Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Turunan UU PNBP

0

JAKARTA, DDTCNews - Setelah DPR mengesahkan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Kamis kemarin, Kementerian Keuangan bersiap untuk menyusun aturan turunan dari UU tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan setidaknya ada 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan disusun. Keempat beleid tersebut akan menjadi panduan dalam penerapan UU PNBP yang baru.

"Turunan dari UU paling tidak 4 PP yang akan di susun. Pertama, RPP tentang pelaksanaan PNBP. Kedua, RPP tentang tata cara pengusulan tarif PNPB. Ketiga, RPP tentang pemeriksaan PNBP. Keempat, RPP terkait keberatan, Keringanan dan Pengembalian," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (27/7).

Baca Juga: Wah, Realisasi Penerimaan Negara Bisa Sesuai Target

Keempat RPP tersebut ditargetkan selesai dalam 12 bulan kedepan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan UU. Kedepannya, menurut Askolani, proses pungutan PNBP akan lebih jelas dan terstruktur. Sehingga akan memberikan kepastian bagi wajib pungut dan seluruh kementerian/lembaga yang punya kewenangan memungut PNBP. 

Salah satunya adalah soal tarif yang banyak menuai kontroversi dan masuk dalam salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PNBP. 

"Sekarang itu ada lebih dari 70.000 tarif PNBP di seluruh kementerian/lembaga dan soal tarif ini harus dilihat secara hati-hati. Oleh karena itu, ada kewenangan Kemenkeu untuk melakukan verifikasi dan menilai tarif ini layak dipungut atau tidak. Ini yang diperkuat dalam UU PNBP," ungkap Askolani.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Pungutan Sektor Batubara Tidak Berkurang

Dia menjamin bertambahnya kewenangan Kemenkeu dalam penetapan tarif melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tidak akan mendistorsi kewenangan kementerian/lembaga terkait. Pasalnya, yang diatur dalam PMK ialah pungutan PNBP yang bersifat ad/hoc dan hanya sebatas pada aspek PNBP Pelayanan.

Seperti yang diketahui, UU PNBP yang baru diperbarui terdapat 6 kluster. Yakni PNBP terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam, PNBP terkait pelayanan publik, PNBP terkait pengelolaan Kekayaaan Negara Dipisahkan (KNP), PNBP terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), PNPB terkait pengelolaan dana pemerintah, PNPB terkait Hak Negara Lainnya. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Makan Siang Gratis

"Turunan dari UU paling tidak 4 PP yang akan di susun. Pertama, RPP tentang pelaksanaan PNBP. Kedua, RPP tentang tata cara pengusulan tarif PNPB. Ketiga, RPP tentang pemeriksaan PNBP. Keempat, RPP terkait keberatan, Keringanan dan Pengembalian," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (27/7).

Baca Juga: Wah, Realisasi Penerimaan Negara Bisa Sesuai Target

Keempat RPP tersebut ditargetkan selesai dalam 12 bulan kedepan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan UU. Kedepannya, menurut Askolani, proses pungutan PNBP akan lebih jelas dan terstruktur. Sehingga akan memberikan kepastian bagi wajib pungut dan seluruh kementerian/lembaga yang punya kewenangan memungut PNBP. 

Salah satunya adalah soal tarif yang banyak menuai kontroversi dan masuk dalam salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PNBP. 

"Sekarang itu ada lebih dari 70.000 tarif PNBP di seluruh kementerian/lembaga dan soal tarif ini harus dilihat secara hati-hati. Oleh karena itu, ada kewenangan Kemenkeu untuk melakukan verifikasi dan menilai tarif ini layak dipungut atau tidak. Ini yang diperkuat dalam UU PNBP," ungkap Askolani.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Pungutan Sektor Batubara Tidak Berkurang

Dia menjamin bertambahnya kewenangan Kemenkeu dalam penetapan tarif melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tidak akan mendistorsi kewenangan kementerian/lembaga terkait. Pasalnya, yang diatur dalam PMK ialah pungutan PNBP yang bersifat ad/hoc dan hanya sebatas pada aspek PNBP Pelayanan.

Seperti yang diketahui, UU PNBP yang baru diperbarui terdapat 6 kluster. Yakni PNBP terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam, PNBP terkait pelayanan publik, PNBP terkait pengelolaan Kekayaaan Negara Dipisahkan (KNP), PNBP terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), PNPB terkait pengelolaan dana pemerintah, PNPB terkait Hak Negara Lainnya. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Makan Siang Gratis
Topik : UU PNBP, aturan turunan PNBP, sri mulyani
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 07 Juni 2018 | 09:04 WIB
PENEGAKAN HUKUM
0