OTONOMI DAERAH

Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 April 2018 | 11:08 WIB
Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

JAKARTA, DDTCNews – Sejak otonomi daerah diberlakukan sejak 22 tahun silam, tidak semua daerah bisa menjalankan pemerintahannya secara otonom atau mandiri. Hal ini menjadi perhatian Wakil Presiden RI yang ingin setiap institusi terkait agar lebih fokus dalam mengejar kemandirian daerah.

Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan fenomena yang saat ini masih terjadi yakni sebagian daerah bersandar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil dibandingkan dengan dana gelontoran dari pemerintah pusat.

“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca Juga:
Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.

Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga:
Mendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan Rakyat

Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.

“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 16 Januari 2022 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Minggu, 02 Mei 2021 | 12:01 WIB KEUANGAN DAERAH

Mendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan Rakyat

Rabu, 24 Juni 2020 | 14:39 WIB OTONOMI DAERAH

Bank Dunia Sebut Kewenangan Fiskal Daerah Masih Timpang

Senin, 06 April 2020 | 12:30 WIB PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

PSBB Dinilai Setengah Hati, Pengamat Otonomi Daerah Kasih Masukan

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan