang mengikutinya karena tanpa batas waktu.

  • Draf RUU KUP akan Ditarik Kedua Kalinya:

Kemenkeu dikabarkan akan menarik revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dengan alasan yang belum jelas. Sebelumnya, beleid ini pun sempat ditarik pada November 2016, Menkeu beralasan penarikan itu sebagai bentuk peninjauan kembali pada sejumlah poin. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama meminta seluruh pihak agar tetap menunggu perkembangan dari rencana itu hingga ada informasi resmi.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 dan Tarif Efektif PPN 1% Terpopuler
  • DJP Optimis Capai Target 2018:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal memaparkan meski cukup menantang lantaran target pertumbuhan cukup tinggi, otoritas pajak telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Menurutnya hampir semua jenis dan sektor pajak tumbuh, bahkan pertumbuhan positif juga terjadi di sektor industri dan perdagangan, hal ini memberikan sinyal positif kinerja penerimaan pajak 2018. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, akses informasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 17 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 16 Juli 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 15 Juli 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Juli 2020 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK