KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Sektor Keuangan Dukung UMKM dan Hilirisasi

Muhamad Wildan | Senin, 06 Februari 2023 | 11:25 WIB
Jokowi Minta Sektor Keuangan Dukung UMKM dan Hilirisasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada industri jasa keuangan untuk memberikan dukungan terhadap UMKM dan sektor hilirisasi SDA.

Jokowi mengatakan industri jasa keuangan tidak boleh melupakan UMKM. Menurutnya, UMKM memiliki peran tidak kecil dalam menyokong perekonomian dalam negeri, termasuk dalam membuka lapangan kerja.

"Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya tentu dengan kehati-hatian yang tinggi. Pada sektor inilah yang memberikan peluang kerja ke rakyat," katanya saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar OJK, Senin (6/2/2023).

Baca Juga:
Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Mengenai hilirisasi, Jokowi mengaku dirinya telah menerima keluhan dari pelaku usaha yang hendak melakukan hilirisasi SDA. Tidak sedikit pelaku usaha yang ternyata kesulitan mencari pendanaan untuk pembangunan smelter.

"Saya dengar yang mau bikin smelter saja susah cari dana. Jadi dukungan itu [perlu] betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Hilirisasi adalah kunci bagi kita untuk melompat menjadi negara maju," ujarnya.

Jokowi menuturkan Indonesia naik status dari negara lower middle income menjadi negara upper middle income pada 2019. Meski sempat turun menjadi negara lower middle income akibat Covid-19, Indonesia resmi kembali menjadi negara upper middle income pada 2022.

Baca Juga:
Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Berdasarkan klasifikasi dari World Bank, suatu negara menyandang status upper middle income bila memiliki gross national income (GNI) per kapita senilai US$4.406 hingga US$12.535. Pada 2019, Indonesia mencatatkan GNI per kapita senilai US$4.050.

Agar menjadi negara maju dengan GNI per kapita lebih dari US$12.535, lanjut Jokowi, hilirisasi perlu dilakukan atas semua komoditas. Dengan kata lain, tak hanya komoditas tambang semata, tetapi juga seperti sawit hingga komoditas sektor perikanan dan kelautan.

Jokowi juga menyoroti tingginya impor tepung ikan. Menurutnya, pelaku usaha domestik seharusnya mampu mengolah ikan segar menjadi tepung ikan. Terlebih, Indonesia tercatat sebagai eksportir tuna dan tongkol segar terbesar sedunia.

"Jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana (usaha tepung ikan)," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya