UU HPP

Ketentuan Baru, DJP Siapkan Aturan Detail Pemberian Fasilitas PPN

Muhamad Wildan | Sabtu, 09 April 2022 | 10:30 WIB
Ketentuan Baru, DJP Siapkan Aturan Detail Pemberian Fasilitas PPN

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyiapkan 2 peraturan pemerintah (PP) tentang pajak pertambahan nilai (PPN), sebagai aturan turunan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan PP yang dimaksud adalah PP pengganti PP 1/2012 dan juga PP yang memerinci pemberian fasilitas PPN.

"Ada PP 1/2012 nanti akan diganti dengan RPP yang sudah kita bahas PAK-nya, tinggal harmonisasi," ujar Bonarsius, dikutip Sabtu (9/4/2022).

Baca Juga:
Omzet Belum Tembus Rp 4,8 Miliar, Rumah Makan Padang Kukuh Ajukan PKP

PP yang memerinci pemberian fasilitas nantinya akan menggabungkan seluruh ketentuan fasilitas dalam UU PPN, khususnya barang dan jasa yang sebelum UU HPP adalah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Bonarsius mengatakan tidak ada satupun fasilitas PPN yang berkurang atau bertambah dalam PP perincian fasilitas PPN tersebut. Bila suatu BKP/JKP telah mendapatkan fasilitas dalam ketentuan sebelumnya, pada PP terbaru BKP/JKP tersebut tetap akan mendapatkan fasilitas.

"Jadi sekarang ini lebih ke administrasi, kalau dari sisi substansi sudah," ujar Bonarsius.

Baca Juga:
Layanan Gratis, DJP: Waspadai Praktik Jual-Beli Kartu NPWP dan EFIN

Untuk diketahui, barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN sekarang menjadi BKP/JKP dan mendapatkan fasilitas berdasarkan Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Walaupun PP perincian fasilitas PPN belum dirampungkan oleh pemerintah, DJP menekankan pengusaha kena pajak (PKP) sudah bisa tidak mengenakan PPN berdasarkan UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

"Pengusaha tidak perlu memungutnya dari sekarang. Kalaupun dipungut nanti boleh dikembalikan lagi," ujar Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP Wiwiek Widwijanti. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Omzet Belum Tembus Rp 4,8 Miliar, Rumah Makan Padang Kukuh Ajukan PKP

Rabu, 27 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hibah Tanah dari Orang Tua, Perlu Dimasukkan ke SPT Tahunan?

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi