Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Kelap-Kelip Industri Rokok

A+
A-
0
A+
A-
0
Kelap-Kelip Industri Rokok

Di Indonesia, tidak banyak buku dan referensi mengenai cukai. Tema cukai, baik hasil tembakau maupun lainnya, entah kenapa, tidak terlalu menarik minat para peneliti fiskal. Jauh lebih banyak buku atau riset tentang PPh atau PPN, termasuk bagi penulisan tesis atau disertasi.

Buku berjudul Gemerlap Industri Rokok; Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan dalam Perspektif Jawa Tengah setebal 152 halaman yang diterbitkan oleh Pustaka Magister, Semarang, Agustus, 2015, ini adalah salah satu dari bagian yang sedikit tadi.

Penulisnya, Ihwan Sudrajat, adalah seorang birokrat daerah yang kenyang pengalaman, mulai dari memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Kepala Biro Perekonomian Jateng, hingga menjadi Plt Bupati Blora, Plt Bupati Jepara, dan kini Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng.

Baca Juga: Penyelundupan 7,2 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan

Jateng sendiri adalah provinsi penghasil cukai hasil tembakau terbesar kedua di Indonesia dengan porsi sekitar 30%, sekaligus provinsi penghasil tembakau terbesar ketiga dengan porsi sekitar 18% dan penghasil rokok terbesar kedua dengan porsi sekitar 20%.

Ihwan memulai buku ini dengan memaparkan peran cukai hasil tembakau di APBN yang setiap tahun berkisar 5%-7% beriring dengan meningkatkan jumlah produksi rokok nasional tetapi dengan diikuti menurunnya jumlah pabrik rokok secara signifikan.

Pada bab ini ia menguraikan bagaimana besaran cukai hasil tembakau yang dihasilkan di Jawa Tengah selalu dua kali lipat lebih besar dari pendapatan asli daerah gabungan provinsi dan kabupaten/ kota di Jateng. Secara nasional, cukai hasil tembakau dari Jateng berkontribusi sekitar 30%.

Baca Juga: Kenaikan PHK Pengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21, Ini Data Kemenkeu

Pada bab berikutnya, buku ini menguraikan pemikiran teoritis mengenai cukai hasil tembakau dan perkembangan kebijakannya di dunia, juga sejarah penerapan pajak tembakau yang pertama kali diterapkan di Amerika Serikat sejak presiden pertamanya, George Washington.

Ada berbagai data dipaparkan, termasuk jumlah produksi rokok di dunia yang pada 2014 mencapai 5,8 triliun batang, yang 40% di antaranya dikonsumsi di China, dan 30% dikonsumis oleh Rusia, USA, Indonesia, Jepang, Jerman, India, Turki, Korea Selatan dan Vietnam. Sisanya oleh negara lain.

Di Indonesia sendiri, dalam hal kebijakan cukai, buku ini menunjukkan bagaimana UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah memasukkan faktor kesehatan secara lebih sistematis untuk mengendalikan pertumbuhan industri hasil tembakau.

Baca Juga: Daftar Biaya Usaha yang Sebabkan Koreksi Fiskal Positif

Lebih dalam lagi, Ihwan mengemukakan, lebih spesifik dari rumusan umum bahwa peningkatan cukai akan mengoreksi penjualan rokok, sejumlah riset menunjukkan bahwa respons konsumen terhadap perubahan harga akibat kenaikan cukai berbeda-beda, tergantung karakter dan tempat tinggalnya.

Berbagai analisis yang terkait dengan kekuatan dan masa depan industri rokok juga dikupas lebih lanjut, seperti perkembangan perolehan cukai hasil tembakau di Jateng yang dalam kurun 20 tahun tumbuh rata-rata sekitar 22% per tahun.

Kemudian juga pengaruh tarif cukai hasil tembakau, harga rokok, tingkat pendapatan per kapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat permintaan rokok, serta dampak perubahan permintaan akhir pada industri rokok karena kenaikan tarif cukai terhadap sektor-sektor ekonomi.

Baca Juga: Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Rokok Minimum Tahun Ini

Dalam buku ini Ihwan sampai pada hipotesis bahwa tarif cukai, harga rokok, pendapatan dan populasi sangat memengaruhi permintaan rokok secara signifikan. Kenaikan harga rokok karena naiknya tarif cukai menghasilkan penurunan tingkat permintaan rokok di Jawa Tengah.

Ia juga menyarankan agar pemerintah mengambil posisi jelas dalam pengembangan industri rokok, sehingga para pelaku industri dapat menyesuaikan diri. Sebab selama ini, pemerintah masih mendua antara mendukung pengurangan permintaan rokok, tapi tetap memberi ruang peningkatan produksi

Sayang, buku ini kurang mengelaborasi sisi kesehatan dari industri rokok, seperti yang ditegaskan dalam judul buku ini. Namun, hal itu tentu bisa dipahami karena memang bukan faktor kesehatan tersebut yang menjadi fokus buku ini.

Baca Juga: Bea Cukai Fasilitasi Kedatangan Vaksin Tahap III

Sebab buku ini pada dasarnya ingin menunjukkan bagaimana pertanian tembakau dan industri rokok memiliki peran dan posisi istimewa di Jawa Tengah. Mungkin, ada baiknya pemerintah memperbesar porsi dana bagi hasil cukai agar daerah bisa lebih merasakan dampak ekonomi tersebut.

Tidak hanya diperuntukkan bagi para akademisi, buku hasil ringkasan disertasi Ihwan di Universitas Diponegoro - Semarang ini tentu bisa jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sekaligus para pelaku industri rokok khususnya. Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library. (Bsi)

Baca Juga: DJP dan DJBC Pakai Hasil Analisis PPATK Soal Pidana Perpajakan
Topik : cukai, cukai rokok, fiskal
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:47 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:28 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:17 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 06 Januari 2021 | 15:54 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 21:45 WIB
RUST CONFERENCE 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK