Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kesepakatan Kontribusi Biaya Jasa dalam Transfer Pricing

A+
A-
5
A+
A-
5
Kesepakatan Kontribusi Biaya Jasa dalam Transfer Pricing

Pretty Wulandari di Kampus WU Austria

AUSTRIA, DDTCNews - Transaksi yang melibatkan penyerahan suatu jasa (jasa intra-group), merupakan salah satu jenis transaksi yang paling sering dilakukan antar pihak afiliasi. Merupakan hal yang umum ketika terdapat penyerahan jasa administratif, komersial, finansial dan lain sebagainya oleh salah satu entitas kepada entitas lainnya dalam grup yang sama untuk mendukung aktivitas operasionalnya.

Pada dasarnya, jenis jasa intra-group terbagi menjadi dua, yaitu (i) jasa intra-grup dengan kategori shareholder services ataupun centralized services; dan (ii) jasa intra-grup yang dilakukan dengan skema kesepakatan kontribusi biaya jasa.

Sebagaimana yang tercantum pada Paragraf 8.3 OECD TPG 2017, kesepakatan kontribusi biaya merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam sebuah grup perusahaan multinasional (partisipan) untuk membagi kontribusi dan risiko atas keterlibatan dalam kegiatan pengembangan bersama, produksi ataupun untuk memperoleh harta tidak berwujud, aset berwujud maupun jasa intra-grup.

Baca Juga: Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Umumnya, kesepakatan kontribusi biaya melibatkan kegiatan pengembangan harta tidak berwujud, namun pada perkembangannya kesepakatan kontribusi biaya terkait dengan penyediaan jasa semakin meningkat penggunaannya hingga saat ini.

Berikut ini adalah Tabel perbandingan regulasi khusus terkait kesepakatan kontribusi biaya jasa.


Baca Juga: Intensifikasi Pemungutan PPN pada Masa Pandemi

Setiap partisipan dalam kesepakatan kontribusi biaya jasa, secara kontraktual berhak untuk menerima jasa sesuai dengan ruang lingkup dalam kesepakatan tersebut. Isu utama dari kesepakatan kontribusi biaya jasa adalah melakukan evaluasi untuk membagi kontribusi dan risiko dalam kegiatan pengembangan bersama atas sebuah jasa yang memberikan manfaat bagi seluruh partisipannya. Lebih lanjut, asumsi dari kesepakatan kontribusi biaya jasa adalah setiap partisipan akan menghitung proporsi atas kontribusinya, yang harus konsisten dengan proporsi pembagian seluruh manfaat yang akan didapatkan setiap partisipan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah ilustrasi yang menggambarkan pengukuran kontribusi dan manfaat atas kegiatan pengembangan bersama atas jasa yang dilakukan antar pihak afiliasi yaitu Perusahaan A dan Perusahaan B.8

  • Perusahaan A dan Perusahaan B adalah anggota dari suatu grup perusahaan multinasional. Perusahaan A menyediakan jasa teknikal berupa perawatan mesin pendingin (selanjutnya disebut “Jasa 1”), sedangkan Perusahaan B menyediakan jasa IT (selanjutnya disebut “Jasa 2”) yang merupakan jenis jasa low-value added. Perusahaan A dan Perusahaan B masing-masing memanfaatkan jasa-jasa tersebut. Perusahaan A menerima manfaat dari Perusahaan B atas “Jasa 2” untuk 15 unit komputer yang dimiliki Perusahaan A, sedangkan Perusahaan B menerima manfaat dari Perusahaan A atas “Jasa 1” untuk 10 unit perawatan mesin pendingin yang dimiliki Perusahaan B.
  • Pada tahun pertama dan tahun berikutnya, Perusahaan A menyediakan “Jasa 1” untuk 30 unit mesin pendingin dalam grup dan Perusahaan B menyediakan “Jasa 2” untuk 20 unit komputer dalam grup. Kemudian, Perusahaan A dan Perusahaan B membuat kesepakatan kontribusi biaya jasa untuk membagi biaya dan risiko atas jasa yang diberikan kepada grup.
  • Perusahaan A memanfaatkan 15 unit “Jasa 1” dan 10 unit “Jasa 2”. Begitu pula dengan Perusahaan B yang juga memanfaatkan 15 unit “Jasa 1” dan 10 unit “Jasa 2”.

