Berita
Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kasus Covid-19 Naik, Pengusaha Hotel Minta Insentif Pajak hingga 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Kasus Covid-19 Naik, Pengusaha Hotel Minta Insentif Pajak hingga 2022

Ilustrasi.

PETALING JAYA, DDTCNews – Pengusaha hotel yang tergabung dalam Malaysia Budget and Business Hotel Association (MyBHA) mendesak pemerintah memberikan insentif pajak di tengah adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Wakil Presiden MyBHA Ganesh Michiel mengatakan pemerintah negara bagian dan federal harus memberikan keringanan pajak untuk tahun 2020 dan 2021 kepada sektor perhotelan. Asosiasi juga meminta insentif pajak khusus hingga 2022 untuk semua pelaku usaha yang terkena dampak pandemi.

"Ambang batas pengenaan pajak penjualan dan layanan tahunan untuk hotel harus ditingkatkan dari sebelumnya RM500.000 (setara dengan Rp1,7 miliar) menjadi RM1,5 juta (setara dengan Rp5,1 miliar)," katanya, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Ganesh menuturkan insentif yang dibutuhkan pelaku usaha hotel adalah pengecualian pajak layanan digital. Pajak layanan digital telah membebani operator hotel karena agen perjalanan online dapat mentransfer pajak tersebut ke operator hotel.

“Alhasil, ketentuan pajak digital tersebut pada akhirnya berdampak terhadap harga jual kamar dan pendapatan operator hotel,” ujarnya.

Selain soal pajak, Ganesh menambahkan asosiasi juga mendesak pemerintah memberikan potongan sebesar 50% untuk tarif listrik, layanan telekomunikasi, dan tarif air untuk pelaku bisnis perhotelan hingga Desember 2021.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Dia juga berharap pemerintah dapat memastikan layanan air, listrik, dan telekomunikasi ke hotel tidak terputus jika pelaku usaha terhambat membayar tagihan.

"Pemerintah harus mengarahkan agar skema pembayaran angsuran yang wajar kepada semua hotel dan operator pariwisata," ujarnya seperti dilansir freemalaysiatoday.com.

Industri pariwisata, lanjut Ganesh, merupakan salah satu industri yang paling terpukul pandemi sejak Maret 2020. Menurutnya, bantuan pemerintah berupa skema pembiayaan pariwisata khusus tidak terlalu dirasakan positif oleh operator hotel.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai RM20 miliar atau Rp70,12 triliun untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah memperpanjang pembebasan pajak pariwisata dan pajak layanan atas akomodasi yang disediakan oleh operator hotel hingga akhir tahun.

Perusahaan pariwisata juga dapat menangguhkan angsuran PPh yang dibayarkan bulanan dari 1 April hingga 31 Desember 2021. Ada juga keringanan PPh senilai RM1.000 untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang mengeluarkan biaya pariwisata domestik.

Jika sebelumnya klaim keringanan pajak hanya berlaku atas biaya pemesanan hotel-hotel tertentu, kini diperluas termasuk biaya paket perjalanan yang dibeli dari agen perjalanan yang terdaftar di bawah Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya. (rig)

Baca Juga: Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

Topik : malaysia, pajak digital, industri perhotelan, insentif pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB
BULGARIA

Pandemi Belum Usai, Penurunan Tarif PPN 9% Diperpanjang

Rabu, 12 Januari 2022 | 18:15 WIB
THAILAND

Simpang Siur Pemajakan Aset Kripto, Otoritas Kebut Aturan Teknis

Rabu, 12 Januari 2022 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pembebasan PPnBM Mobil Rp250 Juta, BKF Sesuaikan dengan Aturan Emisi

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik