KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Redaksi DDTCNews | Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB
Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan judi online. Isu ini dibahas dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (19/4/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyampaikan perumusan pembentukan satgas pemberantasan judi online akan dilakukan dalam sepekan ke depan.

"Keputusannya adalah, dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online," kata Budi.

Baca Juga:
Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

Satgas pemberantasan judi online nantinya akan beranggotakan perwakilan lintas kementerian. Satgas ini dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

"Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya [perlu dilakukan] secara efektif," kata Budi.

Budi menambahkan pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi online, sedangkan penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga:
Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

"Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya OJK. OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan," katanya.

Senada, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi online di Tanah Air.

Mahendra mengatakan aktivitas judi online dilakukan dengan berbagai skema. Ada aktivitas judi online yang tidak dilakukan di dalam negeri, dilakukan secara lintas batas, dijalankan tanpa melalui rekening bank, hingga judi online yang memanfaatkan beberapa rekening bank sekaligus.

Baca Juga:
Lebih 5.000 Rekening dan e-Wallet Terkait Judi Online Bakal Diblokir

"Ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi," kata Mahendra.

Mahendra mengungkapkan sesuai dengan kewenangan OJK, sejak akhir 2023 hingga Maret 2024 pihaknya telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran," katanya.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Mei 2024 | 18:35 WIB KEANGGOTAAN OECD

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

Senin, 27 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

Minggu, 26 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lebih 5.000 Rekening dan e-Wallet Terkait Judi Online Bakal Diblokir

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya