AMERIKA SERIKAT

Kanada Berencana Kenakan Pajak Digital, Kadin AS Layangkan Keberatan

Muhamad Wildan | Sabtu, 18 Desember 2021 | 10:30 WIB
Kanada Berencana Kenakan Pajak Digital, Kadin AS Layangkan Keberatan

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Asosiasi pengusaha AS, US Chamber of Commerce, menyampaikan keberatannya kepada pemerintah Kanada yang berencana mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST).

Senior Vice President Tax Policy US Chamber of Commerce Robert Hanson mengatakan DST yang akan ditetapkan oleh Kanada bertentangan dengan Pilar 1: Unified Approach yang baru saja disepakati oleh 137 negara anggota Inclusive Framework.

"Ketentuan pada konsensus Pilar 1 menetapkan DST yang baru diberlakukan tidak akan dikenakan sebelum 31 Desember 2023 atau sebelum implementasi Pilar 1," ujar Hanson, dikutip Sabtu (18/12/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Bila DST yang direncanakan oleh Kanada benar-benar diterapkan, perusahaan AS di Kanada berpotensi dikenai pajak secara retroaktif atas pendapatan sejak 2022.

Sebagaimana yang direncanakan oleh Kanada, DST dengan tarif 3% rencananya akan dikenakan mulai 1 Januari 2024 atas pendapatan dari layanan digital sejak 2022 bila Pilar 1 gagal diimplementasikan.

Bila multilateral convention (MLC) dari Pilar 1 benar-benar disepakati dan bisa diimplementasikan, maka Kanada tak akan mengenakan DST atas perusahaan yang memperoleh penghasilan dari penyediaan layanan digital.

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Tak hanya bertentangan dengan komitmen global, US Chamber of Commerce memandang kebijakan ini berpotensi meningkatkan tensi dagang antara AS dan Kanada.

Hanson mengatakan Kanada adalah mitra dagang yang penting dari AS dan perekonomian kedua negara saling bergantung antara satu dan yang lain.

"DST akan meningkatkan risiko pemajakan berganda bagi perusahaan besar dan kecil, menggerus kepastian hukum, menimbulkan kompleksitas administrasi, merumitkan tax planning, dan menghambat pemulihan ekonomi," ujar Hanson. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT