Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ketentuan Insentif Pajak bagi Pemasok Obat Penanganan Covid-19

A+
A-
7
A+
A-
7
Ketentuan Insentif Pajak bagi Pemasok Obat Penanganan Covid-19

Pertanyaan:
PERKENALKAN saya Afif. Saya bekerja sebagai staf keuangan di suatu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Saat ini, perusahaan saya memasok obat-obatan untuk penanganan Covid-19 ke beberapa rumah sakit di beberapa kota.

Apakah terhadap penyerahan obat tersebut dapat memperoleh insentif pajak? Kemudian, apa sajakah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif tersebut?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Afif atas pertanyaannya. Ketentuan tentang perusahaan yang memasok obat-obat untuk penanganan Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PMK 239/2020).

Melalui PMK 239/2020, pemerintah mengatur insentif pajak berupa PPN tidak dipungut, PPN ditanggung pemerintah, dan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 bagi industri yang memasok obat-obat penanganan covid-19.

Pemberian insentif PPN dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) PMK 239/2020 yang akan diberikan kepada:

  1. Pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/ atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
  2. Industri farmasi produksi vaksin dan/ atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/ atau obat untuk penanganan Covid-19; dan
  3. Wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/ atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/ atau obat yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Adapun barang kena pajak yang akan mendapatkan insentif dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 239/2020, yaitu:

  1. Obat-obatan;
  2. Vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. Peralatan laboratorium;
  4. Peralatan pendeteksi;
  5. Peralatan pelindung diri;
  6. Peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
  7. Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Lalu, untuk fasilitas pajak penghasilan untuk perusahaan pemasok obat-obatan diatur pada Pasal 5 ayat (6) sebagai berikut:

“Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan:

  1. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.”

Untuk memanfaatkan insentif tersebut, perusahaan Bapak perlu mendapatkan surat pembebasan dan pemungutan PPh Pasal 22. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 diatur pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wajib pajak bersangkutan harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Adapun untuk kedua insentif di atas berlaku hingga 31 Desember 2021.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2022 | 19:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Imbau Wajib Pajak Ikut PPS, DJP: Banyak Data yang Masuk dan Valid

Selasa, 21 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar

Selasa, 21 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Soal PPS, DJP Siapkan Ketentuan Pelaporan Realisasi Harta Dalam Negeri

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut