Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ketentuan Baru, DJP Siapkan Aturan Detail Pemberian Fasilitas PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Ketentuan Baru, DJP Siapkan Aturan Detail Pemberian Fasilitas PPN

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyiapkan 2 peraturan pemerintah (PP) tentang pajak pertambahan nilai (PPN), sebagai aturan turunan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan PP yang dimaksud adalah PP pengganti PP 1/2012 dan juga PP yang memerinci pemberian fasilitas PPN.

"Ada PP 1/2012 nanti akan diganti dengan RPP yang sudah kita bahas PAK-nya, tinggal harmonisasi," ujar Bonarsius, dikutip Sabtu (9/4/2022).

Baca Juga: PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

PP yang memerinci pemberian fasilitas nantinya akan menggabungkan seluruh ketentuan fasilitas dalam UU PPN, khususnya barang dan jasa yang sebelum UU HPP adalah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Bonarsius mengatakan tidak ada satupun fasilitas PPN yang berkurang atau bertambah dalam PP perincian fasilitas PPN tersebut. Bila suatu BKP/JKP telah mendapatkan fasilitas dalam ketentuan sebelumnya, pada PP terbaru BKP/JKP tersebut tetap akan mendapatkan fasilitas.

"Jadi sekarang ini lebih ke administrasi, kalau dari sisi substansi sudah," ujar Bonarsius.

Baca Juga: Tidak Semua Pemilik NIK Bakal Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Pemerintah

Untuk diketahui, barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN sekarang menjadi BKP/JKP dan mendapatkan fasilitas berdasarkan Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Walaupun PP perincian fasilitas PPN belum dirampungkan oleh pemerintah, DJP menekankan pengusaha kena pajak (PKP) sudah bisa tidak mengenakan PPN berdasarkan UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

"Pengusaha tidak perlu memungutnya dari sekarang. Kalaupun dipungut nanti boleh dikembalikan lagi," ujar Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP Wiwiek Widwijanti. (sap)

Baca Juga: NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Siapa yang Wajib Bayar Pajak?

Topik : UU HPP, tarif PPN, PPN 11%, jasa kena pajak, pengusaha kena pajak, PP 1/2012

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar