Kejar Setoran 92% Target, DPR & Pemerintah Sepakati 6 Langkah Ini

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetuji sejumlah rencana pemerintah untuk mengejar target setoran perpajakan pada semester II/2019. Sejumlah langkah disepakati untuk segera diimplementasikan untuk mengamankan penerimaan tahun ini.

Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dengan DPR terkait laporan pelaksanaan APBN semester I/2019 dan prognosis untuk semester II/2019. Adapun realisasi penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi hanya mencapai 92% dari target APBN senilai Rp1.756,4 triliun.

“Prognosis penerimaan perpajakan dalam semester II/2019 diperkirakan mencapai Rp945,1 triliun atau 53% dari target APBN 2019,” kata Anggota Banggar Iskandar Syaichu di ruang rapat Banggar, Senin (22/7/2019).

Politisi Fraksi PPP itu menjelaskan target penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas target setoran pajak dalam negeri senilai Rp933,3 triliun atau 53% dari target APBN 2019. Kemudian target setoran pajak dari perdagangan internasional sebesar Rp20,9 triliun atau 48,2% dari target APBN tahun ini.

Untuk mencapai target tersebut, ada enam kebijakan teknis yangdirestui parlemen sebagai bagian dari upaya mengamankan penerimaan tahun ini.Pertama, penguatan fungsi pelayanan kepada wajib pajak.

“Kebijakan pertama ini dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak secara sukarela,” paparnya.

Kedua, peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini diwujudkan dengan implementasi automatic exchange of information(AEoI), perluasan dan penguatan joint program antara Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Anggaran. Penertiban cukai berisiko tinggi dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan terus dilakukan.

Ketiga, ekstensifikasi pascaimplementasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Keempat, peningkatan ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end dengan fokus utama menyasar sektor informal seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kelima, kebijakan teknis dalam melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan. Keenam, berjalannya reformasi perpajakan yang berdasarkan 5 pilar utama secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Reformasi perpajakan harus dijalankan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan proses bisnis,” imbuhnya. (kaw)