Berita
Senin, 30 November 2020 | 11:32 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 11:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Senin, 30 November 2020 | 09:28 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Keluar dari Jerat Tax Treaty Override

A+
A-
0
A+
A-
0
Keluar dari Jerat Tax Treaty Override

ISTILAH tax treaty override acap mengacu pada suatu beleid hukum domestik yang mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian pajak antarnegara (tax treaty). Memang, tax treaty override ini praktik yang jamak terjadi. Namun, harus diakui, implikasi dari konsep tersebut jarang sekali dibahas secara sistematis.

Buku berjudul Tax Treaty Override ini menawarkan pembahasan sistematis tentang konsep tax treaty override dengan menekankan pada proses interpretasi untuk mengidentifikasi adanya ketentuan dalam hukum domestik yang meng-override ketentuan dalam tax treaty.

Beberapa pokok bahasan dalam buku ini antara lain efek hukum internasional terhadap ketentuan dalam hukum domestik, tax treaty override sebagai pelanggaran hukum internasional, proses interpretasi tax treaty yang digunakan untuk mendeteksi adanya tax treaty override, dan kemungkinan adanya tax treaty override dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik.

Baca Juga: Imbas Brexit, Pajak Mobil dan Motor Klasik Melonjak

Penulis buku ini, Carla De Pietro, dalam buku ini berpendapat apabila suatu negara menandatangani perjanjian internasional dengan negara lainnya, kedaulatan negara tersebut dibatasi berdasarkan basis resiprokal, sehingga perubahannya secara unilateral tidak diperkenankan.

Lalu apa hubungannya dengan tax treaty override? Karakter utama tax treaty adalah keunikan rumusan pasal distributif (distributive rules) yang bertujuan membatasi penerapan ketentuan domestik. Ketika suatu negara melebihi batas tersebut, maka di titik itulah tax treaty override telah terjadi.

Terkait dengan kemungkinan adanya tax treaty override dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik, buku terbitan Kluwer Law International, Belanda, tahun 2014 ini membandingkan posisi yang diambil oleh OECD dalam OECD Commentary dengan pendapat beberapa ahli perpajakan internasional.

Baca Juga: Cukai Vape Berlaku 2021, Pemerintah Bidik Penerimaan Rp1 Triliun

Contoh ketentuan penghindaran pajak dalam hukum domestik yang menjadi fokus perhatian buku ini adalah kemungkinan ketentuan Controled Foreign Corporation (CFC) dapat meng-override ketentuan tax treaty, khususnya terhadap pasal pemajakan atas business profits dan pasal pemajakan atas dividen.

Untuk membatasi praktik tax treaty override itu, buku ini menyarankan agar negara-negara yang mengadakan perjanjian perpajakan internasional memasukkan suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang mengikat, sehingga praktik tax treaty override dapat diatasi.

Misalnya, atas kemungkinan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam ketentuan domestik dapat meng-override ketentuan tax treaty, buku ini merekomendasikan penambahan ketentuan umum atau khusus tentang pencegahan penghindaran pajak dalam tax treaty sehingga dapat menjamin efektivitas hak pemajakan masing-masing negara dan sebagai perlindungan atas hak-hak wajib pajak.

Baca Juga: Tarif Pajak Bakal Naik Tahun Depan, Kelas Menengah Diminta Bersiap

Di luar itu, buku ini juga mengkritik posisi OECD dalam mengatur hubungan antara ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik dan ketentuan tax treaty. Buku ini merekomendasikan agar OECD memberikan panduan secara jelas dan praktikal terkait interaksi antara kedua ketentuan tersebut.

Secara umum, buku ini membahas tax treaty override dari persepektif hukum internasional di tengah langkanya pembahasan topik tersebut. Buku Di tengah gencarnya pengaturan ulang BUT di banyak negara saat ini, buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini relevan di tengah upaya OECD mengimplementasikan ketentuan tax treaty dan domestik dalam upaya mencegah BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). (Bsi)

Baca Juga: Ringankan Beban Pemilik Properti, Pungutan Pajak Ini Dihapuskan
Topik : buku pajak, pajak internasional, tax treaty, Carla de Pietro
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 20 November 2020 | 13:30 WIB
INGGRIS
Jum'at, 20 November 2020 | 13:12 WIB
INDIA
Kamis, 19 November 2020 | 18:30 WIB
JERMAN
Kamis, 19 November 2020 | 18:00 WIB
KOSTA RIKA
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 11:32 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 30 November 2020 | 09:56 WIB
BEA METERAI (4)
Senin, 30 November 2020 | 09:28 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 08:45 WIB
PERPRES 112/2020
Senin, 30 November 2020 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN