Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Kejar Setoran 92% Target, DPR & Pemerintah Sepakati 6 Langkah Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Kejar Setoran 92% Target, DPR & Pemerintah Sepakati 6 Langkah Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetuji sejumlah rencana pemerintah untuk mengejar target setoran perpajakan pada semester II/2019. Sejumlah langkah disepakati untuk segera diimplementasikan untuk mengamankan penerimaan tahun ini.

Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dengan DPR terkait laporan pelaksanaan APBN semester I/2019 dan prognosis untuk semester II/2019. Adapun realisasi penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi hanya mencapai 92% dari target APBN senilai Rp1.756,4 triliun.

“Prognosis penerimaan perpajakan dalam semester II/2019 diperkirakan mencapai Rp945,1 triliun atau 53% dari target APBN 2019,” kata Anggota Banggar Iskandar Syaichu di ruang rapat Banggar, Senin (22/7/2019).

Baca Juga: Bahas Penerimaan Pajak 2021 Dengan DPD, Ini Kata Sri Mulyani

Politisi Fraksi PPP itu menjelaskan target penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas target setoran pajak dalam negeri senilai Rp933,3 triliun atau 53% dari target APBN 2019. Kemudian target setoran pajak dari perdagangan internasional sebesar Rp20,9 triliun atau 48,2% dari target APBN tahun ini.

Untuk mencapai target tersebut, ada enam kebijakan teknis yangdirestui parlemen sebagai bagian dari upaya mengamankan penerimaan tahun ini.Pertama, penguatan fungsi pelayanan kepada wajib pajak.

“Kebijakan pertama ini dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak secara sukarela,” paparnya.

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, DJBC Beri Fasilitas Kawasan Berikat Lagi

Kedua, peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini diwujudkan dengan implementasi automatic exchange of information(AEoI), perluasan dan penguatan joint program antara Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Anggaran. Penertiban cukai berisiko tinggi dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan terus dilakukan.

Ketiga, ekstensifikasi pascaimplementasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Keempat, peningkatan ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end dengan fokus utama menyasar sektor informal seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kelima, kebijakan teknis dalam melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan. Keenam, berjalannya reformasi perpajakan yang berdasarkan 5 pilar utama secara komprehensif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Penerimaan Pajak Terkontraksi 6,2%

“Reformasi perpajakan harus dijalankan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan proses bisnis,” imbuhnya. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, APBN, perpajakan, pemeriksaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 29 Juni 2020 | 18:18 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 29 Juni 2020 | 16:27 WIB
FILIPINA
Senin, 29 Juni 2020 | 16:20 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS