Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Keringanan Pajak Perusahaan Surat Kabar Dihapus

A+
A-
0
A+
A-
0
Keringanan Pajak Perusahaan Surat Kabar Dihapus

Ilustrasi. 

SAN SALVADOR, DDTCNews – Kongres El Salvador pada Rabu (5/5/2021) menghapus keringanan pajak yang selama ini diberikan pada surat kabar.

Kebijakan tersebut merupakan usulan dari Anggota parlemen Christian Guevara. Dia mengatakan penghapusan keringanan pajak itu dimaksudkan untuk mengakhiri penghindaran pajak. Keputusan ini diambil dengan merevisi undang-undang yang sudah berlaku sejak 1950.

"Hari ini kami akan mengakhiri penghindaran pajak yang paling lama, paling berkelanjutan, dan terang-terangan dalam sejarah kami," kata Guevara, dikutip pada Selasa (11/5/2021)

Baca Juga: Bersiap! Program Pemutihan Pajak Kendaraan Segera Diluncurkan

Sebelumnya, percetakan dibebaskan dari pajak. Hal ini membuat perusahaan surat kabar, majalah, brosur, dan publikasi lainnya dapat mengimpor kertas dan tinta tanpa membayar pajak dan bea masuk. Penjualan harian surat kabar di jalanan juga bebas pajak.

Namun, berdasarkan rancangan undang-undang (RUU) yang baru, percetakan surat kabar tidak dapat lagi menikmati pengurangan tarif atas impor bahan baku, mesin, dan peralatan percetakan atau publikasi.

Namun, percetakan dan publikasi yang secara langsung dimaksudkan untuk tujuan pendidikan masih diberikan pengurangan. RUU ini telah disetujui oleh 84 kursi kongres dengan 68 suara.

Baca Juga: Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Adapun kebijakan ini diambil tidak berselang lama setelah banyak kritik internasional dilayangkan pada Pemerintahan Presiden Nayib Bukele karena memecat sejumlah hakim mahkamah konstitusi dan jaksa agung.

Perwakilan Uni Eropa Andreu Bassols mengatakan pada Bukele tindakan tersebut merusak supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan di El Salvador. Namun, pemerintah El Savador menampik kritik yang diterimanya dan bersikeras pemecatan hakim itu telah sah. (kaw)

Baca Juga: Pengusaha Minta Periode Insentif Pajak dalam PMK 9/2021 Diperpanjang
Topik : El Salvador, kebijakan pajak, insentif pajak, surat kabar
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
MESIR
Rabu, 16 Juni 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA