Jumlah Sengketa Terus Meningkat, Ini Kata Ketua Pengadilan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi mengatakan tantangan besar yang dihadapi para hakim dalam melaksanakan tugas adalah masih belum adanya standardisasi terkait dengan mekanisme pembuktian dalam sengketa pajak.

Tri Wahyudi menuturkan isu pembuktian di pengadilan pajak masih menjadi bahan perdebatan di antara para hakim. Menurutnya, perkara pembuktian menjadi bagian penting dalam proses persidangan dan melibatkan jumlah dokumen yang tidak sedikit untuk ditinjau.

"Sengketa di pengadilan pajak pada gilirannya menghadapi permasalahan terkait pembuktian yang memang di antara para hakim masih ada perdebatan," katanya dalam webinar Pengadilan Pajak bertajuk Teori dan Hukum Pembuktian, Jumat (27/11/2020).

Tri Wahyudi menjelaskan sumber utama pembuktian dalam pengadilan pajak seringkali melibatkan dokumen yang jumlahnya bisa mencapai ribuan halaman.

Dokumen tersebut mengandung informasi, angka dan transaksi yang berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Bila mengacu pada ketentuan dalam beracara maka setiap lembar dokumen tersebut harus diperiksa.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua lembar dokumen tersebut diperiksa karena banyaknya jumlah dokumen yang disertakan dalam perkara pajak.

Menurutnya, kegiatan pembuktian ini menjadi isu yang membuat beban kerja panitera dan hakim terkuras dalam membuktikan setiap lembar dokumen. Akibatnya, jumlah sengketa terus meningkat.

"Kami sudah sampaikan kepada pembina dan pembimbing di Mahkamah Agung dan memang prinsipnya harus diperiksa seluruhnya. Ini yang menjadi masalah buat kami karena dokumen yang jumlahnya bisa ribuan dan setiap lembarnya berisi angka dan informasi perkara," terangnya.

Karena itu, dia berharap webinar ini dapat menjadi sarana para hakim pajak menggali keilmuan dari akademisi atas teori dan hukum pembuktian untuk pengadilan pajak. Hal tersebut menjadi penting dalam meningkatkan kinerja para hakim dalam mengadili dan memutus sengketa pajak.

Adapun webinar yang membahas seputar teori dan hukum pembuktian menghadirkan dua narasumber kunci. Kedua narasumber tersebut adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej dan Hakim Tinggi PTUN Dani Elpah.

"Tentu dengan adanya webinar ini akan ada transfer of knowledge yang akan membuka pemikiran ke arah mana kebijakan yang akan dilakukan terkait pembuktian di pengadilan pajak," imbuhnya. (Bsi)