Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Keterbukaan Informasi Berjalan, DJP Olah Data Wajib Pajak

2
2

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (15/5), kabar datang dari Ditjen Pajak yang sudah mulai menjalankan automatic exchange of information (AEoI). Pasalnya, otoritas pajak sudah mulai menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan.

Kabar selanjutnya masih datang dari otoritas pajak yang memiliki senjata baru untuk mendukung pengumpulan pajak, yakni sistem teknologi informasi perpajakan atau sistem core tax terbaru, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang disahkan Presiden RI Joko Widodo pada 3 Mei 2018.

Selain itu, kabar lain mengenai program pengampunan pajak jilid II pun menghiasi media massa pagi ini. Kabarnya program jilid II yang dirilis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165/2017 kurang diminati oleh wajib pajak.

Baca Juga: DJP: Pengawasan Kepatuhan Terhadap WP Tidak Seragam Lagi

Berkut ringkasannya:

  • DJP Optimis AEoI Dorong Penerimaan PPh:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan data itu telah diterima sejak April 2018, hanya saja dia belum mendapat laporan persisnya. Saat ini, baru sekitar 4 ribu lembaga keuangan yang terdaftar. Bergulirnya program ini membuat otoritas pajak merasa lebih optimis penggalian potensi pajak penghasilan (PPh), terutama PPh orang pribadi non karyawan bisa semakin maksimal.

  • Data WP di DJP akan Diproses Secara Rinci:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan data nasabah keuangan yang masuk ke otoritas pajak nantinya akan melewati proses pencocokan lebih dulu. Menurutnya proses ini tidak sederhana, proses itu meliputi proses cleansing, evaluasi, lalu pencocokkan dengan basis data yang dimiliki otoritas pajak.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction
  • Core Tax System Baru, Cegah Petugas Pajak Nakal:

Perpres 40/2018 untuk pengadaan core tax baru memang sudah diteken, tapi tetap harus menunggu pengumuman resminya untuk menjalankan isi Perpres tersebut. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dengan adanya Perpres itu, tidak ada lagi petugas Ditjen Pajak yang nakal. Pasalnya, petugas yang membuka data wajib pajak akan diketahui identitasnya dalam tax payer account milik wajib pajak, bahkan tidak bisa dihapus data pembuka rekening.

  • Tax Amnesty Jilid II Sepi Peminat:

Program pengampunan pajak jilid II ini memberi kesempatan bagi wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak pada Juli 2016-Maret 2017, untuk melakukan pengungkapan aset sukarela dengan tarif final (Pasfinal). Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal menjelaskan realisasi penerimaannya tidak terlalu signifikan, program ini masih butuh pengembangan dan improvisasi. Sayangnya, Yon enggan mengungkapkan berapa realisasi yang tercapai dalam berjalannya program ini dan akan semakin banyak wajib pajak yang mengikutinya karena tanpa batas waktu.

  • Draf RUU KUP akan Ditarik Kedua Kalinya:

Kemenkeu dikabarkan akan menarik revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dengan alasan yang belum jelas. Sebelumnya, beleid ini pun sempat ditarik pada November 2016, Menkeu beralasan penarikan itu sebagai bentuk peninjauan kembali pada sejumlah poin. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama meminta seluruh pihak agar tetap menunggu perkembangan dari rencana itu hingga ada informasi resmi.

Baca Juga: Soal Sistem Teritorial, DJP: Kita Matangkan Agar Tidak Kontraproduktif
  • DJP Optimis Capai Target 2018:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal memaparkan meski cukup menantang lantaran target pertumbuhan cukup tinggi, otoritas pajak telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Menurutnya hampir semua jenis dan sektor pajak tumbuh, bahkan pertumbuhan positif juga terjadi di sektor industri dan perdagangan, hal ini memberikan sinyal positif kinerja penerimaan pajak 2018. (Amu)

Selain itu, kabar lain mengenai program pengampunan pajak jilid II pun menghiasi media massa pagi ini. Kabarnya program jilid II yang dirilis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165/2017 kurang diminati oleh wajib pajak.

Baca Juga: DJP: Pengawasan Kepatuhan Terhadap WP Tidak Seragam Lagi

Berkut ringkasannya:

  • DJP Optimis AEoI Dorong Penerimaan PPh:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan data itu telah diterima sejak April 2018, hanya saja dia belum mendapat laporan persisnya. Saat ini, baru sekitar 4 ribu lembaga keuangan yang terdaftar. Bergulirnya program ini membuat otoritas pajak merasa lebih optimis penggalian potensi pajak penghasilan (PPh), terutama PPh orang pribadi non karyawan bisa semakin maksimal.

  • Data WP di DJP akan Diproses Secara Rinci:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan data nasabah keuangan yang masuk ke otoritas pajak nantinya akan melewati proses pencocokan lebih dulu. Menurutnya proses ini tidak sederhana, proses itu meliputi proses cleansing, evaluasi, lalu pencocokkan dengan basis data yang dimiliki otoritas pajak.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction
  • Core Tax System Baru, Cegah Petugas Pajak Nakal:

Perpres 40/2018 untuk pengadaan core tax baru memang sudah diteken, tapi tetap harus menunggu pengumuman resminya untuk menjalankan isi Perpres tersebut. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dengan adanya Perpres itu, tidak ada lagi petugas Ditjen Pajak yang nakal. Pasalnya, petugas yang membuka data wajib pajak akan diketahui identitasnya dalam tax payer account milik wajib pajak, bahkan tidak bisa dihapus data pembuka rekening.

  • Tax Amnesty Jilid II Sepi Peminat:

Program pengampunan pajak jilid II ini memberi kesempatan bagi wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak pada Juli 2016-Maret 2017, untuk melakukan pengungkapan aset sukarela dengan tarif final (Pasfinal). Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal menjelaskan realisasi penerimaannya tidak terlalu signifikan, program ini masih butuh pengembangan dan improvisasi. Sayangnya, Yon enggan mengungkapkan berapa realisasi yang tercapai dalam berjalannya program ini dan akan semakin banyak wajib pajak yang mengikutinya karena tanpa batas waktu.

  • Draf RUU KUP akan Ditarik Kedua Kalinya:

Kemenkeu dikabarkan akan menarik revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dengan alasan yang belum jelas. Sebelumnya, beleid ini pun sempat ditarik pada November 2016, Menkeu beralasan penarikan itu sebagai bentuk peninjauan kembali pada sejumlah poin. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama meminta seluruh pihak agar tetap menunggu perkembangan dari rencana itu hingga ada informasi resmi.

Baca Juga: Soal Sistem Teritorial, DJP: Kita Matangkan Agar Tidak Kontraproduktif
  • DJP Optimis Capai Target 2018:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal memaparkan meski cukup menantang lantaran target pertumbuhan cukup tinggi, otoritas pajak telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Menurutnya hampir semua jenis dan sektor pajak tumbuh, bahkan pertumbuhan positif juga terjadi di sektor industri dan perdagangan, hal ini memberikan sinyal positif kinerja penerimaan pajak 2018. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, akses informasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 16 September 2019 | 15:25 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Senin, 16 September 2019 | 15:04 WIB
RAPBN 2020
Senin, 16 September 2019 | 10:51 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Senin, 16 September 2019 | 10:32 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Senin, 16 September 2019 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 15 September 2019 | 16:20 WIB
PMK 128/2019
Minggu, 15 September 2019 | 16:01 WIB
TARIF CUKAI ROKOK
Sabtu, 14 September 2019 | 15:12 WIB
PMK 128/2019
Sabtu, 14 September 2019 | 15:06 WIB
OMNIBUS LAW PERIZINAN
Jum'at, 13 September 2019 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN CUKAI