Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kasus Covid-19 Naik, Pengusaha Hotel Minta Insentif Pajak hingga 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Kasus Covid-19 Naik, Pengusaha Hotel Minta Insentif Pajak hingga 2022

Ilustrasi.

PETALING JAYA, DDTCNews – Pengusaha hotel yang tergabung dalam Malaysia Budget and Business Hotel Association (MyBHA) mendesak pemerintah memberikan insentif pajak di tengah adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Wakil Presiden MyBHA Ganesh Michiel mengatakan pemerintah negara bagian dan federal harus memberikan keringanan pajak untuk tahun 2020 dan 2021 kepada sektor perhotelan. Asosiasi juga meminta insentif pajak khusus hingga 2022 untuk semua pelaku usaha yang terkena dampak pandemi.

"Ambang batas pengenaan pajak penjualan dan layanan tahunan untuk hotel harus ditingkatkan dari sebelumnya RM500.000 (setara dengan Rp1,7 miliar) menjadi RM1,5 juta (setara dengan Rp5,1 miliar)," katanya, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Ganesh menuturkan insentif yang dibutuhkan pelaku usaha hotel adalah pengecualian pajak layanan digital. Pajak layanan digital telah membebani operator hotel karena agen perjalanan online dapat mentransfer pajak tersebut ke operator hotel.

“Alhasil, ketentuan pajak digital tersebut pada akhirnya berdampak terhadap harga jual kamar dan pendapatan operator hotel,” ujarnya.

Selain soal pajak, Ganesh menambahkan asosiasi juga mendesak pemerintah memberikan potongan sebesar 50% untuk tarif listrik, layanan telekomunikasi, dan tarif air untuk pelaku bisnis perhotelan hingga Desember 2021.

Baca Juga: Bergerak Dinamis, Rupiah Menguat Atas Dolar AS & Sebagian Negara Mitra

Dia juga berharap pemerintah dapat memastikan layanan air, listrik, dan telekomunikasi ke hotel tidak terputus jika pelaku usaha terhambat membayar tagihan.

"Pemerintah harus mengarahkan agar skema pembayaran angsuran yang wajar kepada semua hotel dan operator pariwisata," ujarnya seperti dilansir freemalaysiatoday.com.

Industri pariwisata, lanjut Ganesh, merupakan salah satu industri yang paling terpukul pandemi sejak Maret 2020. Menurutnya, bantuan pemerintah berupa skema pembiayaan pariwisata khusus tidak terlalu dirasakan positif oleh operator hotel.

Baca Juga: Bea Cukai Indonesia-Malaysia Adakan Operasi 'Khusus', Begini Hasilnya

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai RM20 miliar atau Rp70,12 triliun untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah memperpanjang pembebasan pajak pariwisata dan pajak layanan atas akomodasi yang disediakan oleh operator hotel hingga akhir tahun.

Perusahaan pariwisata juga dapat menangguhkan angsuran PPh yang dibayarkan bulanan dari 1 April hingga 31 Desember 2021. Ada juga keringanan PPh senilai RM1.000 untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang mengeluarkan biaya pariwisata domestik.

Jika sebelumnya klaim keringanan pajak hanya berlaku atas biaya pemesanan hotel-hotel tertentu, kini diperluas termasuk biaya paket perjalanan yang dibeli dari agen perjalanan yang terdaftar di bawah Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya. (rig)

Baca Juga: Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Topik : malaysia, pajak digital, industri perhotelan, insentif pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Disetujui Senat, AS Bakal Kenakan Cukai Atas Buyback Saham

Selasa, 09 Agustus 2022 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor