Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Perbarui Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Kena PPnBM

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Perbarui Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Kena PPnBM

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2021

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memperbarui ketentuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap barang kena pajak (BKP) tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

Perincian ketentuan PPnBM itu tertuang dalam PMK 96/2021. Beleid yang berlaku mulai 26 Juli 2021 ini dirilis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PP 61/2020 yang juga mengatur tentang PPnBM atas objek selain kendaraan.

“Jenis Barang Kena Pajak [BKP] yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM ditetapkan dengan tarif 20%, 40%, 50%, atau 75%,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK 96/2021, dikutip pada Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Daftar jenis BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM tercantum dalam Lampiran I PMK 96/2021. Berdasarkan lampiran tersebut, tarif 20% dikenakan atas hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual senilai Rp30 miliar atau lebih.

Dalam ketentuan terdahulu yaitu PMK 35/2017, tarif 20% dikenakan atas rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual Rp20 miliar atau lebih. Tarif 20%, masih dalam PMK 35/2017, juga dikenakan atas apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual Rp10 miliar atau lebih.

Sementara itu, tarif 40% dikenakan atas balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan serta pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Tarif 40% juga dikenakan atas peluru senjata api dan peluru senjata api lainnya.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Namun, peluru senapan angin dan peluru senjata api untuk keperluan negara tidak dikenakan PPnBM. Selanjutnya, tarif 50% dikenakan atas pesawat udara, selain yang dikenakan tarif 40%. Namun, pesawat udara untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga dikecualikan.

Tarif 50% juga dikenakan atas senjata api dan senjata api lainnya, seperti senjata artileri, revolver, dan pistol. Namun, senjata api untuk keperluan negara tidak dikenakan PPnBM. Ketentuan objek yang dikenakan tarif 40% dan 50% masih sama dengan yang ada dalam PMK 35/2017.

Selanjutnya, tarif 75% dikenakan atas kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Yacht untuk usaha pariwisata juga dikecualikan dari pengenaan PPnBM. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang belum membebaskan PPnBM atas yacht untuk pariwisata.

Baca Juga: Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Pembebasan PPnBM atas yacht untuk pariwisata sebelumnya telah ditetapkan dalam PP 61/2020. Berdasarkan pertimbangan dalam PP 61/2020, langkah ini dimaksudkan untuk mendorong industri pariwisata. Simak “PP Baru, Yacht untuk Pariwisata Kini Tidak Kena PPnBM 75%” (rig)

Topik : PMK 96/2021, PPnBM, barang mewah, menkeu sri mulyani, kemenkeu, tarif pajak, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya