BERITA TERKINI
Ilustrasi.Â
HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam tengah mengkaji usulan keringanan pajak bagi tuan tanah perorangan yang terdampak pandemi Covid-19.
Wakil Direktur Bidang Administrasi Pajak untuk UMKM Departemen Umum Perpajakan Ta Thi Phuong Lan mengatakan usulan insentif itu berupa kenaikan ambang batas (threshold) penghasilan kena pajak bagi tuan tanah yang menyewakan rumah.
“Ini adalah bagian dari program amandemen UU pajak pertambahan nilai (PPN) yang sedang dikonsultasikan kepada para ahli [sebelum diserahkan kepada parlemen]," katanya, dikutip pada Selasa (25/5/2021).
Phuong Lan mengatakan beberapa ahli telah menyatakan ambang pajak untuk pemilik properti sewa perorangan tidak sesuai dengan situasi aktual. Alasannya, tarif pajak yang berlaku saat ini cukup tinggi sedangkan ambang batasnya terlalu rendah.
Orang yang menyewa rumah atau apartemen harus membayar tarif pajak tertinggi sebesar 10%. Sementara pada banyak jenis bisnis jasa lainnya, tarif pajaknya berkisar 4,5-7%.
Selain itu, ambang batas penghasilan kena pajak senilai VND100 juta (sekitar Rp62,2 juta) per tahun juga tidak sesuai dengan kinerja pasar. Di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, sebagian besar pemilik rumah atau apartemen wajib membayar pajak ini karena ambangnya terlalu rendah.
Misalnya, jika seorang tuan tanah yang menyewakan rumah memperoleh pendapatan VND200 juta per tahun atau Rp124,4 juta, mereka harus membayar pajak sebesar VND20 juta atau Rp12,4 juta. Angka itu sudah termasuk PPN VND10 juta dan pajak penghasilan orang pribadi VND10 juta.
Beberapa ahli kemudian menyarankan ambang batas pembayaran pajak perlu dinaikkan sekitar 30%-40% agar sesuai dengan tingkat inflasi yang telah meningkat.
Ketua Asosiasi Penasihat Pajak Vietnam Nguyen Thi Cuc menilai pemerintah juga dapat mengkaji perubahan ambang batas kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi. Dengan perubahan itu, manfaat kebijakannya tidak hanya dirasakan pada aktivitas sewa properti, tapi juga bisnis individu lain seperti aktivitas e-commerce, manufaktur, konstruksi, dan jasa lainnya.
“Ambang penghasilan kena pajak dapat ditingkatkan menjadi sekitar VND150 juta [setara Rp93,3 juta] per tahun atau lebih agar lebih masuk akal daripada mempertahankan tingkat saat ini," ujarnya.
Sementara itu, seorang pemilik apartemen di Hanoi Nguyen Thi Lan Huong menyatakan tidak dapat menemukan penyewa dalam setahun terakhir. Padahal, dia telah memangkas biaya sewa hampir 50% karena pandemi Covid-19.
Menurut Huong, ambang batas VND100 juta per tahun terlalu rendah dan perlu dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi karena dampak biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan dan asuransi tetap berjalan selama pandemi.
"Jika tarif pajak tinggi, harga sewa juga akan dinaikkan, membuat leasing lebih sulit. Saya berharap ada tarif pajak yang wajar untuk menyelaraskan lessor dan lessee," katanya, seperti dilansir vietnamplus.vn. (kaw)