Berikut ini adalah Tabel ilustrasi yang menggambarkan perhitungan biaya dan kontribusi dari Perusahaan A dan Perusahaan B.

Baca Juga: Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN


Berdasarkan ilustrasi di atas, total biaya penyediaan jasa didalam grup adalah sebesar 5.000 yang didapatkan dari penjumlahan biaya “Jasa 1” dari Perusahaan A sebesar 3.000 dan biaya “Jasa 2” dari Perusahaan B sebesar 2.000. Sedangkan total kontribusi dalam grup adalah sebesar 5.700 yang didapatkan dari penjumlahan nilai kontribusi jasa dari Perusahaan A sebesar 3.600 (atau sebesar 63% dari total kontribusi grup) dan nilai kontribusi jasa dari Perusahaan B sebesar 2.100 (atau sebesar 37% dari total kontribusi grup).

Sehubungan dengan pengukuran kontribusi berdasarkan nilai pada skema kesepakatan kontribusi biaya jasa ini maka (i) Perusahaan A harus menanggung biaya sebesar 2.850 yang apabila dilihat dari sisi persentase total nilai manfaat Perusahaan A terhadap total nilai kontribusi keseluruhan adalah sebesar 50%. Lebih lanjut, nilai kontribusi dari Perusahaan A adalah sebesar 3.600; (ii) Perusahaan B harus menanggung biaya sebesar 2.850 yang apabila dilihat dari sisi persentase total nilai manfaat Perusahaan B terhadap total nilai kontribusi keseluruhan adalah sebesar 50%. Lebih lanjut, nilai kontribusi dari Perusahaan B adalah sebesar 2.100

Baca Juga: Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proporsi atas kontribusi Perusahaan B yang hanya sebesar 37% menjadi tidak sesuai dengan proporsi atas manfaat yang didapatkan Perusahaan B yang sebesar 50%. Hal ini mengakibatkan kontribusi Perusahaan A menjadi eksesif, sedangkan kontribusi dari Perusahaan B menjadi kurang memadai. Dalam situasi seperti ini, Perusahaan B harus melakukan penyeimbangan pembayaran kepada Perusahaan A sebesar 750 yang didapatkan dari nilai manfaat Perusahaan B sebesar 1.800 dikurangi dengan 1.050.

Dengan demikian, apabila melihat penjelasan serta ilustrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan isu utama dari kesepakatan kontribusi biaya jasa adalah konsitensi dalam melakukan penilaian atas kontribusi dan manfaat setiap partisipan dan bagaimana ketentuan terkait kesepakatan kontribusi biaya jasa yang berlaku di suatu negara dapat memberikan panduan atas hal tersebut. Hal ini penting untuk menentukan implikasi dari pengukuran kontribusi serta manfaat dari partisipan yang berada pada yuridiksi yang berbeda-beda sehingga skema kesepakatan kontribusi biaya jasa tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Baca Juga: Ibarat Vaksin, Kepatuhan Pajak Tingkatkan Daya Tahan Keuangan Negara
Topik : Reportase, DDTC, HRDP, Transfer Pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Selasa, 14 September 2021 | 16:19 WIB
DDTC WORKING PAPER

Waduh, Ketimpangan Horizontal Pajak Daerah Masih Besar

Selasa, 14 September 2021 | 15:39 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Panduan Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Kaya

Selasa, 14 September 2021 | 13:58 WIB
DDTC WORKING PAPER

Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL

Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi