Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Sejak otonomi daerah diberlakukan sejak 22 tahun silam, tidak semua daerah bisa menjalankan pemerintahannya secara otonom atau mandiri. Hal ini menjadi perhatian Wakil Presiden RI yang ingin setiap institusi terkait agar lebih fokus dalam mengejar kemandirian daerah.

Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan fenomena yang saat ini masih terjadi yakni sebagian daerah bersandar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil dibandingkan dengan dana gelontoran dari pemerintah pusat.

“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.

Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.

“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)

Baca Juga: RI Tuan Rumah Konferensi WCO, Begini Kata Jusuf Kalla

“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.

Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.

“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)

Baca Juga: RI Tuan Rumah Konferensi WCO, Begini Kata Jusuf Kalla
Topik : otonomi daerah, jusuf kalla
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM