Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Sejak otonomi daerah diberlakukan sejak 22 tahun silam, tidak semua daerah bisa menjalankan pemerintahannya secara otonom atau mandiri. Hal ini menjadi perhatian Wakil Presiden RI yang ingin setiap institusi terkait agar lebih fokus dalam mengejar kemandirian daerah.

Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan fenomena yang saat ini masih terjadi yakni sebagian daerah bersandar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil dibandingkan dengan dana gelontoran dari pemerintah pusat.

“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca Juga: Kalla: Penarikan Pajak Google dkk Masih Jadi Problem Internasional

Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.

Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan

Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.

“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Lapor SPT Pakai E-Filing, Ini Imbauan Wapres JK pada Masyarakat

“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca Juga: Kalla: Penarikan Pajak Google dkk Masih Jadi Problem Internasional

Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.

Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan

Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.

“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Lapor SPT Pakai E-Filing, Ini Imbauan Wapres JK pada Masyarakat
Topik : otonomi daerah, jusuf kalla
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI