Review
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Insentif Pajak bagi Pemasok Obat Penanganan Covid-19

A+
A-
3
A+
A-
3
Ketentuan Insentif Pajak bagi Pemasok Obat Penanganan Covid-19

Pertanyaan:
PERKENALKAN saya Afif. Saya bekerja sebagai staf keuangan di suatu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Saat ini, perusahaan saya memasok obat-obatan untuk penanganan Covid-19 ke beberapa rumah sakit di beberapa kota.

Apakah terhadap penyerahan obat tersebut dapat memperoleh insentif pajak? Kemudian, apa sajakah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif tersebut?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Afif atas pertanyaannya. Ketentuan tentang perusahaan yang memasok obat-obat untuk penanganan Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PMK 239/2020).

Melalui PMK 239/2020, pemerintah mengatur insentif pajak berupa PPN tidak dipungut, PPN ditanggung pemerintah, dan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 bagi industri yang memasok obat-obat penanganan covid-19.

Pemberian insentif PPN dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) PMK 239/2020 yang akan diberikan kepada:

  1. Pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/ atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
  2. Industri farmasi produksi vaksin dan/ atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/ atau obat untuk penanganan Covid-19; dan
  3. Wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/ atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/ atau obat yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Adapun barang kena pajak yang akan mendapatkan insentif dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 239/2020, yaitu:

  1. Obat-obatan;
  2. Vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. Peralatan laboratorium;
  4. Peralatan pendeteksi;
  5. Peralatan pelindung diri;
  6. Peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
  7. Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Lalu, untuk fasilitas pajak penghasilan untuk perusahaan pemasok obat-obatan diatur pada Pasal 5 ayat (6) sebagai berikut:

“Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan:

  1. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.”

Untuk memanfaatkan insentif tersebut, perusahaan Bapak perlu mendapatkan surat pembebasan dan pemungutan PPh Pasal 22. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 diatur pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wajib pajak bersangkutan harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Adapun untuk kedua insentif di atas berlaku hingga 31 Desember 2021.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)

Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 23 September 2021 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Kamis, 23 September 2021 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Selasa, 28 September 2021 | 07:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha