Fokus
Literasi
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

A+
A-
10
A+
A-
10
Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Kendaraan bermotor bekas tidak lagi menjadi objek bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Adapun penyerahan kedua dan seterusnya bukan merupakan objek BBNKB.

Dalam Naskah Akademik RUU HKPD sudah dijelaskan tujuan kebijakan ini untuk mendorong ketaatan balik nama kendaraan bermotor bekas. BBNKB bukan hanya sumber penerimaan pemerintah daerah, melainkan juga instrumen untuk mengendalikan (mengatur) ketaatan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor.

Baca Juga: Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Pasalnya, salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dikarenakan kendaraan bermotor masih atas nama kepemilikan orang lain. Dengan kebijakan dalam UU HKPD, kepatuhan pembayaran PKB diharapkan juga meningkat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah pada UU HKPD adalah simplifikasi dan penguatan administrasi. Tujuannya adalah peningkatan kepatuhan. Jika kepatuhan naik, penerimaan pajak akan meningkat.

“Sekarang kan mobil yang mempunyai tanda nomor kendaraan B ada di mana-mana. Ini dikarenakan masyarakat tidak balik nama dan kalau dilakukan balik nama biayanya mahal, sehingga akhirnya pajak tidak dibayar. Akhirnya kena PKB-nya dan menyebabkan BBNKB itu jadi tracing-nya susah,” ujar Astera.

Baca Juga: NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD, tarif maksimal BBNKB sebesar 12%, bukan 20% seperti yang diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Meski tarif maksimal turun, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan opsen BBNKB dengan tarif 66%.

Opsen BBNKB dikenakan bersamaan dengan BBNKB oleh kabupaten/kota sebagai pengganti bagi hasil BBNKB yang selama ini berjalan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai BBNKB beserta opsen BBNKB baru mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan.

Sebagai perbandingan, saat ini BBNKB tidak hanya dikenakan atas penyerahan kendaraan baru, melainkan juga penyerahan kendaraan bekas. Sesuai dengan UU PDRD, tarif BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 22 Februari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 25 Februari 2022. (kaw)

Topik : debat, debat pajak, pajak, UU HKPD, BBNKB, motor bekas, mobil bekas, pajak daerah
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Naufal

Selasa, 22 Februari 2022 | 11:10 WIB
agar alur pajak berjalan dan kita merasakan manfaatnya, tentunya dgn regulasi yg sesuai

Felma Astrofa

Selasa, 22 Februari 2022 | 07:50 WIB
Saya setuju!

Aqmalina

Selasa, 22 Februari 2022 | 07:35 WIB
setuju karena pajak demi kepentingan negara juga

chrisanta

Senin, 21 Februari 2022 | 22:38 WIB
menurut saya itu benar

chrisanta

Senin, 21 Februari 2022 | 22:38 WIB
menurut saya itu benar

Oryza

Senin, 21 Februari 2022 | 20:41 WIB
karena dengan kita membayar pajak kendaraan baru maupun bekas dapat meningkatkan ketaatan dalam registrasi sebagai wni yang baik.

Yusran H

Senin, 21 Februari 2022 | 18:56 WIB
Agar mudah dipahami dan kegiatan pembayaran pajak lancar dilaksanakan, maka regulasi pembayaran tentulah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan secara jelas

Darelfaried

Senin, 21 Februari 2022 | 16:48 WIB
membayar pajak memang penting namun harus ada regulasi yg jelas agar sama sama enak

Elrich

Senin, 21 Februari 2022 | 16:16 WIB
membayar pajak memang penting namun harus ada regulasi yg jelas

Axel

Senin, 21 Februari 2022 | 15:58 WIB
setuju untuk pemasukan negara kita
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Putusan Sengketa Perlu Perhatikan Kepentingan Rakyat

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:30 WIB
KP2KP SANANA

Pantau Proses Bisnis WP, Pegawai Pajak Koordinasikan Ini dengan Pemda

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu