Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kejar Penurunan Emisi, BEI Diminta Siap Fasilitasi Perdagangan Karbon

A+
A-
1
A+
A-
1
Kejar Penurunan Emisi, BEI Diminta Siap Fasilitasi Perdagangan Karbon

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta bersiap untuk memfasilitasi perdagangan karbon di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan persiapan perlu dilakukan agar proses perdagangan karbon berjalan kredibel.

Menurutnya, kesuksesan skema perdagangan karbon untuk menurunkan emisi gas rumah kaca juga akan tergantung pada kesiapan BEI.

"Kita dalam hal ini akan sangat tergantung dalam Bursa Efek Indonesia, yang akan menjadi platform perdagangan yang saya harap akan membangun dan mengantisipasi sehingga perdagangan karbon menjadi kredibel dan diakui dunia, tidak hanya di Indonesia," katanya dalam CEO Networking 2021, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Baca Juga: Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah merancang kebijakan untuk menurunkan emisi berbasis pasar atau carbon pricing. Secara umum, carbon pricing terdiri atas 2 mekanisme penting, yakni perdagangan karbon dan instrumen nonperdagangan.

Instrumen perdagangan karbon terdiri atas cap and trade serta offsetting mechanism, sedangkan instrumen nonperdagangan mencakup pengenaan pajak karbon dan pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment/RBP.

Menurut Sri Mulyani, instrumen perdagangan dan nonperdagangan akan saling mendukung untuk mencapai target penurunan emisi. Oleh karena itu, dia meminta pelaku di sektor pasar keuangan memahami mekanisme perdagangan karbon akan menjadi hal biasa di dunia untuk mengatasi perubahan iklim.

Baca Juga: Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS

Melalui perdagangan karbon, akan tersedia sumber-sumber pendanaan untuk program yang mendukung kelestarian lingkungan seperti penghijauan hutan dan transisi menuju energi hijau.

Sri Mulyani menyebut Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memulai pasar karbon, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

"Ini butuh regulasi secara nasional yang kompatibel dengan global namun tetap menjaga kepentingan Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF

Perpres 98/2021 menjelaskan perdagangan emisi sebagai mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi yang ditentukan. Beleid itu juga menyebut pembentukan bursa karbon sebagai suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon.

Sementara itu, pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mulai menerapkan pajak karbon mulai April 2022. Sebagai tahap awal, pajak karbon baru akan dikenakan pada PLTU batu bara.

Pajak karbon dikenakan menggunakan mekanisme pajak karbon yang mendasarkan cap and tax. Mengenai tarif, disepakati sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). (sap)

Baca Juga: Konsultasi PPS Sudah Bisa Tatap Muka, Pastikan Ambil Antrean Online

Topik : UU HPP, Perpres 98/2021, pajak karbon, perdagangan karbon, pungutan karbon, carbon pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Januari 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 22 Januari 2022: Jumlah Pajak Penghasilan Tembus Rp570 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia