AUSTRIA

Kepada DPR, Otoritas Ini Usulkan Sektor Migas Kena Windfall Tax

Muhamad Wildan | Selasa, 29 November 2022 | 14:00 WIB
Kepada DPR, Otoritas Ini Usulkan Sektor Migas Kena Windfall Tax

Ilustrasi.

WINA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Austria mengajukan usulan pengenaan windfall tax atas perusahaan minyak dan gas (migas) kepada parlemen.

Menteri Keuangan Austria Magnus Brunner mengatakan windfall tax akan menghasilkan tambahan penerimaan €2 miliar hingga €4 miliar atau Rp32,5 triliun hingga Rp65 triliun. Nanti, uang tersebut akan dipakai untuk mendukung program insentif bagi rumah tangga dan pelaku usaha.

"Windfall tax adalah kontribusi yang akan langsung digunakan untuk mendukung pemberian stimulus yang telah berjalan saat ini," ujar Brunner, dikutip Selasa (29/11/2022).

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Dalam RUU, pemerintah mengusulkan pengenaan windfall tax sebesar 40% atas surplus profit perusahaan migas pada 2022 hingga 2023. Windfall tax rencananya diberlakukan secara retroaktif mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2023.

Adapun yang dimaksud dengan surplus profit ialah setiap laba yang melampaui rata-rata laba pada 4 tahun terakhir. Windfall tax hanya akan dikenakan atas 20% dari surplus profit tersebut.

"Banyak perusahaan sektor energi yang diuntungkan kondisi saat ini. Sementara itu, mayoritas rumah tangga dan pelaku terbebani kenaikan harga energi. Ini adalah masalah keadilan dan negara perlu intervensi," ujar Brunner seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selain mengusulkan pengenaan windfall tax atas perusahaan sektor migas, pemerintah Austria juga mengusulkan pemberlakuan revenue cap bagi perusahaan distributor tenaga listrik.

Revenue cap akan diberlakukan melalui pengenaan pajak sebesar 90% atas laba yang diperoleh dari harga listrik di atas €140 per MwH. Revenue cap diusulkan berlaku sejak 1 Desember 2022 hingga 31 Desember 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak