Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Keluar dari Jerat Tax Treaty Override

0
0

ISTILAH tax treaty override acap mengacu pada suatu beleid hukum domestik yang mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian pajak antarnegara (tax treaty). Memang, tax treaty override  ini praktik yang jamak terjadi. Namun, harus diakui, implikasi dari konsep tersebut jarang sekali dibahas secara sistematis.

Buku berjudul Tax Treaty Override ini menawarkan pembahasan sistematis tentang konsep tax treaty override dengan menekankan pada proses interpretasi untuk mengidentifikasi adanya ketentuan dalam hukum domestik yang meng-override ketentuan dalam tax treaty.

Beberapa pokok bahasan dalam buku ini antara lain efek hukum internasional terhadap ketentuan dalam hukum domestik, tax treaty override sebagai pelanggaran hukum internasional, proses interpretasi tax treaty yang digunakan untuk mendeteksi adanya tax treaty override, dan kemungkinan adanya tax treaty override dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Penulis buku ini, Carla De Pietro, dalam buku ini berpendapat apabila suatu negara menandatangani perjanjian internasional dengan negara lainnya, kedaulatan negara tersebut dibatasi berdasarkan basis resiprokal, sehingga perubahannya secara unilateral tidak diperkenankan.

Lalu apa hubungannya dengan tax treaty override? Karakter utama tax treaty adalah keunikan rumusan pasal distributif (distributive rules) yang bertujuan membatasi penerapan ketentuan domestik. Ketika suatu negara melebihi batas tersebut, maka di titik itulah tax treaty override telah terjadi.

Terkait dengan kemungkinan adanya tax treaty override dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik, buku terbitan Kluwer Law International, Belanda, tahun 2014 ini membandingkan posisi yang diambil oleh OECD dalam OECD Commentary dengan pendapat beberapa ahli perpajakan internasional.

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Contoh ketentuan penghindaran pajak dalam hukum domestik yang menjadi fokus perhatian buku ini adalah kemungkinan ketentuan Controled Foreign Corporation (CFC) dapat meng-override ketentuan tax treaty, khususnya terhadap pasal pemajakan atas business profits dan pasal pemajakan atas dividen.

Untuk membatasi praktik tax treaty override itu, buku ini menyarankan agar negara-negara yang mengadakan perjanjian perpajakan internasional memasukkan suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang mengikat, sehingga praktik tax treaty override dapat diatasi.

Misalnya, atas kemungkinan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam ketentuan domestik dapat meng-override ketentuan tax treaty, buku ini merekomendasikan penambahan ketentuan umum atau khusus tentang pencegahan penghindaran pajak dalam tax treaty sehingga dapat menjamin efektivitas hak pemajakan masing-masing negara dan sebagai perlindungan atas hak-hak wajib pajak.

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak

Di luar itu, buku ini juga mengkritik posisi OECD dalam mengatur hubungan antara ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik dan ketentuan tax treaty. Buku ini merekomendasikan agar OECD memberikan panduan secara jelas dan praktikal terkait interaksi antara kedua ketentuan tersebut.

Secara umum, buku ini membahas tax treaty override dari persepektif hukum internasional di tengah langkanya pembahasan topik tersebut. Buku Di tengah gencarnya pengaturan ulang BUT di banyak negara saat ini, buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini relevan di tengah upaya OECD mengimplementasikan ketentuan tax treaty dan domestik dalam upaya mencegah BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). (Bsi)

Baca Juga: Bagaimana Cara Memperoleh SKD Secara Online?

Beberapa pokok bahasan dalam buku ini antara lain efek hukum internasional terhadap ketentuan dalam hukum domestik, tax treaty override sebagai pelanggaran hukum internasional, proses interpretasi tax treaty yang digunakan untuk mendeteksi adanya tax treaty override, dan kemungkinan adanya tax treaty override dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Penulis buku ini, Carla De Pietro, dalam buku ini berpendapat apabila suatu negara menandatangani perjanjian internasional dengan negara lainnya, kedaulatan negara tersebut dibatasi berdasarkan basis resiprokal, sehingga perubahannya secara unilateral tidak diperkenankan.

Lalu apa hubungannya dengan tax treaty override? Karakter utama tax treaty adalah keunikan rumusan pasal distributif (distributive rules) yang bertujuan membatasi penerapan ketentuan domestik. Ketika suatu negara melebihi batas tersebut, maka di titik itulah tax treaty override telah terjadi.

Terkait dengan kemungkinan adanya tax treaty override dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik, buku terbitan Kluwer Law International, Belanda, tahun 2014 ini membandingkan posisi yang diambil oleh OECD dalam OECD Commentary dengan pendapat beberapa ahli perpajakan internasional.

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Contoh ketentuan penghindaran pajak dalam hukum domestik yang menjadi fokus perhatian buku ini adalah kemungkinan ketentuan Controled Foreign Corporation (CFC) dapat meng-override ketentuan tax treaty, khususnya terhadap pasal pemajakan atas business profits dan pasal pemajakan atas dividen.

Untuk membatasi praktik tax treaty override itu, buku ini menyarankan agar negara-negara yang mengadakan perjanjian perpajakan internasional memasukkan suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang mengikat, sehingga praktik tax treaty override dapat diatasi.

Misalnya, atas kemungkinan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam ketentuan domestik dapat meng-override ketentuan tax treaty, buku ini merekomendasikan penambahan ketentuan umum atau khusus tentang pencegahan penghindaran pajak dalam tax treaty sehingga dapat menjamin efektivitas hak pemajakan masing-masing negara dan sebagai perlindungan atas hak-hak wajib pajak.

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak

Di luar itu, buku ini juga mengkritik posisi OECD dalam mengatur hubungan antara ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik dan ketentuan tax treaty. Buku ini merekomendasikan agar OECD memberikan panduan secara jelas dan praktikal terkait interaksi antara kedua ketentuan tersebut.

Secara umum, buku ini membahas tax treaty override dari persepektif hukum internasional di tengah langkanya pembahasan topik tersebut. Buku Di tengah gencarnya pengaturan ulang BUT di banyak negara saat ini, buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini relevan di tengah upaya OECD mengimplementasikan ketentuan tax treaty dan domestik dalam upaya mencegah BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). (Bsi)

Baca Juga: Bagaimana Cara Memperoleh SKD Secara Online?
Topik : buku pajak, pajak internasional, tax treaty, Carla de Pietro
artikel terkait
Rabu, 19 Desember 2018 | 18:42 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 23 Januari 2019 | 10:27 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 20 Juli 2018 | 15:35 WIB
KETIMPANGAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Rabu, 27 September 2017 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 18:59 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 10 Mei 2017 | 16:45 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 22 Desember 2016 | 14:01 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Selasa, 11 April 2017 | 10:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 14 Maret 2017 | 14:50 WIB
KEBIJAKAN CUKAI